DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Permen ini mengatur mengenai: Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah digunakan untuk: a. kegiatan usaha; dan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan usaha dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah. b. bukan kegiatan usaha. Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk bukan kegiatan usaha dilakukan setelah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Ketentuan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah termasuk Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pemberian jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi Zona Konservasi Air Tanah berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah merupakan bagian dari pelayanan di bidang air tanah yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
4.Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
5.Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah dengan kriteria tertentu.
6.Akuifer Tidak Tertekan adalah akuifer yang dibatasi di bagian atasnya oleh muka Air Tanah bebas dan di bagian bawahnya oleh lapisan kedap air.
7.Sungai Bawah Tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah.
8.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
9.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah legalitas untuk menggunakan Air Tanah yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10.Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah yang selanjutnya disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah adalah persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12.Aplikasi Perizinan Online adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk layanan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
13.Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor/gali Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, penggunaan, pengusahaan, pemantauan, pengimbuhan, dan/atau peresapan Air Tanah.
14.Dewatering adalah proses penurunan muka Air Tanah melalui kegiatan pengambilan Air Tanah pada pekerjaan konstruksi.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
16.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Air Tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
17.Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

BAB II

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 2

(1)Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah digunakan untuk:
1. a.kegiatan usaha; dan
2. b.bukan kegiatan usaha.
(2)Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
(3)Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk bukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan setelah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
(4)Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diselenggarakan oleh:
1. a.Menteri, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
2. b.gubernur, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
3. c.bupati/wali kota, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
(5)Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
1. a.titik atau tempat tertentu; atau
2. b.ruas tertentu.
(6)Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat didelegasikan kepada Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan Keputusan Menteri.
(7)Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan perizinan berusaha pada Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan berusaha.
(8)Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat membentuk Tim Teknis.

Pasal 3

(1)Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterbitkan berdasarkan pada kondisi Air Tanah yang tercantum dalam Zona Konservasi Air Tanah.
(2)Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.zona perlindungan Air Tanah di Daerah Imbuhan Air Tanah; atau
2. b.zona pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
  1. 1.zona aman;
  2. 2.zona rawan;
  3. 3.zona kritis; dan
  4. 4.zona rusak.
(3)Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4)Dalam hal Zona Konservasi Air Tanah belum ditetapkan, pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah diberikan dengan mengacu pada data hidrogeologi lainnya.
(5)Data hidrogeologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil inventarisasi Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan pada:
1. a.akuifer tertekan; dan
2. b.Akuifer Tidak Tertekan.

Pasal 4

(1)Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pelaku usaha yang terdiri atas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik desa;
4. d.koperasi;
5. e.badan usaha swasta; atau
6. f.perseorangan.
(2)Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan oleh pemohon persetujuan yang terdiri atas:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.instansi pemerintah; atau
4. d.badan hukum.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk kegiatan usaha di bidang:
1. a.pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan;
2. b.industri dan kawasan industri;
3. c.pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya;
4. d.kesehatan;
5. e.pendidikan;
6. f.infrastruktur dan transportasi; atau
7. g.perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)yang merupakan perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri harus memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri termasuk tidak melakukan pengambilan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk kegiatan:
1. a.pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
  1. 1.penggunaan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 100 m3/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga; atau
  2. 2.penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari atau sama dengan 100 m3/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kelompok;
2. b.selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
  1. 1.wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
  2. 2.pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
  3. 3.penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
  4. 4.bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan;
  5. 5.kegiatan Dewatering; atau
  6. 6.pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.
(2)Persetujuan Penggunaan Air Tanah tidak diperlukan untuk:
1. a.penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m3/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga atau per kelompok;
2. b.penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
3. c.penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
4. d.pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
5. e.penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.

