DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang bantuan pelatihan dan beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pelatihan dan Beasiswa di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan professional serta mendukung program kerja KESDM guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral, Menteri memberikan Bantuan Pelatihan dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral kepada Masyarakat dan/atau Mahasiswa Politeknik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan pelatihan dan pendidikan tinggi di bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; www.peraturan.go.id 2022, No.1095 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); www.peraturan.go.id 2022, No.1095
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1284);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BANTUAN PELATIHAN DAN BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2022, No.1095

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan/atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4.Mahasiswa Politeknik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik.
5.Bantuan Pelatihan adalah dukungan penyelenggaraan program Pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
6.Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat atau Mahasiswa Politeknik untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Politeknik.
7.Masyarakat adalah warga negara Indonesia sebagai orang-perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan www.peraturan.go.id 2022, No.1095 Menteri ini.
8.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut Badan Pengembangan SDM ESDM, adalah badan yang menyelenggarakan urusan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
11.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
12.Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.
13.Politeknik di lingkungan KESDM yang selanjutnya disebut Politeknik adalah politeknik yang berada di bawah Badan Pengembangan SDM ESDM.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Kepala Badan adalah kepala Badan Pengembangan SDM ESDM.
16.Kepala Pusat adalah kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
17.Kepala Balai adalah kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan. www.peraturan.go.id 2022, No.1095

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pelatihan dan Beasiswa di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan professional serta mendukung program kerja KESDM guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral, Menteri memberikan Bantuan Pelatihan dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral kepada Masyarakat dan/atau Mahasiswa Politeknik.

BAB II

BANTUAN PELATIHAN

Pasal 4

Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Masyarakat dengan kriteria:

a.bertempat tinggal di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi, daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral, daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman, dan/atau daerah rawan bencana;
b.tidak mampu membayar Pelatihan;
c.penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan bidang energi dan sumber daya mineral;
d.belum mendapatkan pekerjaan formal saat dilakukan seleksi; dan/atau
e.bekerja pada tambang skala kecil.

Pasal 5

Untuk mendapatkan Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Masyarakat calon penerima Bantuan Pelatihan harus memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2022, No.1095

a.sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani;
b.bebas dari narkotika, psikotropika dan obat terlarang dan sejenisnya; dan
c.syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Bantuan Pelatihan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bidang energi dan sumber daya mineral melalui program Pelatihan teknis yang mendukung kebijakan strategis bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 7

(1)Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Dalam memberikan Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Pendidikan dan Pelatihan wajib:
1. a.menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan Bantuan Pelatihan;
2. b.menyelenggarakan Pelatihan;
3. c.menyusun laporan penyelenggaraan Pelatihan; dan
4. d.melakukan evaluasi Bantuan Pelatihan.

Pasal 8

(1)Masyarakat penerima Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
1. a.menandatangani surat pernyataan;
2. b.mengikuti Pelatihan sampai dengan selesai; dan
3. c.mematuhi tata tertib Pelatihan yang berlaku.
(2)Masyarakat penerima Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak:
1. a.mengikuti Pelatihan;
2. b.mendapatkan bahan Pelatihan; www.peraturan.go.id 2022, No.1095
3. c.mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi;
4. d.mendapatkan transportasi perjalanan pergi dan pulang dari daerah asal ke tempat Pelatihan; dan
5. e.mendapatkan pelayanan kesehatan selama mengikuti Pelatihan pada fasilitas yang dimiliki penyelenggara Pelatihan.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat penerima Bantuan Pelatihan dapat diberikan uang saku sepanjang penyelenggara Pelatihan mengalokasikan anggaran.

BAB III

BEASISWA

Pasal 9

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Masyarakat dan Mahasiswa Politeknik dengan kriteria:

a.bertempat tinggal di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi, daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral, daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman, dan/atau daerah rawan bencana;
b.tidak mampu membayar UKT;
c.penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan atau kompetensi kerja bidang energi dan sumber daya mineral;
d.memiliki prestasi akademik; dan/atau
e.memiliki prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 10

Untuk mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Masyarakat calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan:

a.lulusan sekolah menengah atas/sederajat;
b.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada www.peraturan.go.id 2022, No.1095 saat pendaftaran;
c.nilai rata-rata kelulusan paling rendah 7,00 (tujuh koma nol);
d.sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani;
e.bebas dari narkoba dan sejenisnya;
f.tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lainnya dan/atau badan usaha/bentuk usaha tetap; dan
g.syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BANTUAN PELATIHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BEASISWA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BANTUAN PELATIHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BEASISWA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015