DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten tang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; Minyak Bumi Untuk PemenuhanPemanfaatan

a.bahwa untuk optimalisasi, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dalam pemanfaatan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selain yang bersumber dari kewajiban pemenuhan rninyak dan I atau gas bumi dalam negeri (Domestic Market Obligation) serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, perlu rnengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLlK INDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PEMANFAATANMINYAKBUMI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAMNEGERI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4152);
4. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaba Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5047);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tabun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor289); Mengingat Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalarn kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penarnbangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyakdan Gas Bumi.
8. 2.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk me1aksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni.
9. 3.PT Pertarnina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
10. 4.Afiliasi adalah suatu perusahaan atau badan lain yang rnengendalikan atau dikendalikan oleh, atau yang dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lainnya yang mengendalikan Kontraktor. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PRIORITAS PEMANFAATANMINYAK BUMIUNTUKPEMENUHANKEBUTUHANDALAMNEGERI. Menetapkan Pasal 3 Pemenuhan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontraktor atau AfiliasiKontraktor harus:
a.menawarkan Minyak Bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (Persero) darr/ atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan MinyakBumi; atau
b.mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) danj atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dalam lelang Minyak Bumi bagian Kontraktor. Pasa12

(1)Untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dalam negeri, PT Pertamina (Persero)dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi memprioritaskan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri.
(2)PT Pertamina (Persero)dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor MinyakBumi.

5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyakdan Gas Bumi.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

Setelah dilakukan negosiasi antara PT Pertamina (Persero) darr/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan Kontraktor atau Afiliasi Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):

a.PT Pertamina (Persero) darr/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi menyampaikan hasil negosiasi kepada Direktur Jenderal; darr/atau
b.Kontraktor atau AfiliasiKontraktor menyampaikan hasil negosiasi kepada Direktur Jenderal sebagai lampiran permohonan rekomendasi ekspor MinyakBumi.

Pasal 4

(1)Proses penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor.
(2)Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PT Pertamina (Persero) danJatau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi melakukan negosiasi pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor dengan Kontraktor atau Afiliasi Kontraktor secara kelaziman bisnis.
(3)Negosiasi pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penawaran diterima oleh PT Pertamina (Persero) danJatau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.
(4)Dalam hal tidak terdapat kesepakatan negosiasi pembelian Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor atau Afiliasi Kontraktor dapat melaksanakan penjualan Minyak Bumi kepada pihak lain.

Pasal 9

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa18 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa17 Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kondensat.

Pasal 6

(1)Dalam hal tercapai kesepakatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor.
(2)Berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang paling singkat 12 (dua belas) bulan. MINERAL BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 791 BENNY RIYANTO ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatangga19 Juli 2021 ARIFIN TASRIF ttd. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanorang mengetahuinya,setiapAgar

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten tang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; Minyak Bumi Untuk PemenuhanPemanfaatan

a.bahwa untuk optimalisasi, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dalam pemanfaatan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selain yang bersumber dari kewajiban pemenuhan rninyak dan I atau gas bumi dalam negeri (Domestic Market Obligation) serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, perlu rnengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLlK INDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PEMANFAATANMINYAKBUMI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAMNEGERI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4152);
4. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaba Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5047);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tabun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor289); Mengingat Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalarn kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penarnbangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyakdan Gas Bumi.
8. 2.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk me1aksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni.
9. 3.PT Pertarnina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
10. 4.Afiliasi adalah suatu perusahaan atau badan lain yang rnengendalikan atau dikendalikan oleh, atau yang dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lainnya yang mengendalikan Kontraktor. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PRIORITAS PEMANFAATANMINYAK BUMIUNTUKPEMENUHANKEBUTUHANDALAMNEGERI. Menetapkan Pasal 3 Pemenuhan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontraktor atau AfiliasiKontraktor harus:
a.menawarkan Minyak Bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (Persero) darr/ atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan MinyakBumi; atau
b.mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) danj atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dalam lelang Minyak Bumi bagian Kontraktor. Pasa12

(1)Untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dalam negeri, PT Pertamina (Persero)dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi memprioritaskan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri.
(2)PT Pertamina (Persero)dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor MinyakBumi.

5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyakdan Gas Bumi.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

a.PT Pertamina (Persero) darr/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi menyampaikan hasil negosiasi kepada Direktur Jenderal; darr/atau
b.Kontraktor atau AfiliasiKontraktor menyampaikan hasil negosiasi kepada Direktur Jenderal sebagai lampiran permohonan rekomendasi ekspor MinyakBumi.

Pasal 4

(1)Proses penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor.
(2)Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PT Pertamina (Persero) danJatau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi melakukan negosiasi pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor dengan Kontraktor atau Afiliasi Kontraktor secara kelaziman bisnis.
(3)Negosiasi pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penawaran diterima oleh PT Pertamina (Persero) danJatau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.
(4)Dalam hal tidak terdapat kesepakatan negosiasi pembelian Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor atau Afiliasi Kontraktor dapat melaksanakan penjualan Minyak Bumi kepada pihak lain.

Pasal 9

Pasal 6

(1)Dalam hal tercapai kesepakatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor.
(2)Berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang paling singkat 12 (dua belas) bulan. MINERAL BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 791 BENNY RIYANTO ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatangga19 Juli 2021 ARIFIN TASRIF ttd. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanorang mengetahuinya,setiapAgar