DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik; 1. 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
3.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
4.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.
5.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLU.
6.Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
7.Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
8.Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
9.Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen.
10.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.
11.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antarpemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUJPTL, dan/atau antara pemegang IUPTLU dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain.
12.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang ketenagalistrikan.
13.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

(1)Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
(2)Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain.
(3)Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari:
1. a.pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik;
2. b.pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha;
3. c.pemegang IUPTLS;
4. d.pemegang IUJPTL; dan/atau
5. e.Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain.
(4)Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan RUPTL yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
(3)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 4

(1)Permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik diajukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik;
2. b.surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan
3. c.data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
3. c.berita acara harga perkiraan sendiri; dan
4. d.berita acara kesepakatan harga.
(4)Informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.kapasitas pembangkit atau kapasitas Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.lokasi dan titik interkoneksi;
3. c.faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor);
4. d.suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit atau spesifikasi teknis jaringan tenaga listrik yang disewakan; dan
5. e.rencana commercial operation date.
(5)Informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan:
  1. 1.biaya investasi;
  2. 2.biaya operasi dan pemeliharaan tetap;
  3. 3.biaya bahan bakar;
  4. 4.biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau
  5. 5.biaya jaringan atau fasilitas khusus;
2. b.lama kontrak;
3. c.model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar;
4. d.perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;
5. e.pola dan mekanisme kerja sama;
6. f.mekanisme pembayaran; dan
7. g.model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik.
(6)Informasi terkait kelayakan finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.besaran Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.lama kontrak;
3. c.pola dan mekanisme kerja sama; dan
4. d.model finansial dan parameter finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik.
(7)Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
1. a.melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
2. b.meminta dokumen pendukung lainnya.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan usulan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
(5)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa harga patokan yang terdiri atas:

a.harga patokan tertinggi; atau
b.harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menandatangani PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik dengan Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus melaporkan rencana pembelian tenaga listrik atau rencana Sewa Jaringan Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 9

(1)Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan penugasan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan pembelian tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik;
2. b.surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan
3. c.data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.informasi terkait kelayakan teknis;
2. b.informasi terkait kelayakan finansial;
3. c.berita acara harga perkiraan sendiri;
4. d.berita acara kesepakatan harga; dan
5. e.surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
(5)Informasi terkait kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.kapasitas pembangkit;
2. b.lokasi dan titik interkoneksi;
3. c.faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor);
4. d.suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit; dan
5. e.rencana commercial operation date.
(6)Informasi terkait kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan:
  1. 1.biaya investasi;
  2. 2.biaya operasi dan pemeliharaan tetap;
  3. 3.biaya bahan bakar;
  4. 4.biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau
  5. 5.biaya jaringan atau fasilitas khusus;
2. b.lama kontrak;
3. c.model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar;
4. d.perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;
5. e.pola dan mekanisme kerja sama;
6. f.mekanisme pembayaran; dan
7. g.model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik.
(7)Ketentuan mengenai format surat permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:
1. a.melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
2. b.meminta dokumen pendukung lainnya.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penugasan pembelian tenaga listrik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota.
(5)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengajukan kembali permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga berlaku sebagai persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
3.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
4.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.
5.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLU.
6.Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
7.Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
8.Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
9.Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen.
10.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.
11.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antarpemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUJPTL, dan/atau antara pemegang IUPTLU dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain.
12.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang ketenagalistrikan.
13.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

(1)Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
(2)Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain.
(3)Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari:
1. a.pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik;
2. b.pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha;
3. c.pemegang IUPTLS;
4. d.pemegang IUJPTL; dan/atau
5. e.Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain.
(4)Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan RUPTL yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
(3)Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 4

(1)Permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik diajukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik;
2. b.surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan
3. c.data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
3. c.berita acara harga perkiraan sendiri; dan
4. d.berita acara kesepakatan harga.
(4)Informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.kapasitas pembangkit atau kapasitas Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.lokasi dan titik interkoneksi;
3. c.faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor);
4. d.suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit atau spesifikasi teknis jaringan tenaga listrik yang disewakan; dan
5. e.rencana commercial operation date.
(5)Informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan:
  1. 1.biaya investasi;
  2. 2.biaya operasi dan pemeliharaan tetap;
  3. 3.biaya bahan bakar;
  4. 4.biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau
  5. 5.biaya jaringan atau fasilitas khusus;
2. b.lama kontrak;
3. c.model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar;
4. d.perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;
5. e.pola dan mekanisme kerja sama;
6. f.mekanisme pembayaran; dan
7. g.model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik.
(6)Informasi terkait kelayakan finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.besaran Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
2. b.lama kontrak;
3. c.pola dan mekanisme kerja sama; dan
4. d.model finansial dan parameter finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik.
(7)Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
1. a.melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
2. b.meminta dokumen pendukung lainnya.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan usulan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
(5)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa harga patokan yang terdiri atas:

a.harga patokan tertinggi; atau
b.harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan penugasan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan pembelian tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik;
2. b.surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan
3. c.data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.informasi terkait kelayakan teknis;
2. b.informasi terkait kelayakan finansial;
3. c.berita acara harga perkiraan sendiri;
4. d.berita acara kesepakatan harga; dan
5. e.surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
(5)Informasi terkait kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.kapasitas pembangkit;
2. b.lokasi dan titik interkoneksi;
3. c.faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor);
4. d.suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit; dan
5. e.rencana commercial operation date.
(6)Informasi terkait kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan:
  1. 1.biaya investasi;
  2. 2.biaya operasi dan pemeliharaan tetap;
  3. 3.biaya bahan bakar;
  4. 4.biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau
  5. 5.biaya jaringan atau fasilitas khusus;
2. b.lama kontrak;
3. c.model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar;
4. d.perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik;
5. e.pola dan mekanisme kerja sama;
6. f.mekanisme pembayaran; dan
7. g.model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik.
(7)Ketentuan mengenai format surat permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:
1. a.melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
2. b.meminta dokumen pendukung lainnya.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penugasan pembelian tenaga listrik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota.
(5)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengajukan kembali permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga berlaku sebagai persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik.