DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu mengatur penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
12.Peraturan Menteri Energi dan Suraber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1544);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 983); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
2.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
3.Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai.
4.Instalasi Listrik Privat adalah sarana pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
5.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
6.Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLU adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
7.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat lUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat lUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
10.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
11.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai.
12.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.
13.Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan suraber daya mineral.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
16.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

BAB II

INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 2

(1)Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi:
1. a.fasilitas pengisian ulang paling sedikit terdiri atas;
  1. 1.peralatan Catu Daya Listrik;
  2. 2.sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi; dan
  3. 3.sistem proteksi dan keamanan; dan/atau
2. b.fasilitas penukaran Baterai.
(2)Pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:
1. a.Instalasi Listrik Privat; dan/atau
2. b.SPKLU.
(3)Fasilitas penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SPBKLU sebagai tempat penukaran Baterai KBL Berbasis Baterai.

Pasal 3

(1)Peralatan Catu Daya Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a angka 1 merupakan sistem pengisian ulang pada Instalasi Listrik Privat dan SPKLU untuk KBL Berbasis Baterai.
(2)Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams terdiri atas:
1. a.pengisian ulang ams bolak-balik (alternating current charging system) menggunakan konektor tipe 2 (type 2 series) yang diberi penanda selubung warna merah;
2. b.pengisian ulang arus searah (direct current charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi AA series yang diberi penanda selubung wama hijau; dan
3. c.pengisian ulang kombinasi arus bolak-balik dan arus searah (combined charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi FF series yang diberi penanda selubung warna biru.
(3)Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Jenis teknologi pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan pada SPKLU, antara lain:
1. a.pengisian normal(normal charging);
2. b.pengisian cepat (fast charging); dan
3. c.pengisian ultracepat (ultrafast charging).

Pasal 4

(1)Sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 hams:
1. a.dipisahkan untuk setiap saluran konektor pada sistem pengisian ulang; dan
2. b.memenuhi fungsi kontrol untuk penyaluran ams dan pemutusan ams saat pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai.
(2)Penyaluran ams sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan secara tems-menems apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain:
1. a.kesesuaian kapasitas ams pengisian;
2. b.kesesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor, atau
3. c.jumlah energi yang disalurkan ke Baterai.
(3)Pemutusan ams sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain:
1. a.ketidaksesuaian kapasitas arus pengisian;
2. b.ketidaksesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor^ atau
3. c.Baterai sudah penuh.

Pasal 5

(1)Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 harus memenuhi fungsi kontrol dengan indikator antara lain berupa lampu pilot.
(2)Lampu pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengindikasikan:
1. a.konduktivitas listrik protective earthing conductor antara Instalasi Listrik Privat dan KBL Berbasis Baterai atau antara SPKLU dan KBL Berbasis Baterai; dan
2. b.konduktivitas listrik konektor.
(3)Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki indikator yang dipisahkan untuk setiap saluran konektor sistem pengisian ulang.

Pasal 6

(1)Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas;
1. a.Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum; dan
2. b.Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum.
(2)Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan lUPTL,

Pasal 7

(1)Instalasi Listxik Privat berlokasi di:
1. a.kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah; dan
2. b.hunian atau perumahan.
(2)Instalasi Listrik Privat dapat berlokasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
(3)Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) memiliki kriteria, antara lain:
1. a.alat pengukur dan pembatas dapat dilengkapi dengan kemampuan membaca aliran listrik di luar waktu beban puncak;
2. b.kapasitas daya tersambung dari PT PLN (Persero) mampu melakukan pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai; dan
3. c.titik hubung sirkuit akhir untuk jalur khusus penyaluran suplai daya bagi Catu Daya Listrik pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai hams terkonfigurasi tunggal.

Pasal 8

(1)Fasilitas pengisian ulang bempa SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai.
(2)Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai, setiap SPKLU hams mendapatkan nomor identitas SPKLU.
(3)Untuk mendapatkan nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Berdasarkan surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU dari badan usaha, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan nomor identitas SPKLU paling lambat 5 (lima) hari keija terhitung sejak surat penyampaian diterima secara lengkap.
(6)Format kodifikasi nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Nomor identitas SPKLU wajib dicantumkan di lokasi SPKLU dan bisa dilihat dengan jelas.
(8)Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU, Badan Usaha SPKLU wajib melaporkan perubahan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perubahan data skema dan lokasi SPKLU.

Pasal 9

(1)Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Badan Usaha:
1. a.pemegang lUPTL terintegrasi; atau
2. b.pemegang lUPTL penjualan, yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU.
(2)Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SPKLU yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) provinsi.

Pasal 10

(1)Dalam hal belum merupakan Badan Usaha pemegang lUPTL terintegrasi atau pemegang lUPTL penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha SPKLU hams mendapatkan:
1. a.penetapan Wilayah Usaha;
2. b.pengesahan RUPTL; dan
3. c.lUPTL terintegrasi atau lUPTL penjualan.
(2)Penetapan Wilayah UsEiha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a dan pemberian lUPTL terintegrasi atau lUPTL penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
(3)Pengesahan RUPTL untuk calon Badan Usaha pemegang lUPTL penjualan yang akan melakukan kegiatan usaha SPKLU dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu mengatur penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
12.Peraturan Menteri Energi dan Suraber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1544);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 983); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
2.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
3.Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai.
4.Instalasi Listrik Privat adalah sarana pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
5.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
6.Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLU adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
7.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat lUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat lUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
10.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
11.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai.
12.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.
13.Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan suraber daya mineral.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
16.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

BAB II

INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 2

(1)Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi:
1. a.fasilitas pengisian ulang paling sedikit terdiri atas;
  1. 1.peralatan Catu Daya Listrik;
  2. 2.sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi; dan
  3. 3.sistem proteksi dan keamanan; dan/atau
2. b.fasilitas penukaran Baterai.
(2)Pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:
1. a.Instalasi Listrik Privat; dan/atau
2. b.SPKLU.
(3)Fasilitas penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SPBKLU sebagai tempat penukaran Baterai KBL Berbasis Baterai.

Pasal 3

(1)Peralatan Catu Daya Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a angka 1 merupakan sistem pengisian ulang pada Instalasi Listrik Privat dan SPKLU untuk KBL Berbasis Baterai.
(2)Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams terdiri atas:
1. a.pengisian ulang ams bolak-balik (alternating current charging system) menggunakan konektor tipe 2 (type 2 series) yang diberi penanda selubung warna merah;
2. b.pengisian ulang arus searah (direct current charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi AA series yang diberi penanda selubung wama hijau; dan
3. c.pengisian ulang kombinasi arus bolak-balik dan arus searah (combined charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi FF series yang diberi penanda selubung warna biru.
(3)Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Jenis teknologi pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan pada SPKLU, antara lain:
1. a.pengisian normal(normal charging);
2. b.pengisian cepat (fast charging); dan
3. c.pengisian ultracepat (ultrafast charging).

Pasal 4

(1)Sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 hams:
1. a.dipisahkan untuk setiap saluran konektor pada sistem pengisian ulang; dan
2. b.memenuhi fungsi kontrol untuk penyaluran ams dan pemutusan ams saat pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai.
(2)Penyaluran ams sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan secara tems-menems apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain:
1. a.kesesuaian kapasitas ams pengisian;
2. b.kesesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor, atau
3. c.jumlah energi yang disalurkan ke Baterai.
(3)Pemutusan ams sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain:
1. a.ketidaksesuaian kapasitas arus pengisian;
2. b.ketidaksesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor^ atau
3. c.Baterai sudah penuh.

Pasal 5

(1)Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 harus memenuhi fungsi kontrol dengan indikator antara lain berupa lampu pilot.
(2)Lampu pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengindikasikan:
1. a.konduktivitas listrik protective earthing conductor antara Instalasi Listrik Privat dan KBL Berbasis Baterai atau antara SPKLU dan KBL Berbasis Baterai; dan
2. b.konduktivitas listrik konektor.
(3)Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki indikator yang dipisahkan untuk setiap saluran konektor sistem pengisian ulang.

Pasal 6

(1)Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas;
1. a.Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum; dan
2. b.Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum.
(2)Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan lUPTL,

Pasal 7

(1)Instalasi Listxik Privat berlokasi di:
1. a.kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah; dan
2. b.hunian atau perumahan.
(2)Instalasi Listrik Privat dapat berlokasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
(3)Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) memiliki kriteria, antara lain:
1. a.alat pengukur dan pembatas dapat dilengkapi dengan kemampuan membaca aliran listrik di luar waktu beban puncak;
2. b.kapasitas daya tersambung dari PT PLN (Persero) mampu melakukan pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai; dan
3. c.titik hubung sirkuit akhir untuk jalur khusus penyaluran suplai daya bagi Catu Daya Listrik pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai hams terkonfigurasi tunggal.

Pasal 8

(1)Fasilitas pengisian ulang bempa SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai.
(2)Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai, setiap SPKLU hams mendapatkan nomor identitas SPKLU.
(3)Untuk mendapatkan nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Berdasarkan surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU dari badan usaha, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan nomor identitas SPKLU paling lambat 5 (lima) hari keija terhitung sejak surat penyampaian diterima secara lengkap.
(6)Format kodifikasi nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Nomor identitas SPKLU wajib dicantumkan di lokasi SPKLU dan bisa dilihat dengan jelas.
(8)Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU, Badan Usaha SPKLU wajib melaporkan perubahan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perubahan data skema dan lokasi SPKLU.

Pasal 9

(1)Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Badan Usaha:
1. a.pemegang lUPTL terintegrasi; atau
2. b.pemegang lUPTL penjualan, yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU.
(2)Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SPKLU yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) provinsi.

Pasal 10

(1)Dalam hal belum merupakan Badan Usaha pemegang lUPTL terintegrasi atau pemegang lUPTL penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha SPKLU hams mendapatkan:
1. a.penetapan Wilayah Usaha;
2. b.pengesahan RUPTL; dan
3. c.lUPTL terintegrasi atau lUPTL penjualan.
(2)Penetapan Wilayah UsEiha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a dan pemberian lUPTL terintegrasi atau lUPTL penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
(3)Pengesahan RUPTL untuk calon Badan Usaha pemegang lUPTL penjualan yang akan melakukan kegiatan usaha SPKLU dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023