DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik; 2020, No.339 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 2020, No.339
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316); 2020, No.339
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1943) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1086); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) diubah sebagai berikut: 2020, No.339
1.Ketentuan angka 5, angka 8, dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas Bumi yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4.Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
5.Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat BUPTL adalah badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dan pemegang Wilayah Usaha, yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) atau Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero). 2020, No.339
6.Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu yang sangat rendah (sekitar minus 1600 Celsius) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
7.Titik Serah Hulu adalah titik penyerahan atau penjualan Gas Bumi yang disepakati antara penjual dan pembeli Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
8.Harga adalah harga Gas Bumi dalam satuan dollar Amerika (US$) per Million British Thermal Unit (MMBTU).
9.Pembangkit Tenaga Listrik Berbahan Gas di Mulut Sumur yang selanjutnya disebut Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar Gas Bumi yang berada di dekat fasilitas produksi hulu Minyak dan Gas Bumi.
10.Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price yang selanjutnya disingkat ICP adalah rata-rata aritmetik dari seluruh indeks minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada bulan sebelumnya.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Selain pasokan yang diperoleh dari alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL dapat memperoleh pasokan 2020, No.339 Gas Bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang mendapatkan alokasi Gas Bumi sepanjang badan usaha tersebut menyediakan fasilitas atau infrastruktur Gas Bumi.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PT PLN (Persero) dan BUPTL dapat membeli Gas Bumi melalui pipa dengan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling tinggi US$ 6 per MMBTU.
(2)Dalam hal harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU atau Gas Bumi berasal dari LNG atau Compressed Natural Gas (CNG), Menteri menetapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) berdasarkan perhitungan penyesuaian terhadap harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan ditambahkan dengan biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi serta biaya midstream Gas Bumi.
(3)Penyesuaian terhadap harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
(4)Penyesuaian harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan.
(5)Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan. 2020, No.339
(6)Dalam menerapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak dibidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL.
(7)Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan insentif secara proporsional.
(8)Menteri menetapkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan kewenangannya.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya mengoordinasikan penyesuaian harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Kontraktor.
(2)Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait harga Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan.

Pasal 8B

(1)Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
(2)Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen 2020, No.339 administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan.

5.Pasal 9 dihapus.
6.Pasal 10 dihapus.
7.Ketentuan ayat (1), ayat (5) huruf a, dan ayat (7) Pasal 13 diubah, serta ayat (4) huruf b dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam rangka pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur, PT PLN (Persero) atau BUPTL dapat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur.
(2)Alokasi Gas Bumi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PT PLN (Persero).
(3)Dalam hal Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur dibangun oleh BUPTL, pasokan Gas Bumi berasal dari alokasi Gas Bumi yang diberikan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur yang dibangun oleh BUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme:
1. a.penunjukan langsung; atau
2. b.dihapus.
(5)Pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: 2020, No.339
1. a.harga Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur paling tinggi US$ 6 per MMBTU;
2. b.jaminan kecukupan alokasi/pasokan Gas Bumi sesuai dengan jangka waktu perjanjian jual beli Gas Bumi; dan
3. c.efisiensi pembangkit tenaga listrik dengan specific fuel consumption (SFC) setara minyak solar (High Speed Diesel/HSD) sebesar 0,25 (nol koma dua lima) liter/kWh.
(6)Dihapus.
(7)Titik interkoneksi tenaga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur berada pada gardu induk terdekat.
(8)Pengaturan jual beli Gas Bumi di mulut sumur antara Kontraktor dan penjual Gas Bumi bagian negara dengan PT PLN (Persero) atau BUPTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik yang telah ditetapkan sebesar paling tinggi US$ 6/MMBTU, antara PT PLN (Persero) atau BUPTL dengan Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi, tetap berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.339 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 2020, No.339
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316); 2020, No.339
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1943) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1086); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) diubah sebagai berikut: 2020, No.339
1.Ketentuan angka 5, angka 8, dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas Bumi yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4.Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
5.Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat BUPTL adalah badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dan pemegang Wilayah Usaha, yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) atau Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero). 2020, No.339
6.Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu yang sangat rendah (sekitar minus 1600 Celsius) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
7.Titik Serah Hulu adalah titik penyerahan atau penjualan Gas Bumi yang disepakati antara penjual dan pembeli Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
8.Harga adalah harga Gas Bumi dalam satuan dollar Amerika (US$) per Million British Thermal Unit (MMBTU).
9.Pembangkit Tenaga Listrik Berbahan Gas di Mulut Sumur yang selanjutnya disebut Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar Gas Bumi yang berada di dekat fasilitas produksi hulu Minyak dan Gas Bumi.
10.Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price yang selanjutnya disingkat ICP adalah rata-rata aritmetik dari seluruh indeks minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada bulan sebelumnya.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PT PLN (Persero) dan BUPTL dapat membeli Gas Bumi melalui pipa dengan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling tinggi US$ 6 per MMBTU.
(2)Dalam hal harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU atau Gas Bumi berasal dari LNG atau Compressed Natural Gas (CNG), Menteri menetapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) berdasarkan perhitungan penyesuaian terhadap harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan ditambahkan dengan biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi serta biaya midstream Gas Bumi.
(3)Penyesuaian terhadap harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
(4)Penyesuaian harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan.
(5)Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan. 2020, No.339
(6)Dalam menerapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak dibidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL.
(7)Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan insentif secara proporsional.
(8)Menteri menetapkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan kewenangannya.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya mengoordinasikan penyesuaian harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Kontraktor.
(2)Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait harga Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan.

Pasal 8B

(1)Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
(2)Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen 2020, No.339 administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan.

5.Pasal 9 dihapus.
6.Pasal 10 dihapus.
7.Ketentuan ayat (1), ayat (5) huruf a, dan ayat (7) Pasal 13 diubah, serta ayat (4) huruf b dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam rangka pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur, PT PLN (Persero) atau BUPTL dapat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur.
(2)Alokasi Gas Bumi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PT PLN (Persero).
(3)Dalam hal Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur dibangun oleh BUPTL, pasokan Gas Bumi berasal dari alokasi Gas Bumi yang diberikan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur yang dibangun oleh BUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme:
1. a.penunjukan langsung; atau
2. b.dihapus.
(5)Pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: 2020, No.339
1. a.harga Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur paling tinggi US$ 6 per MMBTU;
2. b.jaminan kecukupan alokasi/pasokan Gas Bumi sesuai dengan jangka waktu perjanjian jual beli Gas Bumi; dan
3. c.efisiensi pembangkit tenaga listrik dengan specific fuel consumption (SFC) setara minyak solar (High Speed Diesel/HSD) sebesar 0,25 (nol koma dua lima) liter/kWh.
(6)Dihapus.
(7)Titik interkoneksi tenaga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mulut Sumur berada pada gardu induk terdekat.
(8)Pengaturan jual beli Gas Bumi di mulut sumur antara Kontraktor dan penjual Gas Bumi bagian negara dengan PT PLN (Persero) atau BUPTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: