DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; Mengingat Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATANPANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARD, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 14 TAHUN 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAB I ... PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PE:NGENAAN~ PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENE;RIMAANNEGARA BUKAN PAJAK YANGBERASAL DARI KEGIATANPANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,DAN KONSERVASIENERGI. MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali · diubah terakhir dengati Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); ·
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2012 Nomor 16, Tambahan Lernbaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29- Tahun 2009 tentangTata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995); ·
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norrior 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nornor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor · 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: .

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari ·penerimaan perpajakan.
2.Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi 'clan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja. .
3.Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan· kepada negara atas hasil yang diperoleh dari pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
4.Wilayah Kerja Panas Bumi adalah wilayah dengan batas- batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pernanfaatan tidak langsung.
5.Izin .Panas Bumi adalah izin .melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
6.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik . untuk kepentingan umum.
7.Tarif adalah besaran pungutan dari masing-masing jenis PNBP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis clan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. . · ·
8.Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerirnaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara,
9.Pejabat Pemungut PNBP adalah pejabat yang ditunjukoleh Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat ketetapan pembayaran PNBP terutang, surat tagihan ·atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP terutang dan/ atau menerbitkan bukti pembayaran PNBP terutang,
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta· pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
12.Kementerian ...

(3)PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap: · ·
1. a.peta informasi ukuran AO;
2. b.peta informasi ukuran Al;
3. c.peta informasi ukuran A3;
4. d.peta informasi ukuran A4 untukdokumen perizinan; a tau
5. e.peta digital wilayah panas bumi. .
(2)PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan terhadap tenaga listrik yang bersumber dad. uap panas burni.
(1)PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan terhadap Wilayah Kerja Panas Bumi.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi terdiri atas:

a.Iuran Tetap yang terdiri atas:
1. 1.Iuran Tetap eksplorasi panas bumi; .dan
2. 2.I uran Tetap operasi produksi panas bumi.
b.Iuran Produksi;
c.jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi; dan
d.harga data Wilayah Kerja Panas Bumi. Pasal 2.

(4)PNBP .. ·~

13.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal . yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan . kebijakan dan standardisasi teknis di bid~ng energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 12.Kementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber .daya mineral. · ( 1) PNBP yang berasal dari Iuran Produksi .sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin ·usaha Periyediaan Tenaga Listrik sejak commercial operation date (CQD). · Iuran Produksi sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: · · Jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) x Tarif x harga jual tenaga listrik.

BAB II

JENIS PENERIMAANNEGARABUKANPAJAK YANGBERASALDARI KEGIATANPANASBUMI

Pasal 6

( 3) I uran Tetap se bagaimana dimaksud ·. pada .ayat ( 1) .. · dan ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: · Luas Wilayah Kerja Panas Bumi (ha) x Tarif.

(2)PNBP yang berasal dari Iuran Tetap operasi produksi panas · bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4· dikenakan kepada pemegang Izin Panas . Bumi sejak commercial operation date (COD) unitpertama, · ( 1) PNBP yang berasal dari Iuran Tetap eksplorasi · panas bumi sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak fain Panas Bumi diterbitkan sampai dengan commercial operation date (COD) unit pertama.

Pasal 5

PNBP yang berasal dari Iuran Tetap eksplorasi panas burni, Iuran Tetap operasi produksi panas bumi, Iuran · Produksi, jasa pelayanan pencetakan peta inforrnasi ·wilayah panas bumi dan harga data Wilayah Kerja Panas Bumi -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 4

(4)PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan terhadap data Wilayah Kerja Panas Hurni: dari hasil survei pendah uluan dan / a tau eksplorasi. · . .
(3)Penentuan ... I • I I- 5 - BABV ... • ..
(3)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari . jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas. bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lruruf c· dan dan Pasal 7 dihitung dan . dipungut oleh Pejabat Pemungut PNBP.
(4)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d · dan Pasal 8 dipungut dari badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.
(2)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 2 .. h uruf b dan Pasal 6 dihi tung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Us.aha Penyediaan Tenaga Listrik.
(1)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 5 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi. ·.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 9

TATACARAPEMU.NGUTAN PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan· kepada badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi.

Pasal 8

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada badan · usaha atau perseorangan yang menggunakan jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi. ·.

(3)Penentuan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) yang dijadikan dasar dalam perhitungan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada . .ayat (~) berdasarkan titik penyerahan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan TenagaListrik. - 6 - I I ·1 •• ··1 -I

Pasal 7

(4)Dalam ...
(2)Penyetoran Iuran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri sampai dengan · commercial operation date (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kewajiban penyetoran tahun pertama dihitung · berdasarkan jumlah bulan sejak Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Izin Panas Bumi diterbitkan; ·
2. b.untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 .Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling · lambat tanggal 15 Januari pada tahunberjalan. ·
(3)Penyetoran Iuran Tetap operasi produksi panas bumi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib .~isetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak commercial operation date (COD) unit pertama dengan keten tuan se bagai beriku t:
1. a.untuk kewajiban penyetoran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan .sejak commercial operation date (COD) unit pertama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah commercial.operation date (COD) unit pertama;
2. b.untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal . 1 . Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan; . ·
3. c.untuk kewajiban penyetoran · tahun terakhir perhitungannya didasarkan· pada jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya Izin Panas Bumi dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan, (l) Pemegang Izin Panas Bumf wajib melakukan 'penyetoran Iuran Tetap eksplorasi panas bumi dan Iuran Tetap operasi produksi panas bumi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 10

· BABV TATACARAPENYETORAN ~ 7 - !

(4)Pejabat Pemungut PNBPwajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(3)Apabila kewajiban pembayaran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(2)Pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi wajib melakukan penyetoran Iuran Produksi terutang sejak commercial operation date (COD) unit pertama setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atas penyaluran tenaga listrik bulan sebelumnya sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.
(1)Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan penyetoran Iuran Produksi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 11

(6)Pejabat Pemungut PNBPwajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(5)Apabila pemegang Izin Panas Bumi membayar kewajiban PNBPterutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. ( 4) Dalam hal kegiatan eksplorasi telah berakhir dan meningkat ke kegiatan operasi produksi pada tahun berjalan maka pemegang Izin Panas Bumi dikenakan kewajiban penyetoran Iuran Tetap operasi produksi panas bumi. ( 1) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah melakukan penyetoran Iuran Tetap terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyetoran wajib menyampaikan:
1. a.bukti penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan Pasal 15 ·

BAB VI

PELAPORAN Dalam hal jatuh tempo tanggal penyetoran ke Kas Negara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 pada hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari sesudah hari libur atau hari libur nasional.

Pasal 14

(2)Penyetoran harga data wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung secepatnya ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.
(1)Dalam hal PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 besaran tarif pelayanan ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah), badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi harus menyetor langsung ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali · diubah terakhir dengati Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); ·
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2012 Nomor 16, Tambahan Lernbaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29- Tahun 2009 tentangTata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995); ·
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norrior 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nornor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor · 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: .

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari ·penerimaan perpajakan.
2.Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi 'clan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja. .
3.Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan· kepada negara atas hasil yang diperoleh dari pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
4.Wilayah Kerja Panas Bumi adalah wilayah dengan batas- batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pernanfaatan tidak langsung.
5.Izin .Panas Bumi adalah izin .melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
6.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik . untuk kepentingan umum.
7.Tarif adalah besaran pungutan dari masing-masing jenis PNBP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis clan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. . · ·
8.Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerirnaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara,
9.Pejabat Pemungut PNBP adalah pejabat yang ditunjukoleh Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat ketetapan pembayaran PNBP terutang, surat tagihan ·atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP terutang dan/ atau menerbitkan bukti pembayaran PNBP terutang,
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta· pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
12.Kementerian ...

(3)PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap: · ·
1. a.peta informasi ukuran AO;
2. b.peta informasi ukuran Al;
3. c.peta informasi ukuran A3;
4. d.peta informasi ukuran A4 untukdokumen perizinan; a tau
5. e.peta digital wilayah panas bumi. .
(2)PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan terhadap tenaga listrik yang bersumber dad. uap panas burni.
(1)PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan terhadap Wilayah Kerja Panas Bumi.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi terdiri atas:

a.Iuran Tetap yang terdiri atas:
1. 1.Iuran Tetap eksplorasi panas bumi; .dan
2. 2.I uran Tetap operasi produksi panas bumi.
b.Iuran Produksi;
c.jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi; dan
d.harga data Wilayah Kerja Panas Bumi. Pasal 2.

(4)PNBP .. ·~

13.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal . yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan . kebijakan dan standardisasi teknis di bid~ng energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 12.Kementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber .daya mineral. · ( 1) PNBP yang berasal dari Iuran Produksi .sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin ·usaha Periyediaan Tenaga Listrik sejak commercial operation date (CQD). · Iuran Produksi sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: · · Jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) x Tarif x harga jual tenaga listrik.

BAB II

JENIS PENERIMAANNEGARABUKANPAJAK YANGBERASALDARI KEGIATANPANASBUMI

Pasal 6

( 3) I uran Tetap se bagaimana dimaksud ·. pada .ayat ( 1) .. · dan ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: · Luas Wilayah Kerja Panas Bumi (ha) x Tarif.

(2)PNBP yang berasal dari Iuran Tetap operasi produksi panas · bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4· dikenakan kepada pemegang Izin Panas . Bumi sejak commercial operation date (COD) unitpertama, · ( 1) PNBP yang berasal dari Iuran Tetap eksplorasi · panas bumi sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak fain Panas Bumi diterbitkan sampai dengan commercial operation date (COD) unit pertama.

Pasal 5

Pasal 4

(4)PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan terhadap data Wilayah Kerja Panas Hurni: dari hasil survei pendah uluan dan / a tau eksplorasi. · . .
(3)Penentuan ... I • I I- 5 - BABV ... • ..
(3)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari . jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas. bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lruruf c· dan dan Pasal 7 dihitung dan . dipungut oleh Pejabat Pemungut PNBP.
(4)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d · dan Pasal 8 dipungut dari badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.
(2)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 2 .. h uruf b dan Pasal 6 dihi tung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Us.aha Penyediaan Tenaga Listrik.
(1)Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 5 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi. ·.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 9

Pasal 8

(3)Penentuan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) yang dijadikan dasar dalam perhitungan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada . .ayat (~) berdasarkan titik penyerahan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan TenagaListrik. - 6 - I I ·1 •• ··1 -I

Pasal 7

(4)Dalam ...
(2)Penyetoran Iuran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri sampai dengan · commercial operation date (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kewajiban penyetoran tahun pertama dihitung · berdasarkan jumlah bulan sejak Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Izin Panas Bumi diterbitkan; ·
2. b.untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 .Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling · lambat tanggal 15 Januari pada tahunberjalan. ·
(3)Penyetoran Iuran Tetap operasi produksi panas bumi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib .~isetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak commercial operation date (COD) unit pertama dengan keten tuan se bagai beriku t:
1. a.untuk kewajiban penyetoran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan .sejak commercial operation date (COD) unit pertama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah commercial.operation date (COD) unit pertama;
2. b.untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal . 1 . Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan; . ·
3. c.untuk kewajiban penyetoran · tahun terakhir perhitungannya didasarkan· pada jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya Izin Panas Bumi dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan, (l) Pemegang Izin Panas Bumf wajib melakukan 'penyetoran Iuran Tetap eksplorasi panas bumi dan Iuran Tetap operasi produksi panas bumi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 10

· BABV TATACARAPENYETORAN ~ 7 - !

(4)Pejabat Pemungut PNBPwajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(3)Apabila kewajiban pembayaran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(2)Pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi wajib melakukan penyetoran Iuran Produksi terutang sejak commercial operation date (COD) unit pertama setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atas penyaluran tenaga listrik bulan sebelumnya sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.
(1)Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan penyetoran Iuran Produksi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 11

(6)Pejabat Pemungut PNBPwajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(5)Apabila pemegang Izin Panas Bumi membayar kewajiban PNBPterutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. ( 4) Dalam hal kegiatan eksplorasi telah berakhir dan meningkat ke kegiatan operasi produksi pada tahun berjalan maka pemegang Izin Panas Bumi dikenakan kewajiban penyetoran Iuran Tetap operasi produksi panas bumi. ( 1) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah melakukan penyetoran Iuran Tetap terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyetoran wajib menyampaikan:
1. a.bukti penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan Pasal 15 ·

BAB VI

PELAPORAN Dalam hal jatuh tempo tanggal penyetoran ke Kas Negara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 pada hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari sesudah hari libur atau hari libur nasional.

Pasal 14

(2)Penyetoran harga data wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung secepatnya ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.
(1)Dalam hal PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 besaran tarif pelayanan ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah), badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi harus menyetor langsung ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.