DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pengenaan PNBP, tata cara penghitungan PNBP, pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah ) atau 0% (nol persen), tata cara pembayaran dan/atau penyetoran PNBP, monitoring dan verifikasi, pelaporan, pengawasan PNBP dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/ atau Penyetoran, serta Ketentuan Pengenaan Tarif sampai dengan RpO,OO (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, dan/ atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat Menimbang MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARANDAN/ATAU PENYETORAN, SERTA KETENTUAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RpO,OO(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PENERlMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKRETARlAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL, BADAN GEOLOGI, DAN/ATAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.Undang-Undang C Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174jPMK.02j2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1284);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Keija Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488); Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/ atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
6.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danl atau kegiatan pada bidang tertentu. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN,PEMBAYARANDAN/ATAUPENYETORAN, SERTAKETENTUANPENGENAANTARIFSAMPAIDENGAN RpO,OO (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKRETARIATJENOERAL KEMENTERIANENERGI DAN SUMBERDAYAMINERAL,BADANGEOLOGI,DAN/ATAU BADAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA ENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL. i2. Peraturan Menteri"Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 2022 Nomor 1095); Menetapkan
7.Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang me1akukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku di RepublikIndonesia.
8.Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT .adalah biayayang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalarnproses pembelajaran.
10.Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalarn pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
12.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14.Sekretariat Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang menyelenggarakankoordinasi-pelaksanaantugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
15.Badan Geologiadalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta surveigeologie
16.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut BPSDMESDMadalah unit organisasiyang mempunyai tugas -menyelenggarakanpengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energiterbarukan, konservasienergi, dan geologie Pasal 3

(1)J enis PNBP yang berlaku pada Sekretariat J enderal sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a angka 1 berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sarna dengan pihak lain.
(2)Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Geologi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf a angka 2 berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian.
(3)Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM ESDM sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf a angka 3 berupa:
1. a.jasa -penyelenggaraan -pelatihan;
2. b.layanan pendidikan;
3. c.layanan uji batubara;
4. d.layanan sewa peralatan dan mesin; dan
5. e.penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.
(4)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) huruf a dan huruf e mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPyang berlaku pada Kementerian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran dan/ atau penyetoran PNBPyang berlaku pada:
1. 1.Sekretariat Jendera1;
2. 2.Badan Geologi; dan
3. 3.BPSDM ESDM; dan
b.ketentuan pengenaan tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Badan Geologi dan BPSDMESDM.
1. 17.Pus at Data" dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.
2. 18.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.
3. 19.Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas teknis operasional danl atau tugas teknis penunjang di bidang Pendidikan dan pe1atihan tambang bawah tanah.
4. 20.Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

(1)Jenis PNBP berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologiansebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat
(2)dikenakan atas:
1. a.jasa PelayananMuseum Geologi;
2. b.jasa peralatan teknik;
3. c.jasa laboratorium;
4. d.jasa perbantuan tenaga ahli;
5. e.jasa teknologi/konsultasi;
6. f.jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi;dan BagianKedua Jenis PNBPyang Berlaku pada Badan Geologi Pasal 4
(1)Jenis PNBPberupa jasa pengelolaandan pemanfaatan data minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) dikenakan kepada pihak lain yang bekerja sarna dengan Pusdatin ESDM untuk kegiatan:
1. a.pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sarna; dan/ atau
2. b.pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeloladata hasil kegiatan:
1. a.eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
2. b.survei umum bidang minyak dan gas bumi;
3. c.studi bersama/ evaluasi bersarna; danl atau
4. d.peningkatan kualitas data.
(3)Pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum seismik 2D (dua dimensi);
2. b.pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum seismik 3D (tigadimensi);dan/ atau
3. c.pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum non-seismik berupa geologi,geofisika,dan geokimia. BagianKesatu Jenis PNBPyang Berlaku pada Sekretariat Jenderal BABII TATACARAPENGENAANPNBP -(5) Jenis PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Peraturan MenteriKeuangan mengenai Jenis dan Tarifatas Jenis PNBP yang Berlaku pada Politeknik Energi Pertarnbangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan TarnbangBawahTanah.

