DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2020, No.43 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan 2020, No.43 Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
2.Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
3.Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
4.Sistem Informasi Warisan Geologi (Geoheritage) adalah suatu sistem informasi terintegrasi untuk mengolah data Warisan Geologi (Geoheritage) dan menyajikan informasi Warisan Geologi (Geoheritage).
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 2020, No.43 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang geologi.
8.Badan Geologi adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).

Pasal 3

(1)Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) bertujuan:
1. a.melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi (Geoheritage) sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi; dan/atau
2. b.sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata;
(2)Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan geopark.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE)

Pasal 4

(1)Gubernur mengajukan usulan penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) kepada Menteri. 2020, No.43
(2)Usulan penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hasil inventarisasi Keragaman Geologi (Geodiversity); dan
2. b.peta sebaran Keragaman Geologi (Geodiversity).
(3)Format hasil inventarisasi Keragaman Geologi (Geodiversity) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Menteri melalui Kepala Badan melakukan identifikasi dan verifikasi atas usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan melalui tahapan:

a.identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage);
b.verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage); dan
c.penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).

Pasal 6

(1)Identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengkriteriaan Warisan Geologi (Geoheritage);
2. b.pembandingan Warisan Geologi (Geoheritage);
3. c.pengklasifikasian Warisan Geologi (Geoheritage); dan
4. d.diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).
(2)Ketentuan mengenai tata cara identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pemangku kepentingan. 2020, No.43
(4)Diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka:
1. a.menyampaikan hasil laporan identifikasi dan rancangan peta Warisan Geologi (Geoheritage);
2. b.menyamakan persepsi dengan pemangku kepentingan terkait dengan rencana penetapan Warisan Geologi (Geoheritage); dan/atau
3. c.meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam rencana pemanfaatan Warisan Geologi (Geoheritage).
(5)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.asosiasi profesi bidang geologi;
4. d.swasta;
5. e.lembaga swadaya masyarakat lingkungan;
6. f.perguruan tinggi; dan/atau
7. g.masyarakat.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kegiatan identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Geologi dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang geologi.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kementerian/lembaga penelitian negara/daerah;
2. b.lembaga penelitian perguruan tinggi;
3. c.lembaga internasional; dan/atau
4. d.asosiasi profesi bidang kegeologian.
(3)Pihak lain yang melakukan kerja sama kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.menyimpan dan mengamankan data dan informasi hasil kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2020, No.43
2. b.menyerahkan seluruh data dan informasi hasil kerja sama kepada Badan Geologi.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan informasi milik Negara.

Pasal 8

(1)Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Badan Geologi berdasarkan hasil identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) dengan mempertimbangkan hasil diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).
(2)Dalam hal hasil verifikasi usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Kepala Badan menyampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geoheritage) yang dituangkan dalam peta sebaran Situs Warisan Geologi (Geosite).

Pasal 9

Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat dilaksanakan atas inisiatif Menteri berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Geologi dengan mempertimbangkan aspek prioritas, kelengkapan data, dan anggaran.

Pasal 10

Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 11

(1)Situs Warisan Geologi (Geosite) yang sudah ditetapkan dimanfaatkan untuk:
1. a.kegiatan penelitian dan pendidikan dengan melakukan penggalian atau pengambilan sampel yang terbatas;
2. b.pemanfaatan geowisata; dan 2020, No.43
3. c.pemanfaatan untuk kegiatan budidaya dapat diizinkan dengan luasan terbatas.
(2)Pemanfaatan Situs Warisan Geologi (Geosite) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa mengurangi perlindungan dan pelestarian Situs Warisan Geologi (Geosite).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2020, No.43 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan 2020, No.43 Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
2.Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
3.Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
4.Sistem Informasi Warisan Geologi (Geoheritage) adalah suatu sistem informasi terintegrasi untuk mengolah data Warisan Geologi (Geoheritage) dan menyajikan informasi Warisan Geologi (Geoheritage).
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 2020, No.43 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang geologi.
8.Badan Geologi adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).

Pasal 3

(1)Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) bertujuan:
1. a.melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi (Geoheritage) sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi; dan/atau
2. b.sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata;
(2)Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan geopark.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE)

Pasal 4

(1)Gubernur mengajukan usulan penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) kepada Menteri. 2020, No.43
(2)Usulan penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hasil inventarisasi Keragaman Geologi (Geodiversity); dan
2. b.peta sebaran Keragaman Geologi (Geodiversity).
(3)Format hasil inventarisasi Keragaman Geologi (Geodiversity) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Menteri melalui Kepala Badan melakukan identifikasi dan verifikasi atas usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan melalui tahapan:

a.identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage);
b.verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage); dan
c.penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).

Pasal 6

(1)Identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengkriteriaan Warisan Geologi (Geoheritage);
2. b.pembandingan Warisan Geologi (Geoheritage);
3. c.pengklasifikasian Warisan Geologi (Geoheritage); dan
4. d.diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).
(2)Ketentuan mengenai tata cara identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pemangku kepentingan. 2020, No.43
(4)Diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka:
1. a.menyampaikan hasil laporan identifikasi dan rancangan peta Warisan Geologi (Geoheritage);
2. b.menyamakan persepsi dengan pemangku kepentingan terkait dengan rencana penetapan Warisan Geologi (Geoheritage); dan/atau
3. c.meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam rencana pemanfaatan Warisan Geologi (Geoheritage).
(5)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.asosiasi profesi bidang geologi;
4. d.swasta;
5. e.lembaga swadaya masyarakat lingkungan;
6. f.perguruan tinggi; dan/atau
7. g.masyarakat.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kegiatan identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Geologi dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang geologi.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kementerian/lembaga penelitian negara/daerah;
2. b.lembaga penelitian perguruan tinggi;
3. c.lembaga internasional; dan/atau
4. d.asosiasi profesi bidang kegeologian.
(3)Pihak lain yang melakukan kerja sama kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.menyimpan dan mengamankan data dan informasi hasil kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2020, No.43
2. b.menyerahkan seluruh data dan informasi hasil kerja sama kepada Badan Geologi.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan informasi milik Negara.

Pasal 8

(1)Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Badan Geologi berdasarkan hasil identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) dengan mempertimbangkan hasil diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).
(2)Dalam hal hasil verifikasi usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Kepala Badan menyampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geoheritage) yang dituangkan dalam peta sebaran Situs Warisan Geologi (Geosite).

Pasal 9

Pasal 10

Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 11

(1)Situs Warisan Geologi (Geosite) yang sudah ditetapkan dimanfaatkan untuk:
1. a.kegiatan penelitian dan pendidikan dengan melakukan penggalian atau pengambilan sampel yang terbatas;
2. b.pemanfaatan geowisata; dan 2020, No.43
3. c.pemanfaatan untuk kegiatan budidaya dapat diizinkan dengan luasan terbatas.
(2)Pemanfaatan Situs Warisan Geologi (Geosite) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa mengurangi perlindungan dan pelestarian Situs Warisan Geologi (Geosite).