Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 2 Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5462);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 6
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 7
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 8
a) penetapan WPR meliputi administrasi, dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL), dan teknis serta penerbitan IPR; b) penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan meliputi administrasi, dokumen lingkungan, kewajiban keuangan, dan teknis serta penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan; c) pelaksanaan kewajiban pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan meliputi pelaporan, kewajiban keuangan, lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta keselamatan dan kesehatan kerja; d) pemberian WIUP mineral logam dan batubara meliputi administrasi, dokumen lingkungan, kewajiban keuangan, dan teknis serta penerbitan IUP mineral logam dan batubara; e) pelaksanaan kewajiban pemegang IUP mineral logam dan batubara meliputi pelaporan, kewajiban keuangan, lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja; f) pendataan luas lahan terganggu dan areal reklamasi pada IUP yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g) penerbitan IUJP dan pelaksanaan kewajiban pemegang IUJP.
a) pemasaran; b) keuangan; c) pengolahan data mineral dan batubara; d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; e) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; f) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; g) kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 9 h) pengelolaan IUP; i) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; j) pengawasan penggunaan tenaga kerja asing; k) pengawasan terpadu produksi dan penjualan; l) pengawasan pengembangan masyarakat dan wilayah; m) pengawasan investasi dan keuangan; n) pengawasan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; o) pengawasan barang modal; p) pengawasan pengangkutan dan penjualan; q) pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi dan statistik kegiatan usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota; r) pengawasan terhadap IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan serta izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi; s) pemantauan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; t) pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR.
a) teknis pertambangan; b) konservasi sumber daya mineral dan batubara; c) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; d) keselamatan operasi pertambangan; e) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; f) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; g) pengawasan eksplorasi; h) pengawasan studi kelayakan; i) pengawasan persetujuan AMDAL atau UKL dan UPL; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 10 j) pengawasan comissioning; k) supervisi terhadap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL); l) rekomendasi persetujuan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang; m) rekomendasi persetujuan dan pencairan jaminan reklamasi; n) rekomendasi persetujuan dan pencairan jaminan pascatambang; o) pengawasan usaha jasa pertambangan; p) pengawasan terpadu konservasi; q) pengawasan penerapan standarisasi; r) pengawasan reklamasi dan pascatambang.
BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BAB IV
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 11
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB V
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.67 12
BAB VI PENDANAAN
BAB VI
BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)