DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan mineral di kawasan dasar laut internasional, pemanfaatan mineral hasil kegiatan eksploitasi di kawasan dasar laut internasional, hak, kewajiban dan larangan pengelolaan mineral di kawasan dasar laut internasional, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian hasil kinerja, data dan informasi, sanksi administratif, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disingkat KDLI adalah dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas wilayah yurisdiksi Indonesia.
2.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3.Konvensi adalah United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
4.Persetujuan Pelaksanaan adalah Agreement Relating to the Implementation of Part XI of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating to The Implementation of Part XI of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982.
5.Otoritas Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Otoritas adalah lembaga internasional yang dibentuk oleh Konvensi dan mempunyai mandat melakukan pengelolaan sumber daya Mineral di KDLI demi kepentingan seluruh umat manusia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi dan Persetujuan Pelaksanaan.
6.Regulasi Otoritas adalah seluruh aturan dan ketentuan Otoritas yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan Mineral, dan perlindungan KDLI untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Konvensi dan Persetujuan Pelaksanaan.
7.Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kondisi geologi umum dan indikasi adanya mineralisasi, termasuk komposisi, estimasi besar sumber daya Mineral, area distribusi sumber daya Mineral, dan nilai ekonomi sumber daya Mineral di KDLI tanpa adanya hak eksklusif.
8.Eksplorasi Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan menindaklanjuti hasil Prospeksi dalam rangka mengumpulkan data secara lebih terfokus dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan potensi sumber daya dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan laut dengan hak eksklusif di KDLI.
9.Eksploitasi Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Eksploitasi adalah kegiatan menindaklanjuti hasil Eksplorasi pada sebagian atau seluruh lokasi yang telah ditentukan menjadi target pengambilan sumber daya atau cadangan Mineral yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan/atau penjualan, serta pengendalian dampak lingkungan di KDLI.
10.Rencana Kerja adalah rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi yang wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas.
11.Sertifikat Dukungan adalah sertifikat yang diterbitkan kepada badan usaha milik negara yang ditugaskan, badan usaha, dan badan usaha asing yang mendapatkan dukungan dan dalam kontrol efektif Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di KDLI.
12.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Badan Usaha Asing adalah setiap Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di negara yang telah menjadi anggota Konvensi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Calon Kontraktor adalah Badan Usaha, BUMN yang ditugaskan, atau Badan Usaha Asing yang telah mendapatkan Sertifikat Dukungan dan belum mendapatkan kontrak dengan Otoritas.
16.Kontraktor adalah Badan Usaha, BUMN yang ditugaskan, atau Badan Usaha Asing yang telah mendapatkan Sertifikat Dukungan dan kontrak dengan Otoritas.
17.Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di KDLI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melakukan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI.
18.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Mineral di KDLI.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Prospeksi;
2. b.Eksplorasi; dan
3. c.Eksploitasi;
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan Mineral hasil kegiatan Eksploitasi yang digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

