DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan; www.peraturan.go.id 2018, No.153 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan www.peraturan.go.id 2018, No.153 Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3.Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
4.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan.
5.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.153
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

(1)Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
(2)Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2018, No.153

Pasal 3

(1)Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk:
1. a.produk Peralatan Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI; dan
2. b.produk Pemanfaat Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
(2)Tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri melalui Skema Penilaian Kesesuaian.
(3)Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara dan proses penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

BAB III

PENGECUALIAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

(1)Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi produk untuk:
1. a.penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
2. b.sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI.
(2)Produk untuk sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan adanya: www.peraturan.go.id 2018, No.153
1. a.surat penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dari Direktur Jenderal; dan
2. b.berita acara pengambilan sampel uji dan label sampel uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
(3)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Pasal 7

Ketentuan tata niaga, peredaran barang, dan importasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang wajib SNI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat persetujuan penggunaan tanda SNI yang diterbitkan www.peraturan.go.id 2018, No.153 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, dinyatakan tetap berlaku sebagai bukti persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda keselamatan sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Sertifikasi Produk dan badan usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan terkait tata cara sertifikasi produk melalui Skema Penilaian Kesesuaian dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib;
2.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
3.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak Balik sebagai Standar Wajib; www.peraturan.go.id 2018, No.153
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 010 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Sakelar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib;
5.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian www.peraturan.go.id 2018, No.153 Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib;
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd:2013 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai Standar Wajib; dan
11.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan www.peraturan.go.id 2018, No.153 Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3.Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
4.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan.
5.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.153
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

(1)Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
(2)Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2018, No.153

Pasal 3

(1)Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk:
1. a.produk Peralatan Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI; dan
2. b.produk Pemanfaat Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
(2)Tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri melalui Skema Penilaian Kesesuaian.
(3)Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara dan proses penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

BAB III

PENGECUALIAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

(1)Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi produk untuk:
1. a.penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
2. b.sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI.
(2)Produk untuk sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan adanya: www.peraturan.go.id 2018, No.153
1. a.surat penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dari Direktur Jenderal; dan
2. b.berita acara pengambilan sampel uji dan label sampel uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
(3)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Pasal 7

Ketentuan tata niaga, peredaran barang, dan importasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang wajib SNI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib;
2.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
3.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak Balik sebagai Standar Wajib; www.peraturan.go.id 2018, No.153
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 010 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Sakelar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib;
5.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian www.peraturan.go.id 2018, No.153 Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib;
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd:2013 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai Standar Wajib; dan
11.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.