DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4746) www.peraturan.go.id 2016, No.848

2.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
2.Usaha Jasa Konservasi Energi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan www.peraturan.go.id 2016, No.848 pemeliharaan, serta pengukuran dan verifikasi di bidang Konservasi Energi.
3.Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan energi secara efisien dan tepat guna tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas.
4.Proyek Efisiensi Energi adalah implementasi dari satu atau beberapa kegiatan Efisiensi Energi pada sistem, fasilitas, dan proses pada pengguna sumber energi dan pengguna energi.
5.Konsep Proyek Efisiensi Energi adalah hasil evaluasi audit energi awal (preliminary energy audit) yang mencakup perkiraan penghematan biaya tahunan yang dapat mengembalikan modal dari setiap kegiatan penghematan energi.
6.Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi energi untuk menghasilkan output yang sama, dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi energi yang sama.
7.Baseline adalah kondisi awal kinerja energi, biaya energi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan/atau biaya lain yang diukur dan disepakati sebelum Proyek Efisiensi Energi diimplementasikan sebagai dasar untuk menentukan besaran penghematan.
8.Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) Kinerja Penghematan Energi adalah proses pengukuran dan verifikasi Penghematan Energi yang dilakukan dengan membandingkan jumlah penggunaan energi sebelum dan selama masa Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract).
9.Perusahaan Jasa Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia yang melakukan Usaha Jasa Konservasi Energi pada Proyek Efisiensi Energi berdasarkan Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract).
10.Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, atau badan hukum publik yang menggunakan jasa Perusahaan. www.peraturan.go.id 2016, No.848
11.Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract) yang selanjutnya disebut ESPC adalah perjanjian antara Pengguna Jasa dan Perusahaan dimana pembayaran dalam perjanjian tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja Penghematan Energi.
12.Ahli Konservasi Energi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk mengidentifikasi potensi Konservasi Energi dan memberikan rekomendasi implementasi Konservasi Energi yang telah memiliki sertifikat auditor energi sesuai dengan SKKNI dan berpengalaman dalam Proyek Efisiensi Energi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

(1)Usaha Jasa Konservasi Energi terdiri atas:
1. a.perencanaan atau perumusan Konsep Proyek Efisiensi Energi;
2. b.audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit);
3. c.pembiayaan Proyek Efisiensi Energi; www.peraturan.go.id 2016, No.848
4. d.pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan Proyek Efisiensi Energi;
5. e.pemonitoran atau pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau
6. f.Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) kinerja Penghematan Energi.
(2)Usaha Jasa Konservasi Energi yang berupa audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan verifikasi Efisiensi Energi dalam Konsep Proyek Efisiensi Energi dan finalisasi estimasi biaya total masing-masing kegiatan Efisiensi Energi melalui pemeriksaan, pengukuran, dan analisa konsumsi dan biaya energi, serta nilai investasi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis untuk menentukan Baseline dan perhitungan akhir yang diperlukan dalam mengimplementasikan Proyek Efisiensi Energi.

Pasal 3

Usaha Jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan berdasarkan pola bisnis sebagai berikut:

a.Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving); atau
b.Penghematan Energi yang dibagi (shared saving).

Pasal 4

Pola bisnis Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Perusahaan dengan memberikan garansi terhadap jumlah pencapaian Penghematan Energi sesuai dengan ESPC. www.peraturan.go.id 2016, No.848

Pasal 5

(1)Pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Perusahaan dengan membagi hasil pencapaian Penghematan Energi untuk Perusahaan dan Pengguna Jasa sesuai dengan ESPC.
(2)Terhadap pendanaan dan kinerja dari Perusahaan yang melaksanakan pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengguna Jasa melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati di dalam ESPC.

Pasal 6

Perusahaan dalam melaksanakan Usaha Jasa Konservasi Energi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara online.
(2)Permohonanan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian dan SIUP Perusahaan;
2. b.memiliki 1 (satu) orang atau lebih Ahli Konservasi Energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi;
3. c.daftar kelengkapan peralatan penunjang; dan www.peraturan.go.id 2016, No.848
4. d.kemampuan keuangan yang telah diverifikasi oleh lembaga audit keuangan atau yang dilaporkan ke lembaga keuangan negara.
(3)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Perusahaan.
(5)Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal mengeluarkan dan menyampaikan surat keterangan terdaftar kepada Perusahaan.
(6)Dalam hal permohonan ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan disertai alasan penolakan.

Pasal 8

(1)Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
(2)Apabila jangka waktu surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dapat mengajukan surat keterangan terdaftar kembali.

