DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); www.peraturan.go.id 2019, No.983

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2019, No.983 Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812); www.peraturan.go.id 2019, No.983 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.
2.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
3.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah provinsi.
4.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. www.peraturan.go.id 2019, No.983
5.Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan kepada konsumen.
6.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
7.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
8.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
9.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
10.Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha adalah Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

RUPTL digunakan oleh pemegang IUPTL sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 3

(1)Badan Usaha harus menyusun RUPTL.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: www.peraturan.go.id 2019, No.983
1. a.pemohon penetapan Wilayah Usaha;
2. b.pemohon IUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi; atau
3. c.pemegang Wilayah Usaha.

BAB II

PENYUSUNAN RUPTL

Pasal 4

(1)Penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan RUKN dan RUKD Provinsi.
(2)Dalam hal belum terdapat RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan RUKN.

Pasal 5

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target:

a.jumlah pelanggan; dan
b.jenis pelanggan.

Pasal 6

(1)RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha untuk:
1. a.Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;
  3. 3.kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  4. 4.rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  5. 5.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  6. 6.analisis risiko; www.peraturan.go.id 2019, No.983
2. b.Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi penjualan tenaga listrik;
  3. 3.kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  4. 4.rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  5. 5.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  6. 6.analisis risiko; dan
3. c.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
  3. 3.ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
  4. 4.kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  5. 5.rencana penyediaan tenaga listrik;
  6. 6.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  7. 7.analisis risiko.
(2)Dalam hal Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha, RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung.

Pasal 7

Sistematika dan format penyusunan RUPTL untuk:

a.Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
b.Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam www.peraturan.go.id 2019, No.983 Lampiran II; dan
c.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGESAHAN RUPTL UNTUK PERTAMA KALI

Pasal 8

(1)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b menyampaikan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam rangka penetapan Wilayah Usaha atau pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh Menteri; atau
2. b.gubernur, dalam rangka pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh gubernur.
(3)Format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh Badan www.peraturan.go.id 2019, No.983 Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam melakukan verifikasi usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Usaha.
(7)Badan Usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai dengan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi perbaikan diterima oleh Badan Usaha.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
1. a.Menteri mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri;
2. b.gubernur mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur.
(2)Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.

Pasal 10

Pengesahan RUPTL untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pemberian IUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.983

Pasal 11

(1)RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2019, No.983 Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812); www.peraturan.go.id 2019, No.983 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.
2.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
3.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah provinsi.
4.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. www.peraturan.go.id 2019, No.983
5.Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan kepada konsumen.
6.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
7.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
8.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
9.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
10.Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha adalah Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

RUPTL digunakan oleh pemegang IUPTL sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 3

(1)Badan Usaha harus menyusun RUPTL.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: www.peraturan.go.id 2019, No.983
1. a.pemohon penetapan Wilayah Usaha;
2. b.pemohon IUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi; atau
3. c.pemegang Wilayah Usaha.

BAB II

PENYUSUNAN RUPTL

Pasal 4

(1)Penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan RUKN dan RUKD Provinsi.
(2)Dalam hal belum terdapat RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan RUKN.

Pasal 5

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target:

a.jumlah pelanggan; dan
b.jenis pelanggan.

Pasal 6

(1)RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha untuk:
1. a.Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;
  3. 3.kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  4. 4.rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  5. 5.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  6. 6.analisis risiko; www.peraturan.go.id 2019, No.983
2. b.Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi penjualan tenaga listrik;
  3. 3.kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  4. 4.rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  5. 5.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  6. 6.analisis risiko; dan
3. c.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
  3. 3.ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
  4. 4.kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  5. 5.rencana penyediaan tenaga listrik;
  6. 6.kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
  7. 7.analisis risiko.
(2)Dalam hal Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha, RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung.

Pasal 7

Sistematika dan format penyusunan RUPTL untuk:

a.Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
b.Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam www.peraturan.go.id 2019, No.983 Lampiran II; dan
c.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGESAHAN RUPTL UNTUK PERTAMA KALI

Pasal 8

(1)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b menyampaikan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam rangka penetapan Wilayah Usaha atau pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh Menteri; atau
2. b.gubernur, dalam rangka pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh gubernur.
(3)Format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh Badan www.peraturan.go.id 2019, No.983 Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam melakukan verifikasi usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Usaha.
(7)Badan Usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai dengan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi perbaikan diterima oleh Badan Usaha.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
1. a.Menteri mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri;
2. b.gubernur mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur.
(2)Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.

Pasal 10

Pasal 11

(1)RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.