BAB II

PENGELOLAAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Pasal 3

(1)Kegiatan Prospeksi dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri; atau
2. b.Badan Usaha, selama jangka waktu yang dimohonkan dan disetujui Otoritas.
(2)Menteri dalam melaksanakan kegiatan Prospeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat:
1. a.melakukan secara sendiri;
2. b.bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
3. c.bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain yang telah meratifikasi Konvensi; atau
4. d.menugaskan BUMN.
(3)Pelaksanaan kegiatan Prospeksi oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
1. a.BUMN; atau
2. b.Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
(4)Kegiatan Prospeksi yang dilaksanakan oleh Menteri atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya pemberitahuan yang menyatakan pengajuan notifikasi telah tercatat sesuai dengan Regulasi Otoritas.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan oleh Menteri secara sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, didahului dengan penyampaian permohonan pengajuan notifikasi dengan disertai kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas permohonan pengajuan notifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(2)Pemenuhan kelengkapan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Regulasi Otoritas.
(3)Penyampaian permohonan pengajuan notifikasi serta kelengkapan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan notifikasi kepada sekretaris jenderal Otoritas.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b didahului dengan penyampaian kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas permohonan pengajuan notifikasi kepada Menteri.
(2)Kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas permohonan pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.dokumen yang menyatakan ketersediaan tenaga ahli di bidang Prospeksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
3. c.rencana kegiatan Prospeksi paling sedikit memuat:
  1. 1.koordinat lokasi rencana Prospeksi;
  2. 2.dasar pertimbangan pemilihan lokasi, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kegiatan Prospeksi yang dimohonkan;
  3. 3.rencana dan metode survei batimetri, survei geofisika, rencana pengambilan sampel, dan analisis laboratorium; dan
  4. 4.rencana anggaran biaya;
4. d.surat pernyataan dari Badan Usaha yang menyatakan:
  1. 1.akan mematuhi ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan atau Regulasi Otoritas;
  2. 2.kesediaan untuk melakukan kerja sama dalam bidang program pelatihan terkait riset ilmiah kelautan dan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
  3. 3.penerimaan hasil verifikasi dari Otoritas terkait aspek kepatuhan;
  4. 4.kesediaan melakukan penyerahan data hasil Prospeksi sesuai dengan Regulasi Otoritas; dan
  5. 5.penyampaian dokumen mitigasi terkait pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup kepada Otoritas;
5. e.rencana kerja sama apabila melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Prospeksi; dan
6. f.kelengkapan lain yang menjadi syarat pengajuan Prospeksi berdasarkan ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas.
(3)Menteri melakukan evaluasi kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas permohonan pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
1. a.Menteri meneruskan permohonan pengajuan notifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah kelengkapan administratif dan dokumen pendukung disampaikan oleh Badan Usaha secara lengkap dan benar; atau
2. b.Menteri dapat menolak permohonan pengajuan notifikasi kepada Otoritas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan dengan bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b, didahului dengan penawaran wilayah Prospeksi oleh Menteri kepada Kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dilengkapi dengan anggaran biaya yang disediakan.
(2)Dalam hal lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan berminat atas penawaran Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala lembaga harus menyampaikan surat pernyataan minat disertai dengan kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas permohonan pengajuan notifikasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penawaran.
(3)Kelengkapan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.dokumen yang menyatakan ketersediaan tenaga ahli di bidang Prospeksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. b.rencana kegiatan Prospeksi paling sedikit memuat:
  1. 1.koordinat lokasi rencana Prospeksi;
  2. 2.dasar pertimbangan pemilihan lokasi, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kegiatan Prospeksi;
  3. 3.rencana dan metode survei batimetri, survei geofisika, rencana pengambilan sampel, dan analisis laboratorium; dan
  4. 4.rencana anggaran biaya;
3. c.surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.akan mematuhi ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas;
  2. 2.kesediaan untuk melakukan kerja sama dalam bidang program pelatihan terkait riset ilmiah kelautan dan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
  3. 3.penerimaan hasil verifikasi dari Otoritas terkait aspek kepatuhan;
  4. 4.kesediaan melakukan penyerahan data hasil Prospeksi sesuai dengan Regulasi Otoritas; dan
  5. 5.penyampaian dokumen mitigasi terkait pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup kepada Otoritas;
4. d.rencana kerja sama apabila melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Prospeksi; dan
5. e.kelengkapan lain yang menjadi syarat pengajuan Prospeksi berdasarkan ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas.
(4)Menteri melakukan evaluasi kelengkapan administratif dan dokumen pendukung atas pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan persetujuan atas pernyataan minat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat pernyataan minat yang disertai dengan rencana kegiatan Prospeksi disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

Ketentuan mengenai permohonan kegiatan Prospeksi dalam rangka pengajuan Notifikasi kepada Otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan permohonan kegiatan Prospeksi yang dilakukan berdasarkan kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan Badan Usaha Asing negara lain yang telah meratifikasi Konvensi.

Pasal 8

(1)Menteri menyampaikan permohonan pengajuan notifikasi berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(2)Pengajuan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan sesuai dengan ketentuan Regulasi Otoritas, yang mencakup:
1. a.nama, kewarganegaraan, dan alamat dari Badan Usaha yang telah diteruskan permohonan notifikasinya oleh Menteri untuk melakukan Prospeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) apabila permohonan diajukan oleh Badan Usaha;
2. b.koordinat lokasi yang akan dilakukan Prospeksi, sesuai dengan standar internasional yang telah diterima secara luas yang digunakan oleh Otoritas;
3. c.deskripsi umum program Prospeksi, termasuk tanggal dimulainya Prospeksi dan perkiraan jangka waktu kegiatan Prospeksi; dan
4. d.surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d atau Pasal 6 ayat (3) huruf c.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KDLI.

Pasal 9

(1)Pendanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan oleh Menteri atau yang dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan oleh Badan Usaha berasal dari pendanaan Badan Usaha.
(3)Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMN, pendanaan berasal dari pendanaan BUMN.
(4)Pendanaan kegiatan Prospeksi yang dilakukan dengan bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain yang telah meratifikasi Konvensi berasal dari sumber yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 10

(1)Kegiatan Prospeksi dilaksanakan selama jangka waktu yang telah disetujui Otoritas.
(2)Pelaksana kegiatan Prospeksi berhak mendapatkan Mineral yang tergali dalam jumlah yang wajar untuk keperluan pengambilan contoh berdasarkan persetujuan Otoritas.
(3)Kegiatan Prospeksi tidak dapat dilaksanakan pada area:
1. a.kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi yang telah disetujui Otoritas;
2. b.kawasan cadangan yang telah ditentukan Otoritas; dan
3. c.yang ditetapkan oleh Otoritas sebagai area yang dilarang karena adanya risiko serius dan berbahaya terhadap lingkungan akibat aktivitas di KDLI.
(4)Pelaksana kegiatan Prospeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengusulkan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Menteri dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Prospeksi.
(2)Menteri dapat merekomendasikan pengakhiran kegiatan Prospeksi apabila berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.pelaksana kegiatan Prospeksi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.terdapat permintaan penghentian kegiatan Prospeksi dari pelaksana kegiatan Prospeksi.
(3)Menteri menyampaikan rekomendasi pengakhiran kegiatan Prospeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretaris jenderal Otoritas melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…