DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembubaran Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1328 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Membubarkan Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut UPK KESDM, sebagaimana dibentuk melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dengan pembubaran UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka:

a.fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini dipergunakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1328
c.pegawai yang selama ini bekerja pada UPK KESDM dikembalikan kepada unit organisasi asal masing- masing.

Pasal 3

Kepala UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib:

a.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
b.mengoordinasikan pengembalian Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1328 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1328 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Pasal 2

Dengan pembubaran UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka:

a.fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini dipergunakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1328
c.pegawai yang selama ini bekerja pada UPK KESDM dikembalikan kepada unit organisasi asal masing- masing.

Pasal 3

Kepala UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib:

a.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
b.mengoordinasikan pengembalian Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.