Pasal 6

(1)J enis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3)huruf a dikenakan atas Pelayanan meliputi jasa penyelenggaraan:
1. a.pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan penggunajasa berdasarkan perjanjian kerja sarna pelatihan energi dan sumber daya mineral;
2. b.pelatihan bidang tarnbang bawah tanah sesuai kebutuhan penggunajasa berdasarkan perjanjian kerja sarna pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
3. c.pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinanadministratormetodetatap muka;
4. d.pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinanpengawasmetodetatap muka;
5. e.pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golonganII dan golonganIII metode tatap muka; dan
6. f.pelatihan dasar calon pegawaJ negen sipil golongan II dan golongan III metode blended leaming maupun distance learning.
(2)Pengenaan jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pusat PengembanganSumber Daya Manusia Aparatur kepada instansi pemerintah pusat/instansi pemerintahdaerah. BagianKetiga Jenis PNBPyang Berlakupada BPSDMESDM
1. g.jasa Pelayanan produk geologi.
(2)Jenis PNBPberupa jasa Pelayanan Museum Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada penggunajasa layanan meliputi:
1. a.pelajar atau mahasiswa;
2. b.masyarakat umum; dan
3. c.wisatawanasing.
(3)Jenis PNBP berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan kepada penggunajasa layanan meliputi:
1. a.instansi pemerintah pusat/Instansi pemerintah daerah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.pelajar atau mahasiswa;
4. d.Badan Usaha; dan
5. e.masyarakat umum.
(4)Jasa Pelayanan subbidang kegeologian dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sarna antara Badan Geologidengan pengguna jasa layanan kegeologiansesuai jenis dan tarif PNBPpada Peraturan Pemerintah mengenaiJenis dan Tarifatas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. ,---------------- Pasal 9
(1)Jenis PNBPberupa layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf d dikenakan atas sewaperalatan dan mesin.
(2)Pengenaan jenis PNBP berupa sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan TambangBawahTanah kepada:
1. a.instansi pemerintah pusatjinstansi pemerintah daerah;
2. b.sekolahatau perguruan tinggi;
3. c.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Pasal 8
(1)Jenis PNBPberupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dikenakan atas -pengujianbatubara.
(2)Pengenaan jenis PNBPberupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
1. a.instansi pemerintah pusatjinstansi pemerintah daerah;
2. b.institusijlembaga luar negeri;
3. c.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
4. d.sekolahatau perguruan tinggi;
5. e.pelajaratau mahasiswa;danj atau
6. f.masyarakatumum.

Pasal 7

(1)Jenis PNBPberupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikenakan atas Pelayananpendidikanmeliputi:
1. a.biayapendaftaran se1eksimasuk mahasiswabaru;
2. b.UKTuntuk mahasiswaumum; dan
3. c.UKTuntuk mahasiswa industrijinstitusi/lembaga dalamnegeridan luar negeri.
(2)Pengenaan jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung kepada mahasiswayang berasal dari:
1. a.instansi pemerintah pusatjinstansi pemerintah daerah;
2. b.institusijlembaga luar negeri;
3. c.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;danjatau
4. d.masyarakatumum.
(3)Pengenaan jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan PelatihanTambangBawahTanah kepada:
1. a.instansi pemerintah pusatj instansi pemerintah daerah;
2. b.sekolahatau perguruan tinggi;
3. c.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;danjatau
4. d.masyarakatumum.

Pasal 11

Jenis PNBP berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

a.untuk pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan atas kelebihan penerimaan dari iuran sistem keanggotaan danl atau pendapatan pemanfaatan data lainnya terhadap biaya pengelolaan data; dan
a.jasa penggunaan wisma;
b.jasa penggunaan kampus lapangan; dan
c.jasa penggunaan peralatan pendidikan dan pelatihan.

(2)Pengenaan jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kepada:
1. a.instansi pemerintah pusat/ instansi pemerintah daerah;
2. b.sekolah atau perguruan tinggi;
3. c.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
4. d.pelajar atau mahasiswa; danl atau
5. e.masyarakat umum.
(3)Pengenaan jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
1. a.instansi pemerintah pusat/ instansi pemerintah daerah;
2. b.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
3. c.sekolah atau perguruan tinggi; dan Iatau
4. d.pelajar atau mahasiswa.

BAB III

TATACARAPENGHITUNGANPNBP . .

Pasal 10

(1)Jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dikenakan atas:
1. d.pelajar atau mahasiswa; dan/ atau
2. e.masyarakat umum.

Pasal 13

(1)Penghitungan jenis PNBP berupa pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 huruf b dilakukan sendiri oleh pihak lain yang bekerja sarna dengan Pusdatin ESDM atas pemanfaatan atau pemasyarakatan data surveiumum.
(2)Penghitungan PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan dokumen penjualanjbukti transaksi pemanfaatan atau pemasyarakatan data surveiumum.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib membayar PNBP paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran danj atau penyetoran diterima dari pengguna atas pemanfaatan atau pemasyarakatan data surveiumum. .Pasal 12
(1)Penghitungan jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Pusdatin ESDM bersama dengan pihak lain yang bekerja sarna dalam pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sarna dengan ketentuan:
1. a.untuk penghitungan triwulanan dilakukan rekonsiliasi paling larnbat tanggal 15 bulan berikUtnyasetelah periode triwulan bersangkutan berakhir; dan
2. b.untuk penghitungan [mal dilakukan rekonsiliasi paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk memperoleh besaran PNBP Terutang.
(2)Dalarn hal berdasarkan hasil penghitungan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdapat kewajiban PNBP,Pejabat Kuasa PengelolaPNBPpada Pusdatin ESDMmenerbitkan dan menyarnpaikansurat pemberitahuan PNBP Terutang kepada pihak lain paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggalpelaksanaan rekonsiliasipenghitungan final.
(3)surat pemberitahuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nominal besaran PNBP Terutang dan "batas waktu pembayaran danj atau penyetoranPNBPTerutang.
(4)Batas waktu pembayaran danjatau penyetoran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan PNBPTerutang.
1. h.untuk pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan besaran bagian pemerintah sebagaimana tercantum dalarn kontrak kerja sarna dikalikan nilai pemasyarakatan data survei umum. BABIV PENGENAANTARIFSAMPAIDENGAN RpO,OO(NOLRUPIAH)ATAU0% (NOLPERSEN) Pasal 16
(1)Tarif atas jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1)huruf a dan huruf b, layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam LarnpiranPeraturan MenteriKeuangan mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Politeknik Energi Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.
(2)Tarif atas jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf c dihitung sesuai dengan nilai nominal dalam perjanjian kerja sarna.
(3)Tarif atas jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai .Jenis dan Tarif atas Jenis pNBP yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 15

