DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); www.peraturan.go.id 2017, No. 408

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No. 408 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6.Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air. www.peraturan.go.id 2017, No. 408
8.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
9.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
11.Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
12.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis Sumber Air;
2. b.lokasi Sumber Air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
4. d.volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; www.peraturan.go.id 2017, No. 408
5. e.kualitas Air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(3)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber Air;
2. b.lokasi sumber Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1)Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.ada sumber Air alternatif; atau
2. b.tidak ada sumber Air alternatif.
(2)Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.kualitas Air Tanah baik; atau
2. b.kualitas Air Tanah tidak baik.
(3)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan www.peraturan.go.id 2017, No. 408 dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
1. a.kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  1. 1.pemasok Air baku;
  2. 2.perusahaan Air minum;
  3. 3.industri Air minum dalam kemasan;
  4. 4.pabrik es kristal; dan
  5. 5.pabrik minuman olahan;
2. b.kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. 1.industri tekstil;
  2. 2.pabrik makanan olahan;
  3. 3.hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. 4.pabrik kimia; dan
  5. 5.industri farmasi;
3. c.kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. 1.hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. 2.usaha persewaan jasa kantor;
  3. 3.apartemen;
  4. 4.pabrik es skala kecil;
  5. 5.agro industri; dan
  6. 6.industri pengolahan logam;
4. d.kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  1. 1.losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. 2.tempat hiburan;
  3. 3.restoran;
  4. 4.gudang pendingin; www.peraturan.go.id 2017, No. 408
  5. 5.pabrik mesin elektronik; dan
  6. 6.pencucian kendaraan bermotor; dan
5. e.kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. 1.usaha kecil skala rumah tangga;
  2. 2.hotel non-bintang;
  3. 3.rumah makan; dan
  4. 4.rumah sakit.
(4)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
(5)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh gubernur berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 4

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut: No Kriteria Peringkat Bobot

1.Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif 4 16
2.Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif 3 9
3.Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif 2 4 www.peraturan.go.id 2017, No. 408
4.Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif 1 1

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
(3)Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing provinsi.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

(1)Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
(2)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: No Volume Pengambilan Peruntukan 0- 50 M3 51- 500 M3 501- 1000 M3 1001- 2500 M3 > 2500 M3 1. kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06 2. kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19 3. kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31 4. kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44 5. kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56 www.peraturan.go.id 2017, No. 408

Pasal 7

(1)Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
(2)Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
(2)Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Pasal 9

(1)Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
1. a.sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Pasal 10

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 408

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No. 408 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6.Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air. www.peraturan.go.id 2017, No. 408
8.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
9.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
11.Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
12.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis Sumber Air;
2. b.lokasi Sumber Air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
4. d.volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; www.peraturan.go.id 2017, No. 408
5. e.kualitas Air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(3)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber Air;
2. b.lokasi sumber Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1)Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.ada sumber Air alternatif; atau
2. b.tidak ada sumber Air alternatif.
(2)Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.kualitas Air Tanah baik; atau
2. b.kualitas Air Tanah tidak baik.
(3)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan www.peraturan.go.id 2017, No. 408 dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
1. a.kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  1. 1.pemasok Air baku;
  2. 2.perusahaan Air minum;
  3. 3.industri Air minum dalam kemasan;
  4. 4.pabrik es kristal; dan
  5. 5.pabrik minuman olahan;
2. b.kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. 1.industri tekstil;
  2. 2.pabrik makanan olahan;
  3. 3.hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. 4.pabrik kimia; dan
  5. 5.industri farmasi;
3. c.kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. 1.hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. 2.usaha persewaan jasa kantor;
  3. 3.apartemen;
  4. 4.pabrik es skala kecil;
  5. 5.agro industri; dan
  6. 6.industri pengolahan logam;
4. d.kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  1. 1.losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. 2.tempat hiburan;
  3. 3.restoran;
  4. 4.gudang pendingin; www.peraturan.go.id 2017, No. 408
  5. 5.pabrik mesin elektronik; dan
  6. 6.pencucian kendaraan bermotor; dan
5. e.kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. 1.usaha kecil skala rumah tangga;
  2. 2.hotel non-bintang;
  3. 3.rumah makan; dan
  4. 4.rumah sakit.
(4)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
(5)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh gubernur berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 4

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut: No Kriteria Peringkat Bobot

1.Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif 4 16
2.Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif 3 9
3.Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif 2 4 www.peraturan.go.id 2017, No. 408
4.Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif 1 1

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
(3)Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing provinsi.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

(1)Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
(2)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: No Volume Pengambilan Peruntukan 0- 50 M3 51- 500 M3 501- 1000 M3 1001- 2500 M3 > 2500 M3 1. kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06 2. kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19 3. kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31 4. kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44 5. kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56 www.peraturan.go.id 2017, No. 408

Pasal 7

(1)Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
(2)Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
(2)Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Pasal 9

(1)Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
1. a.sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2019