DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil gross split, tambahan presentase bagi hasil, penerimaan negara dan kontraktor, rencana kerja dan anggaran, kewajiban kontraktor, barang milik negara hulu minyak dan gas bumi, pengendalian dan pengawasan, mekanisme perubahan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sudah tidak sesuai dengan perkembangan iklim investasi dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
6.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4.Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang terbentuk dan terkekang pada batuan reservoir berbutir halus dan berpermeabilitas rendah di dalam zona kematangan yang akan ekonomis apabila diproduksikan melalui pengeboran horizontal dengan menggunakan teknik stimulasi hydraulic fracturing, antara lain shale oil, shale gas, tight sand oil, tight sand gas, gas metana batubara, dan methane- hydrate.
5.Minyak dan Gas Bumi Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi selain Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
6.Minyak Mentah adalah Minyak Bumi termasuk kondensat.
7.Minyak Mentah Indonesia adalah Minyak Mentah yang diproduksikan dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
8.Harga Minyak Mentah Indonesia adalah nilai Minyak Mentah Indonesia yang diterbitkan setiap bulan oleh Pemerintah.
9.Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada kontrak kerja sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama Minyak dan Gas Bumi.
10.Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang tertentu.
11.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
12.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
13.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
14.Studi Potensi adalah kegiatan kajian geologi, geofisika, dan reservoir yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama Minyak dan Gas Bumi Konvensional atau Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang bertujuan mengetahui potensi dalam rangka pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional atau Minyak dan Gas Bumi Konvensional di wilayah kerjanya.
15.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
16.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
17.Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
18.Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa disertai mekanisme pengembalian biaya operasi.
19.Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
20.Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil survei umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
21.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
23.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
24.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
25.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase.

BAB II

BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diberlakukan untuk suatu Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar- besarnya bagi negara.
(2)Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
1. a.kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
2. b.pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
3. c.modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.
(3)Penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengusahaan:
1. a.potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan/atau
2. b.potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Pasal 3

Kontrak Bagi Hasil Gross Split memuat paling sedikit ketentuan mengenai:

a.penerimaan negara;
b.Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c.kewajiban pengeluaran dana;
d.perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e.jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f.penyelesaian perselisihan;
g.kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h.berakhirnya kontrak;
i.kewajiban pasca operasi pertambangan;
j.keselamatan dan kesehatan kerja;
k.pengelolaan lingkungan hidup;
l.pengalihan hak dan kewajiban;
m.pelaporan yang diperlukan;
n.rencana pengembangan lapangan;
o.pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
p.pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
q.pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat.

Pasal 4

Kontrak Bagi Hasil Gross Split menggunakan metode bagi hasil pembagian gross produksi dengan mekanisme:

a.untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Konvensional, menggunakan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif; dan
b.untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, menggunakan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Pasal 5

Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada saat:

a.penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
b.persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan; dan/atau
c.penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.

Pasal 6

(1)Untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, besaran bagi hasil ditetapkan untuk setiap rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
(2)Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.
(3)Untuk Wilayah Kerja yang:
1. a.berasal dari perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau alih kelola Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya atau Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan akan dilelang; dan
2. b.mempunyai lapangan eksisting yang sedang berproduksi, besaran bagi hasil untuk lapangan eksisting dapat ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
(4)Penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja yang berasal dari:
1. a.perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
2. b.alih kelola Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau
3. c.Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan akan dilelang, dan mempunyai lapangan eksisting yang sedang berproduksi, berlaku sebagai pernyataan komersialitas seluruh Wilayah Kerja.
(5)Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat penetapan:
1. a.perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
2. b.pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir; atau
3. c.bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama atas Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan akan dilelang.
(6)Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.jumlah cadangan;
2. b.lokasi lapangan; dan
3. c.ketersediaan infrastruktur.
(7)Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.harga Minyak Bumi; dan
2. b.harga Gas Bumi.

Pasal 7

(1)Menteri menetapkan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala SKK Migas.
(2)Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari:
1. a.persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama; atau
2. b.penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
(3)Untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya, besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKK Migas sebagai bagian dari persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya.
(4)SKK Migas melaporkan persetujuan rencana pengembangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan nilai komponen variabel dan/atau komponen progresif pada rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian besaran bagi hasil dengan mengacu pada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Pasal 8

(1)Penyesuaian besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas dan disertai data dukung yang memuat perbedaan atau perubahan nilai komponen variabel dan/atau komponen progresif.
(2)Penyesuaian besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara antara SKK Migas dan Kontraktor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
(3)Kepala SKK Migas melaporkan penyesuaian besaran bagi hasil dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, besaran bagi hasil ditetapkan untuk seluruh rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
(2)Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat penetapan:
1. a.bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; atau
2. b.perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
(3)Pedoman atas besaran bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran bagi hasil untuk lapangan eksisting pada penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), besaran komponen variabel dan komponen progresif Minyak dan Gas Bumi Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7), besaran bagi hasil untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan besaran komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Menteri menetapkan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala SKK Migas.
(2)Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari penetapan:
1. a.bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; atau
2. b.perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…