(1)Jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a dan jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan perjanjian kerja sarna sesuai kebutuhan pengguna layanan jasa pada BPSDM ESDM.
(2)Jenis PNBP berupa jasa penye1enggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada LembagaAdministrasi Negara. Jenis PNBPyang Berlaku pada BPSDMESDM Pasal 14 Jenis PNBPuntuk jasa Pelayanan subbidang kegeologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPyang berlaku pada Kementerian.
(1)Terhadap jenis PNBP berupa jasa peralatan teknik, jasa laboratorium, jasa teknologi/konsultasi, dan jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dapat dikenakan tarif sampai dengan RpO,OO (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan ketentuan:

Pasal 17

(1)Terhadap jenis PNBP berupa jasa Pelayanan Museum Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sebesar RpO;OO(nol rupiah) atau 0% (no1 persen) kepada pengguna jasa layanan tertentu.
(2)Pengguna jasa layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tamu negara;
2. b.tamu undangan;
3. c.tamu kementerian/lembaga/instansi;
4. d.panti sosial;
5. e.peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
6. f.lanjut usia; dan/ atau
7. g.penyandang disabilitas;
(3)Pengenaan tarif sebesar RpO,OO(no1 rupiah) atau 0% (no1 persen) diberikan kepada pengguna jasa layanan tertentu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dengan ketentuan:
1. a.terdapat surat permohonan kunjungan Museum Geologi dengan tarif sebesar RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada kepala Museum Geologi dari pimpinan unitj'kepala satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian, pimpinan instansi pemerintah pusat/ instansi pemerintah daerah, atau pengurus yayasan kesejahteraan sosial yang paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah pengunjung dan waktu pelaksanaan layanan; dan
2. b.kepala Museum Geologi dapat memberikan persetujuanj'penclakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud -pada huruf a.
(4)Pengenaan tarif sebesar RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada pengguna jasa layanan tertentu Ianjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan syarat menunjukkan kartu identitas dan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan syarat menunjukkan kartu penyandang disabilitas atau memperhatikan kondisi fisiko
(1)Terhadap jenis PNBP berupa jasa perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dikenakan tarif sampai dengan RpO,OO (no1 rupiah) atau 0% (nol persen) kepada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
(2)Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan biaya perjalanan dinas untuk tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (no1 -persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.terdapat surat permohonan jasa perbantuan tenaga ahli dengan tarif sampai dengan RpO,OO (no1rupiah) atau 0% (no1persen) yang ditujukan kepada kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah yang memuat paling sedikit informasi mengenai urgensi, jumlah dan kompetensi tenaga ahli serta jangka waktu pelaksanaan 1ayanan; dan • r:~:;- .I.~" .
2. a.instansi ·pemenntah pusat dan instansi pemerintah daerah sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. b.perguruan tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
4. c.pelajar dan mahasiswa sebesar 50% (lima puluh persen), dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
(2)Tarif sampai dengan RpO,OO(no1 rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.terdapat surat permohonan jasa peralatan teknik, jasa laboratorium, jasa teknologi/konsultasi, atau jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi dengan tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Iatau pelajar dan mahasiswa yang paling sedikit memuat informasi mengenai urgensi dan jenis layanan yang dibutuhkan serta jangka waktu pelaksanaan 1ayanan; dan
2. b.kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dapat memberikan persetujuari/ peno1akan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

(1)Terhadap jenis PNBP berupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan ketentuan:
1. a.pelajar dan mahasiswa kurang mampu sebesar RpO,OO(nolrupiah); atau
2. b.pe1ajar dan mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebesar 50% (limapuluh persen), dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP ·pada Politeknik Energi Pertambangan .Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.
(2)Pengenaan tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nolpersen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.layanan ·uji batubara, diberikan 1 (satu) kali permohonan per orang dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) buah sampel untuk semua parameter uji; dan
2. b.layanan sewa peralatan dan mesin diberikan 1 (satu) kali permohonan per orang untuk 1 (satu) unit peralatan atau mesin.
(3)Tarif sampai dengan RpO,OO(nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan dengan ketentuan:

Pasal 20

(1)Terhadap jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf b dapat dikenakan tarif sebesar RpO,OO(nolrupiah) atau 0% (nol persen) dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa. "(2) Pengenaan tarif sebesar RpO,OO[nol rupiah) atau 0% [nolpersen) kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan pelatihan dan beasiswa bidang energidan sumber daya mineral.
1. b.kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dapat memberikan persetujuan/ penolakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…