DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap bidang energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; www.peraturan.go.id 2017, No.443 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2017, No.443
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
16.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2017, No.443 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
18.Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN BADAN USAHA DAN/ATAU BENTUK USAHA TETAP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi bidang energi dan sumber daya mineral yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
2.Pelatihan Berbasis Kompetensi, yang selanjutnya disingkat PBK, adalah pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai www.peraturan.go.id 2017, No.443 dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3.Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BU, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disingkat BUT, adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pendidikan dan pelatihan dengan bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja atau instruktur di BU dan/atau BUT dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Tenaga Pengajar adalah Guru, Dosen, Widyaiswara, dan Instruktur bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur www.peraturan.go.id 2017, No.443 Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat BPSDM ESDM, adalah Badan di bawah KESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
12.Kepala Badan adalah Kepala BPSDM ESDM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)BU dan/atau BUT wajib berperan serta dalam kegiatan Pendidikan Vokasi dan PBK yang diselenggarakan oleh:
1. a.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPSDM ESDM;
2. b.pendidikan tinggi di bawah pembinaan KESDM; dan
3. c.sekolah menengah kejuruan bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Peran serta BU dan/atau BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemagangan dan/atau PBK.
(3)BU dan/atau BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjalankan usaha di sub bidang:
1. a.Minyak dan Gas Bumi;
2. b.Ketenagalistrikan;
3. c.Mineral dan Batubara; dan/atau www.peraturan.go.id 2017, No.443
4. d.Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 3

(1)Penyusunan kurikulum dan/atau silabus pada penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan/atau PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh BPSDM ESDM dengan melibatkan unsur industri, profesional, dan/atau asosiasi profesi bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Penetapan kurikulum dan/atau silabus Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan perguruan tinggi.
(3)Penetapan kurikulum dan/atau silabus penyelenggaraan PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan.
(4)Penyusunan dan penetapan kurikulum pada sekolah menengah kejuruan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Silabus pada setiap PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) link and match dengan kebutuhan BU dan/atau BUT bidang energi dan sumber daya mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.443
(2)PBK untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha BU dan/atau BUT bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPSDM ESDM.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyelenggaraan PBK bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEMAGANGAN

Pasal 5

(1)BU dan/atau BUT wajib memfasilitasi peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)yang terdiri dari peserta Pendidikan Vokasi dan PBK serta Tenaga Pengajar.
(2)BU dan/atau BUT menyediakan pembimbing Pemagangan yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian bidang energi dan sumber daya mineral.
(3)Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan usulan peserta pemagangan kepada Kepala Badan.
(4)Kepala Badan menyampaikan calon peserta Pemagangan kepada BU dan/atau BUT berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyelenggaraan Pemagangan pada BU dan/atau BUT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Kegiatan Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh BU dan/atau BUT. www.peraturan.go.id 2017, No.443

Pasal 7

BU dan/atau BUT wajib melaporkan fasilitasi kegiatan Pendidikan Vokasi dan PBK serta Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala SKK Migas yang ditembuskan kepada Kepala Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

BPSDM ESDM wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan PBK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 9

BPSDM ESDM melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan PBK setiap tahun.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.443 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap bidang energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2017, No.443
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
16.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2017, No.443 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
18.Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN BADAN USAHA DAN/ATAU BENTUK USAHA TETAP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi bidang energi dan sumber daya mineral yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
2.Pelatihan Berbasis Kompetensi, yang selanjutnya disingkat PBK, adalah pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai www.peraturan.go.id 2017, No.443 dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3.Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BU, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disingkat BUT, adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pendidikan dan pelatihan dengan bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja atau instruktur di BU dan/atau BUT dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Tenaga Pengajar adalah Guru, Dosen, Widyaiswara, dan Instruktur bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur www.peraturan.go.id 2017, No.443 Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat BPSDM ESDM, adalah Badan di bawah KESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
12.Kepala Badan adalah Kepala BPSDM ESDM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)BU dan/atau BUT wajib berperan serta dalam kegiatan Pendidikan Vokasi dan PBK yang diselenggarakan oleh:
1. a.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPSDM ESDM;
2. b.pendidikan tinggi di bawah pembinaan KESDM; dan
3. c.sekolah menengah kejuruan bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Peran serta BU dan/atau BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemagangan dan/atau PBK.
(3)BU dan/atau BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjalankan usaha di sub bidang:
1. a.Minyak dan Gas Bumi;
2. b.Ketenagalistrikan;
3. c.Mineral dan Batubara; dan/atau www.peraturan.go.id 2017, No.443
4. d.Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 3

(1)Penyusunan kurikulum dan/atau silabus pada penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan/atau PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh BPSDM ESDM dengan melibatkan unsur industri, profesional, dan/atau asosiasi profesi bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Penetapan kurikulum dan/atau silabus Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan perguruan tinggi.
(3)Penetapan kurikulum dan/atau silabus penyelenggaraan PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan.
(4)Penyusunan dan penetapan kurikulum pada sekolah menengah kejuruan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Silabus pada setiap PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) link and match dengan kebutuhan BU dan/atau BUT bidang energi dan sumber daya mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.443
(2)PBK untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha BU dan/atau BUT bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPSDM ESDM.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyelenggaraan PBK bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEMAGANGAN

Pasal 5

(1)BU dan/atau BUT wajib memfasilitasi peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)yang terdiri dari peserta Pendidikan Vokasi dan PBK serta Tenaga Pengajar.
(2)BU dan/atau BUT menyediakan pembimbing Pemagangan yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian bidang energi dan sumber daya mineral.
(3)Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan usulan peserta pemagangan kepada Kepala Badan.
(4)Kepala Badan menyampaikan calon peserta Pemagangan kepada BU dan/atau BUT berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyelenggaraan Pemagangan pada BU dan/atau BUT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Kegiatan Pendidikan Vokasi dan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh BU dan/atau BUT. www.peraturan.go.id 2017, No.443

Pasal 7

Pasal 8

BPSDM ESDM wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan PBK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 9

BPSDM ESDM melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan PBK setiap tahun.