DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; danpengelolaanmeningkatkanuntuka. bahwaMenimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUM I MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862), diubah sebagai berikut:
1.Angka 17 Pasal 1 diubah dan di antara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 17a, angka 17b, dan 17c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
2.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
4.Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
5.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
8.Wilayah Terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
9.Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
10.Data Umum adalah Data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.
11.Data Dasar adalah Data mengenai deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.
12.Data Olahan adalah Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar.
13.Data Interpretasi adalah Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.
14.Metadata adalah katalog dari Data yang berisi informasi mengenai suatu Data mencakup antara lain teknikal, lingkup dan batasan Data.
15.Studi Bersama (Joint Study) yang selanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penawaran langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.
16.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
17.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 17a.Komitmen Pasti adalah rencana kerja sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama, di mana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya. 17b.Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 17c.Participating Interest adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
18.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
19.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
21.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
23.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
24.Unit Kerja Pelaksana Survei Umum dan/atau Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja di bawah Kementerian yang melaksanakan Survei Umum dan/atau pengolahan Data yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
25.Pusat Data dan Teknologi lnformasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM adalah unit kerja di bawah Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.
26.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
27.Snapshot adalah salah satu bentuk Data Umum berupa informasi yang dapat memberikan gambaran singkat situasi atau kondisi bawah permukaan hasil kegiatan Survei Umum dan Data perolehan baru pada Studi Bersama.
28.Anggota adalah Kontraktor dan/atau dengan afiliasinya, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Unit Pelaksana, dan perguruan tinggi yang dikenakan iuran sistem keanggotaan terkecuali Unit Pelaksana dan dapat mengakses penuh atas seluruh Data yang bersifat tidak rahasia dan Data yang telah melewati masa kerahasiaan.
29.Nonanggota adalah Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, perguruan tinggi, dan Unit Pelaksana yang tidak dikenakan iuran sistem keanggotaan dan hanya dapat mengakses Data Umum dan Data Dasar yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa kerahasiaan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Data Hulu Migas diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Data Umum;
2. b.Data Dasar;
3. c.Data Olahan; dan
4. d.Data Interpretasi.
(2)Pengelompokkan Data yang termasuk ke dalam klasifikasi Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Pasal 5 diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(11), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah memperoleh Data dari:
1. a.Badan Usaha dan/atau Unit Pelaksana yang melakukan kegiatan Survei Umum;
2. b.Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Studi Bersama;
3. c.Kontraktor yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan
4. d.Kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tidak rahasia atau telah melewati masa kerahasiaan, dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain.
(3)Dalam hal suatu Wilayah Kerja dikembalikan sebagian atau seluruhnya kepada Pemerintah, seluruh Data dari Wilayah Kerja yang dikembalikan dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain.
(4)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei Umum oleh Badan Usaha dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain sesuai dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(5)Data Survei Umum yang digunakan pada saat kegiatan Studi Bersama dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, masa kerahasiaannya sesuai dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(6)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei Umum oleh Unit Pelaksana dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain setelah Data diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(7)Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan Studi Bersama dapat dimanfaatkan secara eksklusif oleh pelaksana Studi Bersama sampai dengan:
1. a.pelaksana Studi Bersama tidak melanjutkan proses penawaran langsung Wilayah Kerja; atau
2. b.pelaksana Studi Bersama tidak ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja.
(8)Dalam hal pelaksana Studi Bersama ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja, Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat rahasia dan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan Data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(9)Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan oleh Kontraktor bersifat rahasia dengan masa kerahasiaan sebagai berikut:
1. a.Data Dasar ditetapkan 4 (empat) tahun, terhitung sejak kegiatan perolehan Data selesai;
2. b.Data Olahan ditetapkan 6 (enam) tahun, terhitung sejak kegiatan pengolahan Data selesai; dan
3. c.Data Interpretasi ditetapkan 8 (delapan) tahun terhitung sejak kegiatan interpretasi Data selesai, dapat diakses oleh pihak lain.
(9a)Pengaksesan Data oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai pemanfaatan Data dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(10)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka, bersifat rahasia untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka.
(11)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka dari Wilayah Kerja aktif dan/atau dari wilayah terminasi, bersifat rahasia untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti di Wilayah Terbuka.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan Survei Umum.
(2)Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kegiatan Survei Umum.
(3)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data dengan Pusdatin ESDM.
(4)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyampaikan rencana penyerahan Data kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(5)Rencana penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tata waktu dan daftar Data dengan disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data dan informasi Metadata dari Data.
(6)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Data yang diperoleh Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(7)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(8)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Badan Usaha atau Unit Pelaksana.
(9)Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum dan seluruh Data yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan dan dikelola oleh Pusdatin ESDM.
(10)Unit Pelaksana Survei Umum dapat menyimpan salinan Data yang telah diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(11)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengelolaan Data dengan mengikuti:
1. a.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.persyaratan penyimpanan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. c.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Studi Bersama wajib menyerahkan Snapshot dan salinan atas Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan Studi Bersama kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya pelaksanaan Studi Bersama disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data dan informasi Metadata dari Data.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(6)Dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(7)Penyerahan seluruh Data yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(8)Data dari kegiatan Studi Bersama yang telah diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pusdatin ESDM dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan salinan Data hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal.
(2)Penyerahan salinan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masing-masing tahapan kegiatan perolehan, pengolahan, dan interpretasi Data.
(3)Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi menggunakan data Survei Umum, Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan daftar Data dan salinan Data Olahan dan/atau Data Interpretasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masing-masing tahapan kegiatan pengolahan dan/atau interpretasi Data.
(4)Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir pada masa Eksplorasi, Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kontrak Kerja Sama berakhir.
(5)Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah memasuki masa Eksploitasi, Kontraktor melalui SKK Migas wajib mulai menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
(6)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(7)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(9)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pusdatin ESDM.
(10)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