Pasal 7

(1)Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Izin Pengusahaan Air Tanah bagi pelaku usaha didasarkan atas KKPR sesuai kegiatan pelaku usaha.
(3)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai data perizinan berusaha pada Sistem OSS.
(4)Persyaratan dan data teknis permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah yang harus dilengkapi pelaku usaha meliputi:
1. a.koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree yang berada di dalam koordinat KKPR;
2. b.rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
3. c.rencana kedalaman sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
4. d.rencana diameter sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
5. e.pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah; dan
6. f.gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.
(5)Ketentuan mengenai kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Ketentuan mengenai gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sesuai dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi atas persyaratan dan data teknis.
(8)Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan.
(9)Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan belum lengkap, pelaku usaha harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan dan data teknis pada Sistem OSS.
(10)Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pelaku usaha sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dan jika pelaku usaha ingin melanjutkan permohonan, dapat diajukan melalui permohonan baru.

Pasal 8

(1)Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh pemohon persetujuan melalui Aplikasi Perizinan Online kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Persyaratan dan data teknis permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang harus dilengkapi pemohon meliputi:
1. a.formulir permohonan yang memuat:
  1. 1.identitas pemohon;
  2. 2.alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
  3. 3.koordinat rencana titik Pengeboran/ Penggalian Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
  4. 4.rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
  5. 5.rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
2. b.surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah; dan
3. c.gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.
(3)Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Dewatering, persyaratan dan data teknis yang harus dilengkapi pemohon meliputi:
1. a.formulir permohonan yang memuat:
  1. 1.identitas pemohon;
  2. 2.alamat lokasi kegiatan Dewatering;
  3. 3.koordinat rencana titik Pengeboran/ Penggalian Eksplorasi Air Tanah dalam format decimal degree;
  4. 4.jangka waktu rencana kegiatan Dewatering;
  5. 5.metode Dewatering;
  6. 6.jenis dan kapasitas pompa;
  7. 7.kedalaman akuifer yang disadap dan kedalaman pompa; dan
  8. 8.rencana jumlah debit pemompaan air dalam m3/hari (meter kubik per hari) dan durasi pemompaan setiap hari; dan
2. b.gambar rencana teknis kegiatan Dewatering yang mencantumkan luas, kedalaman galian konstruksi, dan kedalaman cut-off wall.
(4)Ketentuan mengenai kesanggupan membuat sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi atas persyaratan dan data teknis.
(7)Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Persetujuan Penggunaan Air Tanah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan.
(8)Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan belum lengkap, pemohon harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan dan data teknis pada Aplikasi Perizinan Online.
(9)Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pemohon sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah menjadi batal dan jika pemohon ingin melanjutkan permohonan, dapat diajukan melalui permohonan baru.

Pasal 9

(1)Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk:
1. a.memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
2. b.membangun sarana dan prasarana pengusahaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
1. a.memenuhi ketentuan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
2. b.melaksanakan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
3. c.memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
4. d.membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
5. e.membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder- AWLR) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah;
6. f.ketentuan pembangunan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup:
  1. 1.1 (satu) sumur pantau untuk setiap sumur bor/gali Air Tanah ke-5 (kelima) dan kelipatannya di 1 (satu) lokasi; atau
  2. 2.1 (satu) sumur pantau untuk jumlah pengambilan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 5.000 m3/hari (lima ribu meter kubik per hari) dari 1 (satu) atau beberapa sumur bor/gali Air Tanah di 1 (satu) lokasi;
7. g.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
8. h.mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan;
9. i.tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
10. j.menyampaikan laporan teknis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Aplikasi Perizinan Online untuk debit pengambilan Air Tanah lebih dari 10 m3/hari (sepuluh meter kubik per hari);
11. k.laporan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf j paling sedikit memuat:
  1. 1.rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan;
  2. 2.hasil analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan; dan
  3. 3.pengukuran kedalaman muka Air Tanah bulanan;
12. l.melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran Air Tanah;
13. m.memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah dan sumur bor/gali Air Tanah;
14. n.melaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
15. o.melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
16. p.membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah berhak untuk:
1. a.memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah; dan
2. b.membangun sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
1. a.memenuhi ketentuan teknis dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
2. b.melaksanakan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Penggunaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
3. c.memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
4. d.membangun sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
5. e.memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah dan sumur bor/gali Air Tanah;
6. f.melaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
7. g.melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
8. h.membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024