DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Pasal I Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. a.Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
2. b.Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
3. c.Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
4. d.Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
5. e.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
6. f.Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
7. g.Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
8. h.Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.
(2)Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. a.pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
2. b.pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
3. c.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
4. d.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
5. e.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
6. f.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(4)pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berlaku bagi:
1. a.Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
2. b.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
3. c.Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
4. d.Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
5. e.Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
1. a.pengakhiran perizinan karena pengembalian;
2. b.pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
3. c.penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Desember 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd. ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1629

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

(1)Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. a.Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
2. b.Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
3. c.Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
4. d.Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
5. e.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
6. f.Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
7. g.Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
8. h.Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.
(2)Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. a.pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
2. b.pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
3. c.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
4. d.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
5. e.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
6. f.penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(4)pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berlaku bagi:
1. a.Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
2. b.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
3. c.Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
4. d.Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
5. e.Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
1. a.pengakhiran perizinan karena pengembalian;
2. b.pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
3. c.penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Desember 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd. ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1629