7.Judul Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.
(2)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(5)SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal.
(6)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pusdatin ESDM.
(7)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

9.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan dari:
1. a.pengalihan sisa Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka; atau
2. b.pengalihan sisa Komitmen Pasti dari Wilayah Kerja Terminasi yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka, kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal.
(2)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.
(3)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(6)SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal.
(7)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pusdatin ESDM.
(8)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan ayat

(5)Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi yang melakukan pengolahan Data untuk dilakukan pemasyarakatan Data wajib menyerahkan Data hasil pengolahan kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan pengolahan Data selesai dilakukan.
(2)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(3)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(4)Penyerahan Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi.
(5)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 11A, dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan Pusdatin ESDM dan SKK Migas.

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862), diubah sebagai berikut:
1.Angka 17 Pasal 1 diubah dan di antara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 17a, angka 17b, dan 17c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
2.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
4.Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
5.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
8.Wilayah Terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
9.Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
10.Data Umum adalah Data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.
11.Data Dasar adalah Data mengenai deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.
12.Data Olahan adalah Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar.
13.Data Interpretasi adalah Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.
14.Metadata adalah katalog dari Data yang berisi informasi mengenai suatu Data mencakup antara lain teknikal, lingkup dan batasan Data.
15.Studi Bersama (Joint Study) yang selanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penawaran langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.
16.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
17.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 17a.Komitmen Pasti adalah rencana kerja sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama, di mana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya. 17b.Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 17c.Participating Interest adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
18.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
19.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
21.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
23.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
24.Unit Kerja Pelaksana Survei Umum dan/atau Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja di bawah Kementerian yang melaksanakan Survei Umum dan/atau pengolahan Data yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
25.Pusat Data dan Teknologi lnformasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM adalah unit kerja di bawah Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.
26.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
27.Snapshot adalah salah satu bentuk Data Umum berupa informasi yang dapat memberikan gambaran singkat situasi atau kondisi bawah permukaan hasil kegiatan Survei Umum dan Data perolehan baru pada Studi Bersama.
28.Anggota adalah Kontraktor dan/atau dengan afiliasinya, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Unit Pelaksana, dan perguruan tinggi yang dikenakan iuran sistem keanggotaan terkecuali Unit Pelaksana dan dapat mengakses penuh atas seluruh Data yang bersifat tidak rahasia dan Data yang telah melewati masa kerahasiaan.
29.Nonanggota adalah Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, perguruan tinggi, dan Unit Pelaksana yang tidak dikenakan iuran sistem keanggotaan dan hanya dapat mengakses Data Umum dan Data Dasar yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa kerahasiaan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Data Hulu Migas diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Data Umum;
2. b.Data Dasar;
3. c.Data Olahan; dan
4. d.Data Interpretasi.
(2)Pengelompokkan Data yang termasuk ke dalam klasifikasi Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Pasal 5 diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(11), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah memperoleh Data dari:
1. a.Badan Usaha dan/atau Unit Pelaksana yang melakukan kegiatan Survei Umum;
2. b.Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Studi Bersama;
3. c.Kontraktor yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan
4. d.Kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tidak rahasia atau telah melewati masa kerahasiaan, dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain.
(3)Dalam hal suatu Wilayah Kerja dikembalikan sebagian atau seluruhnya kepada Pemerintah, seluruh Data dari Wilayah Kerja yang dikembalikan dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain.
(4)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei Umum oleh Badan Usaha dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain sesuai dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(5)Data Survei Umum yang digunakan pada saat kegiatan Studi Bersama dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, masa kerahasiaannya sesuai dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(6)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei Umum oleh Unit Pelaksana dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain setelah Data diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(7)Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan Studi Bersama dapat dimanfaatkan secara eksklusif oleh pelaksana Studi Bersama sampai dengan:
