DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; www.peraturan.go.id 2018, No.305 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066); www.peraturan.go.id 2018, No.305
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
6.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI. www.peraturan.go.id 2018, No.305

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
2.Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang selanjutnya disebut Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama.
3.Dana Kegiatan Pasca Operasi adalah akumulasi dana yang dicadangkan dan/atau disetorkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.
4.Biaya Kegiatan Pasca Operasi adalah Dana Kegiatan Pasca Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.
5.Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu pada suatu wilayah kerja.
6.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
8.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2018, No.305 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
11.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut).

Pasal 2

(1)Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi.
(2)Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Dana Kegiatan Pasca Operasi.

BAB II

KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 3

(1)Kontraktor wajib menyampaikan rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada Kepala SKK Migas. www.peraturan.go.id 2018, No.305
(2)Pada saat kegiatan eksplorasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran.
(3)Pada saat kegiatan eksploitasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan.
(4)Rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; dan
2. b.perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.

Pasal 4

Kontraktor dapat mengusulkan perubahan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

SKK Migas wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai persetujuan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi pada saat kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau perubahan rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kontraktor wajib menyampaikan usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan dokumen rencana Kegiatan Pasca Operasi yang telah disetujui www.peraturan.go.id 2018, No.305 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk kelancaran serta percepatan proses evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi, Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Migas dan/atau instansi terkait.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterima usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi dari Kontraktor secara lengkap dan benar, Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

(1)Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib segera melakukan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai pembongkaran.
(2)Kontraktor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 8

Terhadap peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang dilakukan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan proses penghapusannya wajib dilaksanakan sesuai dengan www.peraturan.go.id 2018, No.305 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib:

a.melakukan sosialisasi rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada masyarakat dan instansi terkait;
b.memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran;
c.memastikan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi telah terputus;
d.memastikan semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun; dan
e.memastikan instalasi bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku sesuai dengan rencana Kegiatan Pasca Operasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB III

DANA KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 11

(1)Kontraktor wajib mencadangkan Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi yang merupakan bagian dari rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2018, No.305
(2)Pencadangan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menempatkan secara bertahap Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
2. b.wajib disetorkan pertama kali pada tahun dimulainya setiap produksi yang dinyatakan komersial.
(3)Dana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicadangkan dan disetor dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor pada bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.
(4)Dalam hal terdapat pendapatan bunga dari pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi, diperhitungkan sebagai akumulasi besaran Dana Kegiatan Pasca Operasi yang wajib dicadangkan oleh Kontraktor.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066); www.peraturan.go.id 2018, No.305
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
6.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI. www.peraturan.go.id 2018, No.305

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
2.Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang selanjutnya disebut Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama.
3.Dana Kegiatan Pasca Operasi adalah akumulasi dana yang dicadangkan dan/atau disetorkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.
4.Biaya Kegiatan Pasca Operasi adalah Dana Kegiatan Pasca Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.
5.Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu pada suatu wilayah kerja.
6.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
8.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2018, No.305 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
11.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut).

Pasal 2

(1)Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi.
(2)Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Dana Kegiatan Pasca Operasi.

BAB II

KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 3

(1)Kontraktor wajib menyampaikan rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada Kepala SKK Migas. www.peraturan.go.id 2018, No.305
(2)Pada saat kegiatan eksplorasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran.
(3)Pada saat kegiatan eksploitasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan.
(4)Rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; dan
2. b.perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.

Pasal 4

Kontraktor dapat mengusulkan perubahan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kontraktor wajib menyampaikan usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan dokumen rencana Kegiatan Pasca Operasi yang telah disetujui www.peraturan.go.id 2018, No.305 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk kelancaran serta percepatan proses evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi, Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Migas dan/atau instansi terkait.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterima usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi dari Kontraktor secara lengkap dan benar, Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

(1)Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib segera melakukan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai pembongkaran.
(2)Kontraktor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 8

Pasal 9

Sebelum melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib:

a.melakukan sosialisasi rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada masyarakat dan instansi terkait;
b.memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran;
c.memastikan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi telah terputus;
d.memastikan semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun; dan
e.memastikan instalasi bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 10

BAB III

DANA KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 11

(1)Kontraktor wajib mencadangkan Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi yang merupakan bagian dari rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2018, No.305
(2)Pencadangan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menempatkan secara bertahap Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
2. b.wajib disetorkan pertama kali pada tahun dimulainya setiap produksi yang dinyatakan komersial.
(3)Dana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicadangkan dan disetor dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor pada bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.
(4)Dalam hal terdapat pendapatan bunga dari pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi, diperhitungkan sebagai akumulasi besaran Dana Kegiatan Pasca Operasi yang wajib dicadangkan oleh Kontraktor.