DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/ Lembaga dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

b.bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian/ Lembaga agar melaksanakan program dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019; Mengingat Menimbang: MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA RENCANASTRATEGIS KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TAHUN 2015-2019 PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MEMUTUSKAN: ...
1. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. 9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. 11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. 12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. 13.Peratu;ran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. 14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rancana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
a.pedoman ...

(1)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

Pasal 4

( 1) Target/ sasaran dan kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) bersifat indikatif.

(2)Target/sasaran dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berjalan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan pada dokumen perencanaan tahunan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan yang lebih tinggi, adanya perubahan struktur organisasi, dan/ atau tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 merupakan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
(2)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden, khususnya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan, dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANGRENCANASTRATEGISKEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALTAHUN2015 - 2019. MEMUTUSKAN:

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 6

Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjabarkan lebih lanjut dan melaksanakan program dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.

Pasal 5

a.pedoman bagi Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat J enderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam menyusun Rencana Strategis;
b.acuan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
c.acuan dasar penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota); dan
e.pengendalian kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sum ber daya mineral. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Kepa'i.a Biro Hukum, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 546 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal 16 April 2015 SUDIRMAN SAID MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Ditetapkan di Jakarta padatanggal 10 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2015.

Pasal 7

ttd.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/ Lembaga dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

b.bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian/ Lembaga agar melaksanakan program dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019; Mengingat Menimbang: MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA RENCANASTRATEGIS KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TAHUN 2015-2019 PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MEMUTUSKAN: ...
1. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. 9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. 11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. 12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. 13.Peratu;ran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. 14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rancana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
a.pedoman ...

(1)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

Pasal 4

(2)Target/sasaran dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berjalan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan pada dokumen perencanaan tahunan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan yang lebih tinggi, adanya perubahan struktur organisasi, dan/ atau tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Pasal 2

(1)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 merupakan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
(2)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden, khususnya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan, dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANGRENCANASTRATEGISKEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALTAHUN2015 - 2019. MEMUTUSKAN:

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 6

Pasal 5

a.pedoman bagi Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat J enderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam menyusun Rencana Strategis;
b.acuan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
c.acuan dasar penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota); dan
e.pengendalian kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2)Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sum ber daya mineral. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Kepa'i.a Biro Hukum, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 546 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal 16 April 2015 SUDIRMAN SAID MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Ditetapkan di Jakarta padatanggal 10 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2015.

Pasal 7

ttd.