1. a.pelaksana Studi Bersama tidak melanjutkan proses penawaran langsung Wilayah Kerja; atau
2. b.pelaksana Studi Bersama tidak ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja.
(8)Dalam hal pelaksana Studi Bersama ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja, Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat rahasia dan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan Data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(9)Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan oleh Kontraktor bersifat rahasia dengan masa kerahasiaan sebagai berikut:
1. a.Data Dasar ditetapkan 4 (empat) tahun, terhitung sejak kegiatan perolehan Data selesai;
2. b.Data Olahan ditetapkan 6 (enam) tahun, terhitung sejak kegiatan pengolahan Data selesai; dan
3. c.Data Interpretasi ditetapkan 8 (delapan) tahun terhitung sejak kegiatan interpretasi Data selesai, dapat diakses oleh pihak lain.
(9a)Pengaksesan Data oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai pemanfaatan Data dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(10)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka, bersifat rahasia untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka.
(11)Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka dari Wilayah Kerja aktif dan/atau dari wilayah terminasi, bersifat rahasia untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti di Wilayah Terbuka.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan Survei Umum.
(2)Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kegiatan Survei Umum.
(3)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data dengan Pusdatin ESDM.
(4)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyampaikan rencana penyerahan Data kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
(5)Rencana penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tata waktu dan daftar Data dengan disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data dan informasi Metadata dari Data.
(6)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Data yang diperoleh Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(7)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(8)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Badan Usaha atau Unit Pelaksana.
(9)Snapshot dan salinan atas Data Survei Umum dan seluruh Data yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan dan dikelola oleh Pusdatin ESDM.
(10)Unit Pelaksana Survei Umum dapat menyimpan salinan Data yang telah diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(11)Badan Usaha yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengelolaan Data dengan mengikuti:
1. a.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.persyaratan penyimpanan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. c.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Studi Bersama wajib menyerahkan Snapshot dan salinan atas Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan Studi Bersama kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya pelaksanaan Studi Bersama disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data dan informasi Metadata dari Data.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(6)Dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(7)Penyerahan seluruh Data yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(8)Data dari kegiatan Studi Bersama yang telah diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pusdatin ESDM dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan salinan Data hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal.
(2)Penyerahan salinan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masing-masing tahapan kegiatan perolehan, pengolahan, dan interpretasi Data.
(3)Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi menggunakan data Survei Umum, Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan daftar Data dan salinan Data Olahan dan/atau Data Interpretasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masing-masing tahapan kegiatan pengolahan dan/atau interpretasi Data.
(4)Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir pada masa Eksplorasi, Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kontrak Kerja Sama berakhir.
(5)Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah memasuki masa Eksploitasi, Kontraktor melalui SKK Migas wajib mulai menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
(6)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(7)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(9)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pusdatin ESDM.
(10)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

7.Judul Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.
(2)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(5)SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal.
(6)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pusdatin ESDM.
(7)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

9.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan dari:
1. a.pengalihan sisa Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka; atau
2. b.pengalihan sisa Komitmen Pasti dari Wilayah Kerja Terminasi yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka, kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal.
(2)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.
(3)SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengecekan terhadap:
1. a.rencana program yang telah disetujui; dan
2. b.kelengkapan dan kesesuaian Data dengan:
  1. 1.standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  2. 2.persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data.
(6)SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal.
(7)Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pusdatin ESDM.
(8)Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan ayat

(5)Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi yang melakukan pengolahan Data untuk dilakukan pemasyarakatan Data wajib menyerahkan Data hasil pengolahan kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan pengolahan Data selesai dilakukan.
(2)Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
(3)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM.
(4)Penyerahan Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi.
(5)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 11A, dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan Pusdatin ESDM dan SKK Migas.

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: