DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempercepat diversifikasi energi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah, pengoperasian jaringan distribusi gas bumi dimaksud perlu dilakukan melalui penugasan dari Menteri kepada badan usaha milik negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengoperasian Jaringan www.peraturan.go.id 2015, No.1008 2 Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); www.peraturan.go.id 2015, No.1008 3
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2.Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, termasuk pengembangan jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga serta niaga Gas Bumi dari produsen dan/atau penjual Gas Bumi sampai dengan rumah tangga pengguna Gas Bumi.
3.Rumah Tangga Pengguna Gas Bumi yang selanjutnya disebut Rumah Tangga adalah rumah tangga pengguna Gas Bumi yang menggunakan Gas Bumi untuk memasak dan/atau keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga.
4.Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi.
5.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
7.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1008 4

Pasal 2

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga bertujuan:

a.mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor Rumah Tangga;
b.mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Pasal 3

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang memuat paling sedikit:

a.ruang lingkup penugasan;
b.wilayah penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah;
c.ketentuan alokasi Gas Bumi;
d.hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara; dan
e.kriteria keadaan kahar (force majeure).

Pasal 5

Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur sesuai dengan wilayah penugasan yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam rangka menjamin penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga, SKK Migas wajib menyiapkan alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan wilayah penugasan yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

(1)Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.harga Gas Bumi di well-head;
2. b.tidak bersifat interrupptible; dan
3. c.tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan eskalasi harga. www.peraturan.go.id 2015, No.1008 5
(2)Besaran harga Gas Bumi di well-head sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicantumkan dalam setiap penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

Pasal 8

Terhadap jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah yang telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah tersebut dan melakukan perencanaan atas langkah-langkah yang akan diambil guna proses pengalihoperasian atau pengalihkelolaan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 342) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempercepat diversifikasi energi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah, pengoperasian jaringan distribusi gas bumi dimaksud perlu dilakukan melalui penugasan dari Menteri kepada badan usaha milik negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); www.peraturan.go.id 2015, No.1008 3
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2.Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, termasuk pengembangan jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga serta niaga Gas Bumi dari produsen dan/atau penjual Gas Bumi sampai dengan rumah tangga pengguna Gas Bumi.
3.Rumah Tangga Pengguna Gas Bumi yang selanjutnya disebut Rumah Tangga adalah rumah tangga pengguna Gas Bumi yang menggunakan Gas Bumi untuk memasak dan/atau keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga.
4.Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi.
5.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
7.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1008 4

Pasal 2

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga bertujuan:

a.mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor Rumah Tangga;
b.mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Pasal 3

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang memuat paling sedikit:

a.ruang lingkup penugasan;
b.wilayah penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah;
c.ketentuan alokasi Gas Bumi;
d.hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara; dan
e.kriteria keadaan kahar (force majeure).

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.harga Gas Bumi di well-head;
2. b.tidak bersifat interrupptible; dan
3. c.tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan eskalasi harga. www.peraturan.go.id 2015, No.1008 5
(2)Besaran harga Gas Bumi di well-head sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicantumkan dalam setiap penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.