Pasal 9

Dalam hal Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dan terdapat ketidakbenaran dokumen yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa:

a.pencabutan surat keterangan terdaftar; dan www.peraturan.go.id 2016, No.848
b.tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10

Dalam rangka memberikan informasi keberadaan Perusahaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar, Menteri melalui Direktur Jenderal mempublikasikan daftar Perusahaan di halaman situs Direktorat Jenderal dan/atau harian surat kabar nasional secara berkala.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
2.Usaha Jasa Konservasi Energi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan www.peraturan.go.id 2016, No.848 pemeliharaan, serta pengukuran dan verifikasi di bidang Konservasi Energi.
3.Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan energi secara efisien dan tepat guna tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas.
4.Proyek Efisiensi Energi adalah implementasi dari satu atau beberapa kegiatan Efisiensi Energi pada sistem, fasilitas, dan proses pada pengguna sumber energi dan pengguna energi.
5.Konsep Proyek Efisiensi Energi adalah hasil evaluasi audit energi awal (preliminary energy audit) yang mencakup perkiraan penghematan biaya tahunan yang dapat mengembalikan modal dari setiap kegiatan penghematan energi.
6.Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi energi untuk menghasilkan output yang sama, dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi energi yang sama.
7.Baseline adalah kondisi awal kinerja energi, biaya energi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan/atau biaya lain yang diukur dan disepakati sebelum Proyek Efisiensi Energi diimplementasikan sebagai dasar untuk menentukan besaran penghematan.
8.Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) Kinerja Penghematan Energi adalah proses pengukuran dan verifikasi Penghematan Energi yang dilakukan dengan membandingkan jumlah penggunaan energi sebelum dan selama masa Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract).
9.Perusahaan Jasa Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia yang melakukan Usaha Jasa Konservasi Energi pada Proyek Efisiensi Energi berdasarkan Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract).
10.Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, atau badan hukum publik yang menggunakan jasa Perusahaan. www.peraturan.go.id 2016, No.848
11.Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract) yang selanjutnya disebut ESPC adalah perjanjian antara Pengguna Jasa dan Perusahaan dimana pembayaran dalam perjanjian tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja Penghematan Energi.
12.Ahli Konservasi Energi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk mengidentifikasi potensi Konservasi Energi dan memberikan rekomendasi implementasi Konservasi Energi yang telah memiliki sertifikat auditor energi sesuai dengan SKKNI dan berpengalaman dalam Proyek Efisiensi Energi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

(1)Usaha Jasa Konservasi Energi terdiri atas:
1. a.perencanaan atau perumusan Konsep Proyek Efisiensi Energi;
2. b.audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit);
3. c.pembiayaan Proyek Efisiensi Energi; www.peraturan.go.id 2016, No.848
4. d.pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan Proyek Efisiensi Energi;
5. e.pemonitoran atau pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau
6. f.Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) kinerja Penghematan Energi.
(2)Usaha Jasa Konservasi Energi yang berupa audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan verifikasi Efisiensi Energi dalam Konsep Proyek Efisiensi Energi dan finalisasi estimasi biaya total masing-masing kegiatan Efisiensi Energi melalui pemeriksaan, pengukuran, dan analisa konsumsi dan biaya energi, serta nilai investasi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis untuk menentukan Baseline dan perhitungan akhir yang diperlukan dalam mengimplementasikan Proyek Efisiensi Energi.

Pasal 3

Usaha Jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan berdasarkan pola bisnis sebagai berikut:

a.Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving); atau
b.Penghematan Energi yang dibagi (shared saving).

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Perusahaan dengan membagi hasil pencapaian Penghematan Energi untuk Perusahaan dan Pengguna Jasa sesuai dengan ESPC.
(2)Terhadap pendanaan dan kinerja dari Perusahaan yang melaksanakan pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengguna Jasa melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati di dalam ESPC.

Pasal 6

Perusahaan dalam melaksanakan Usaha Jasa Konservasi Energi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara online.
(2)Permohonanan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian dan SIUP Perusahaan;
2. b.memiliki 1 (satu) orang atau lebih Ahli Konservasi Energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi;
3. c.daftar kelengkapan peralatan penunjang; dan www.peraturan.go.id 2016, No.848
4. d.kemampuan keuangan yang telah diverifikasi oleh lembaga audit keuangan atau yang dilaporkan ke lembaga keuangan negara.
(3)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Perusahaan.
(5)Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal mengeluarkan dan menyampaikan surat keterangan terdaftar kepada Perusahaan.
(6)Dalam hal permohonan ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan disertai alasan penolakan.

Pasal 8

(1)Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
(2)Apabila jangka waktu surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dapat mengajukan surat keterangan terdaftar kembali.

Pasal 9

a.pencabutan surat keterangan terdaftar; dan www.peraturan.go.id 2016, No.848
b.tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.