DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2019

Nomor: 58
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebelum melakukan penetapan mutasi, dalam memberikan persetujuan mutasi pegawai negeri sipil daerah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
c.bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri; 2019, No.1034
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI. 2019, No.1034

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 2019, No.1034

Pasal 2

(1)Mutasi PNS karena tugas dan/atau lokasi antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(2)Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(3)Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(4)Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 3

(1)Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
(2)Sebelum pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menyampaikan permohonan koordinasi kepada Menteri.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
1. a.pemerataan pendistribusian PNS daerah;
2. b.kesesuaian Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir;
3. c.kebutuhan organisasi;
4. d.pencegahan politisasi birokrasi; dan
5. e.kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Permohonan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem e-mutasi. 2019, No.1034
(2)Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan tahapan:
1. a.PPK instansi penerima mengajukan permohonan Mutasi dengan disertai data dukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. b.Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam bentuk surat dan/atau melalui e- mutasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan kelengkapan data dukung;
3. c.persetujuan melalui surat dan/atau melalui e-mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan BKN sebagai syarat mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. d.dalam hal permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK instansi penerima disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada BKN; dan
5. e.dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, PPK instansi penerima menyampaikan usul Mutasi ke BKN untuk mendapat pertimbangan Kepala BKN.
(3)Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.surat permohonan Mutasi dengan menyebutkan alasan Mutasi beserta dokumen pendukung;
2. b.surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
3. c.surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
4. d.surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses 2019, No.1034 peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
5. e.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
6. f.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal.
(4)Bentuk koordinasi Mutasi menggunakan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara BKN dengan sistem e- mutasi Kementerian Dalam Negeri.
(5)Dalam hal sistem e-mutasi tidak dapat digunakan, koordinasi dilakukan secara tertulis.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan Menteri.
(2)Menteri menetapkan keputusan Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap:
1. a.Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi; dan
2. b.Mutasi PNS antarprovinsi.
(2)Gubernur melakukan pembinaan terhadap Mutasi PNS kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 7

Permohonan Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi yang sedang dalam proses di BKN sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahan PNS. 2019, No.1034

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 MENTERI DALAM NEGERI ttd. TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebelum melakukan penetapan mutasi, dalam memberikan persetujuan mutasi pegawai negeri sipil daerah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
c.bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri; 2019, No.1034
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI. 2019, No.1034

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 2019, No.1034

Pasal 2

(1)Mutasi PNS karena tugas dan/atau lokasi antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(2)Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(3)Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(4)Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 3

(1)Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
(2)Sebelum pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menyampaikan permohonan koordinasi kepada Menteri.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
1. a.pemerataan pendistribusian PNS daerah;
2. b.kesesuaian Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir;
3. c.kebutuhan organisasi;
4. d.pencegahan politisasi birokrasi; dan
5. e.kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Permohonan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem e-mutasi. 2019, No.1034
(2)Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan tahapan:
1. a.PPK instansi penerima mengajukan permohonan Mutasi dengan disertai data dukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. b.Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam bentuk surat dan/atau melalui e- mutasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan kelengkapan data dukung;
3. c.persetujuan melalui surat dan/atau melalui e-mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan BKN sebagai syarat mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. d.dalam hal permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK instansi penerima disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada BKN; dan
5. e.dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, PPK instansi penerima menyampaikan usul Mutasi ke BKN untuk mendapat pertimbangan Kepala BKN.
(3)Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.surat permohonan Mutasi dengan menyebutkan alasan Mutasi beserta dokumen pendukung;
2. b.surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
3. c.surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
4. d.surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses 2019, No.1034 peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
5. e.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
6. f.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal.
(4)Bentuk koordinasi Mutasi menggunakan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara BKN dengan sistem e- mutasi Kementerian Dalam Negeri.
(5)Dalam hal sistem e-mutasi tidak dapat digunakan, koordinasi dilakukan secara tertulis.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan Menteri.
(2)Menteri menetapkan keputusan Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap:
1. a.Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi; dan
2. b.Mutasi PNS antarprovinsi.
(2)Gubernur melakukan pembinaan terhadap Mutasi PNS kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017