DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya; MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAAN WILAYAHKERJA MINYAKDAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAKKERJA SAMANYA TENTANG PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 15 TAHUN 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.Peraturan ... Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Kontraktor ...
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194).

(2)Untuk dapat melakukan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau ditetapkan Menteri.
(1)Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan cara:
1. a.pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero);
2. b.perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor;
3. c.pengelolaan secara bersama antara PT Pertamina (Persero)dan Kontraktor.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PENGELOLAANWILAYAHKERJA MINYAKDAN GAS BUMI YANGAKANBERAKHIRKONTRAKKERJA SAMANYA.

Pasal 2

11.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero)yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
9.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKKMigas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
8.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.Badan Usaha MilikDaerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan.
5.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

(3)Menteri ...
(1)Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama tersebut berakhir.

Pasal 4

(3)Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data;
2. b.PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.
(2)Dalam rangka permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(1)Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) pada Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 3

(3)Menteri dalam memberikan persetujuan atau penetapan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.potensi cadangan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
2. b.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
3. c.kelayakan teknis dan ekonomis;
4. d.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
5. e.kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
6. f.manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.
(2)Dikecualikan ...
(2)SKKMigas ...
(1)Menteri melalui Direktur Jenderal dapat meminta kepada SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah permohonan Kontraktor; atau
2. b.dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan Kontraktor.
(3)Permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.program kerja, paling sedikit meliputi:
  1. 1.rencana Eksplorasi dan/ atau Eksploitasi serta metodologi/ teknologiyang akan diterapkan;
  2. 2.rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  3. 3.rencana pemulihan pasca operasi;
2. b.usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
3. c.kemampuan teknis dan manajerial;
4. d.kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah terse but;
5. e.kepemilikan saham 100% ( seratus persen) dimiliki oleh negara;
6. f.usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mempertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
7. g.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dalam negeri;
8. h.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
9. i.rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor.

BAB II

TATACARADAN SYARATPERMOHONAN PENGELOLAANOLEH PT PERTAMINA(PERSERO)

Pasal 5

(6)Dalam ...
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohorian perpanjangan Kontrak Kerja Sama disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi.
(4)Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(3)Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(2)Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan ada yang tidak berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainnya yang berminat.
(1)Untuk mendapat persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui SKK Migas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(2)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapat persetujuan Menteri.
(1)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 6

BABIII TATACARADANSYARATPERMOHONAN PERPANJANGANKONTRAKKERJASAMAOLEH KONTRAKTOR

(2)SKK Migas wajib menyampaikan pertimbangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10.rencana ...

(1)Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
  1. 1.program kerja;
  2. 2.usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
  3. 3.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  4. 4.usulan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara;
  5. 5.usulan besaran bonus-bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Kerja;
  6. 6.usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit US$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mcmpertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
  7. 7.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan MinyakBumi dan/ atau Gas Bumi dalam negeri;
  8. 8.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  9. 9.kelayakan teknis dan ekonomis mencakup antara lain: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/ teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan Negara.

Pasal 8

(6)Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk mengelola WilayahKerja dimaksud.
(3)SKK Migas wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 150 ( seratus lima puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Kontraktor.
(2)SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.

10.rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah (relinquishment);
11.kemampuan finansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan
12.rencana pemulihan pasca operasi.

b.Laporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang memuat:
1. 1.hasil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan;
2. 2.investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan ( cost recovery) dan penerimaan Negara;
3. 3.teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan;
4. 4.sumber daya Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi;
5. 5.cadangan tersisa (remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
6. 6.fasilitas yang telah dan/ atau sedang dibangun beserta nilai asetnya;
7. 7.luasan akhir Wilayah Kerja;
8. 8.pengembalian data;
9. 9.penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri;
10. 10.pembinaan kemitraan lokal;
11. 11.pengembangan masyarakat sekitar (community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility);
12. 12.keselamatan dan kesehatan kerja;
13. 13.pengelolaan lingkungan hidup;
14. 14.pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan
15. 15.hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.

(2)Berdasarkan ...
(1)Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan pengelolaan dan Kontraktor tidak mengajukan usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/ atau pertimbangan dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

...

Pasal 10

(4)Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil dari unit-unit di lingkungan Kementerian, dan badan serta instansi lain yang terkait apabila diperlukan.
(5)Direktur Jenderal menetapkan standar penilaian sebagai pedoman evaluasi dan penilaian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor.
(3)Dalam melakukan evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya.
1. a.evaluasi permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); dan/ atau
2. b.penilaian permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang telah dilakukan evaluasi oleh SKKMigas.
(2)Dalam hal permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dimintakan pertimbangan SKKMigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi setelah mendapatkan pertimbangan dari SKKMigas.
(1)Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) atau perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor, Direktur Jenderal melaksanakan:

Pasal 9

Umum BABIV PELAKSANAANEVALUASIDANPENILAIANTERHADAPPERMOHONAN PENGELOLAANOLEHPT PERTAMINA(PERSERO)DAN PERPANJANGANKONTRAKKERJASAMAOLEHKONTRAKTOR Dalam hal PT Pertamina (Persero) diberikan persetujuan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

4.Peraturan ... Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Kontraktor ...
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194).

