DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1725); Menetapkan Pasal 9 ...

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memimpin UPRB KESDM dalam membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program reformasi birokrasi guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerin tahan yang baik di lingkungan Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

( 1) Kepala se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara ex officio dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan bertanggungjawab kepada Pengarah.

Pasal 8

Bagian Transformasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam manajemen struktur, budaya organisasi, dan lingkungan kerja, sinergi kewenangan, informasi dan komunikasi, serta akuntabilitas dan pengawasan. BAB III PENGARAH

BAB III

PENGARAH

Pasal 5

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan, pertimbangan, dan masukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh seluruh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPRB KESDMterdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Kepala;
3. c.Bagian Transformasi Organisasi;
4. d.Bagian Transformasi Proses Bisnis;
5. e.Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia; dan
6. f.Subbagian Tata Usaha.
(2)Struktur organisasi UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. f.penyusunan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
2. g.pelaksanaan tugas lain sesuai arahan dan instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

Bagian Transformasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penataan Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, pelayanan publik, penyusunan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan.

Pasal 11

(1)Subbagian Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan misi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan stakeholder.
(2)Subbagian Informasi dan E-Govemment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan e-govemment, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik.
(3)Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, whistleblowing system, reward and punishment system, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepen tingan.

Pasal 10

a.Subbagian Penataan Organisasi;
b.Subbagian Informasi dan E-Govemment; dan
c.Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan.

Pasal 9

a.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan rrusi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan stakeholder,
b.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan e-govemment, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik; dan
c.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, whistleblowing system, reward and punishment system, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 17

a.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pengukuran dan penetapan kinerja individu, analisis dan evaluasi jabatan, beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, dan kelas jabatan;

Pasal 16

Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam manajemen kinerja, analisis dan evaluasi jabatan, pengembangan karier, serta remunerasi dan kesejahteraan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1725); Menetapkan Pasal 9 ...

Pasal 6

Pasal 7

( 1) Kepala se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara ex officio dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan bertanggungjawab kepada Pengarah.

Pasal 8

BAB III

PENGARAH

Pasal 5

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan, pertimbangan, dan masukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh seluruh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPRB KESDMterdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Kepala;
3. c.Bagian Transformasi Organisasi;
4. d.Bagian Transformasi Proses Bisnis;
5. e.Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia; dan
6. f.Subbagian Tata Usaha.
(2)Struktur organisasi UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. f.penyusunan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
2. g.pelaksanaan tugas lain sesuai arahan dan instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

Pasal 11

(1)Subbagian Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan misi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan stakeholder.
(2)Subbagian Informasi dan E-Govemment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan e-govemment, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik.
(3)Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, whistleblowing system, reward and punishment system, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepen tingan.

Pasal 10

a.Subbagian Penataan Organisasi;
b.Subbagian Informasi dan E-Govemment; dan
c.Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan.

Pasal 9

a.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan rrusi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan stakeholder,
b.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan e-govemment, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik; dan
c.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, whistleblowing system, reward and punishment system, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 17

a.penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pengukuran dan penetapan kinerja individu, analisis dan evaluasi jabatan, beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, dan kelas jabatan;