DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan penyediaan AML, pengadaan AML, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML, hibah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahion 2021 Nomor 244);
7.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kineija Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 716);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut AML adalah pemanfaat tenaga listrik untuk memasak yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.
2.Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut Penyediaan AML adalah penyediaan AML dari Pemerintah yang merupakan insentif yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
6.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan penyediaan dan pendistribusian AML.
7.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
8.PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang selanjutnya disebut PT PLN Batam adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-23/M-PM-PBMUN/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Pasal 2

Kegiatan Penyediaan AML meliputi:

a.perencanaan Penyediaan AML;
b.pengadaan AML;
c.pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML;
d.hibah; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PENYEDIAAN AML

Pasal 3

(1)Galon penerima AML merupakan rumah tangga dengan kriteria:
1. a.pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan:
  1. 1.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-l/TR);
  2. 2.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-l/TR); atau
  3. 3.golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang ter;sedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat)jam per hari; dan
2. b.merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML.
(2)Galon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Pasal 4

(1)Untuk penyiapan data calon penerima AML, PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam menyampaikan data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Oktober untuk pelaksanaan Penyediaan AML tahun berikutnya.
(2)Untuk pertama kali, data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(3)Data calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.nama calon penerima AML;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor identitas pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam; dan
4. d.alamat calon penerima AML yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan meHbatkan PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan/atau pihak lain yang terkait.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh badan usaha atau badan layanan umum untuk melakukan verifikasi kesesuaian data calon penerima AML.
(3)Hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi calon penerima AML.
(4)Format berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan wilayah pendistribusian AML sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan Penyediaan AML.
(2)Penetapan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.lokasi pendistribusian yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
2. b.jumlah calon penerima AML setiap lokasi pendistribusian AML.
(3)Dalam hal teijadi perubahan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian AML.

BAB III

PENGADAAN AML

Pasal 7

(1)Pengadaan AML dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk menetapkan Badan Usaha.
(2)Pengadaan AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:

a.memproduksi AML atau memasarkan AML dari pabrikan secara langsung;
b.menyediakan layanan purnajual secara gratis sesuai garansi pabrikan;
c.memberikan jaxninan ketersediaan suku cadang AML paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
d.persyaratan Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AML

Pasal 9

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML.

Pasal 10

(1)Penyediaan paket AML terdiri atas:
1. a.1 (satu) set AML;
2. b.buku petunjuk pengoperasian AML;
3. c.kartu garansi; dan
4. d.brosur yang berisi rekomendasi pola pemakaian AML.
(2)AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
1. a.menanak nasi;
2. b.menghangatkan makanan; dan
3. c.mengukus makanan.
(3)AML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki kapasitas pengenal 1,8 (satu koma delapan) hter sampai dengan 2,2 (dua koma dua) liter;
2. b.dilengkapi stiker bertuliskan "Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Dipeijualbelikan", yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas;
3. c.mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri;
4. d.mencantumkan label SNI; dan
5. e.mencantumkan label tanda hemat energi.
(4)Produk AML wajib memenuhi ketentuan mengenai:
1. a.SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum dan perubahannya;
2. b.SNI lEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan dan perubahannya; dan
3. c.standar kineija energi minimum melalui pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi penanak nasi.

Pasal 11

(1)Badan Usaha wajib mendistribusikan AML kepada calon penerima AML sesuai wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Dalam melaksanakan pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain.
(3)Dalam pelaksanaan pendistribusian AML oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan PT PLN (Persero) dan/atau PT PLN Batam untuk memastikan AML diterima oleh penerima AML.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…