(2)Untuk dapat melakukan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau ditetapkan Menteri.
(1)Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan cara:
1. a.pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero);
2. b.perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor;
3. c.pengelolaan secara bersama antara PT Pertamina (Persero)dan Kontraktor.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PENGELOLAANWILAYAHKERJA MINYAKDAN GAS BUMI YANGAKANBERAKHIRKONTRAKKERJA SAMANYA.

Pasal 2

11.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero)yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
9.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKKMigas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
8.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.Badan Usaha MilikDaerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan.
5.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

(3)Menteri ...
(1)Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama tersebut berakhir.

Pasal 4

(3)Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data;
2. b.PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.
(2)Dalam rangka permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(1)Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) pada Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 3

(3)Menteri dalam memberikan persetujuan atau penetapan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.potensi cadangan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
2. b.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
3. c.kelayakan teknis dan ekonomis;
4. d.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
5. e.kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
6. f.manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.
(2)Dikecualikan ...
(2)SKKMigas ...
(1)Menteri melalui Direktur Jenderal dapat meminta kepada SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah permohonan Kontraktor; atau
2. b.dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan Kontraktor.
(3)Permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.program kerja, paling sedikit meliputi:
  1. 1.rencana Eksplorasi dan/ atau Eksploitasi serta metodologi/ teknologiyang akan diterapkan;
  2. 2.rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  3. 3.rencana pemulihan pasca operasi;
2. b.usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
3. c.kemampuan teknis dan manajerial;
4. d.kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah terse but;
5. e.kepemilikan saham 100% ( seratus persen) dimiliki oleh negara;
6. f.usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mempertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
7. g.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dalam negeri;
8. h.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
9. i.rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor.

BAB II

TATACARADAN SYARATPERMOHONAN PENGELOLAANOLEH PT PERTAMINA(PERSERO)

Pasal 5

(6)Dalam ...
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohorian perpanjangan Kontrak Kerja Sama disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi.
(4)Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(3)Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(2)Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan ada yang tidak berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainnya yang berminat.
(1)Untuk mendapat persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui SKK Migas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(2)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapat persetujuan Menteri.
(1)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 6

BABIII TATACARADANSYARATPERMOHONAN PERPANJANGANKONTRAKKERJASAMAOLEH KONTRAKTOR

(2)SKK Migas wajib menyampaikan pertimbangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10.rencana ...

(1)Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
  1. 1.program kerja;
  2. 2.usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
  3. 3.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  4. 4.usulan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara;
  5. 5.usulan besaran bonus-bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Kerja;
  6. 6.usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit US$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mcmpertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
  7. 7.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan MinyakBumi dan/ atau Gas Bumi dalam negeri;
  8. 8.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  9. 9.kelayakan teknis dan ekonomis mencakup antara lain: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/ teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan Negara.

Pasal 8

(6)Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk mengelola WilayahKerja dimaksud.
(3)SKK Migas wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 150 ( seratus lima puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Kontraktor.
(2)SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.

10.rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah (relinquishment);
11.kemampuan finansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan
12.rencana pemulihan pasca operasi.

b.Laporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang memuat:
1. 1.hasil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan;
2. 2.investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan ( cost recovery) dan penerimaan Negara;
3. 3.teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan;
4. 4.sumber daya Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi;
5. 5.cadangan tersisa (remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
6. 6.fasilitas yang telah dan/ atau sedang dibangun beserta nilai asetnya;
7. 7.luasan akhir Wilayah Kerja;
8. 8.pengembalian data;
9. 9.penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri;
10. 10.pembinaan kemitraan lokal;
11. 11.pengembangan masyarakat sekitar (community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility);
12. 12.keselamatan dan kesehatan kerja;
13. 13.pengelolaan lingkungan hidup;
14. 14.pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan
15. 15.hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.

(2)Berdasarkan ...
(1)Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan pengelolaan dan Kontraktor tidak mengajukan usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/ atau pertimbangan dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

...

Pasal 10

(4)Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil dari unit-unit di lingkungan Kementerian, dan badan serta instansi lain yang terkait apabila diperlukan.
(5)Direktur Jenderal menetapkan standar penilaian sebagai pedoman evaluasi dan penilaian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor.
(3)Dalam melakukan evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya.
1. a.evaluasi permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); dan/ atau
2. b.penilaian permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang telah dilakukan evaluasi oleh SKKMigas.
(2)Dalam hal permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dimintakan pertimbangan SKKMigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi setelah mendapatkan pertimbangan dari SKKMigas.
(1)Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) atau perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor, Direktur Jenderal melaksanakan:

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PENGELOLAANWILAYAHKERJA MINYAKDAN GAS BUMI YANGAKANBERAKHIRKONTRAKKERJA SAMANYA.

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

TATACARADAN SYARATPERMOHONAN PENGELOLAANOLEH PT PERTAMINA(PERSERO)

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

...

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PENGELOLAANWILAYAHKERJA MINYAKDAN GAS BUMI YANGAKANBERAKHIRKONTRAKKERJA SAMANYA.

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

TATACARADAN SYARATPERMOHONAN PENGELOLAANOLEH PT PERTAMINA(PERSERO)

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

...

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018