DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2019

Nomor: 61
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk

Menetapkan

menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; 2019, No.1280 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No.1280
3.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi:
1. a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. c.jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1)Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
1. a.fokus dan sasaran pengawasan umum;
2. b.fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. c.fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
4. d.kinerja rutin pengawasan;
5. e.pengawasan prioritas nasional;
6. f.pengawalan reformasi birokrasi;
7. g.penegakan integritas;
8. h.peningkatan kapasitas APIP; dan
9. i.jadwal pelaksanaan. 2019, No.1280
(2)Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No.1280 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280 2019, No.1280

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk

Menetapkan

menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; 2019, No.1280 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No.1280
3.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi:
1. a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. c.jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1)Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
1. a.fokus dan sasaran pengawasan umum;
2. b.fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. c.fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
4. d.kinerja rutin pengawasan;
5. e.pengawasan prioritas nasional;
6. f.pengawalan reformasi birokrasi;
7. g.penegakan integritas;
8. h.peningkatan kapasitas APIP; dan
9. i.jadwal pelaksanaan. 2019, No.1280
(2)Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020