DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900); www.peraturan.go.id 2017, No.458
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2.Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas www.peraturan.go.id 2017, No.458 koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
3.Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi.
4.Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
5.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2017, No.458 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.

BAB II

RENCANA TAHUNAN PRODUKSI UAP PANAS BUMI DAN/ATAU LISTRIK DARI PLTP

Pasal 2

(1)Untuk memperkirakan besaran Bonus Produksi, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP yang akan dijual termasuk rencana besaran Bonus Produksi.
(2)Rencana besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
1. a.1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan uap panas bumi; atau
2. b.0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan listrik, dengan didasarkan pada asumsi nilai tukar APBN.
(3)Rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulai tahun takwim sesuai dengan format dalam Lampiran I yang www.peraturan.go.id 2017, No.458 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENAAN DAN PERHITUNGAN BONUS PRODUKSI

Pasal 3

(1)Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(2)Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memberikan Bonus Produksi dengan ketentuan:
1. a.yang telah berproduksi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
2. b.yang belum berproduksi pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(3)Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pemerintah Daerah Penghasil.
(4)Daftar pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi merupakan badan usaha milik negara penerima penugasan pengusahaan www.peraturan.go.id 2017, No.458 panas bumi yang penugasannya berlaku sebagai Izin Panas Bumi dan telah berproduksi sebelum penugasan yang berlaku sebagai Izin Panas Bumi diberikan, Bonus Produksi dikenakan sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(2)Daftar Pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Bonus Produksi dikenakan sebesar:
1. a.1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; atau
2. b.0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari penjualan listrik.
(2)Pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan jumlah uap panas bumi setara listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual uap panas bumi.
(3)Pendapatan kotor dari penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan jumlah produksi tenaga listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual tenaga listrik.

Pasal 6

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara tahunan dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak www.peraturan.go.id 2017, No.458 operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara triwulanan menyesuaikan dengan periode Setoran Bagian Pemerintah Pusat.

BAB IV

REKONSILIASI

Pasal 8

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi untuk menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian.
(2)Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
3. c.pemerintah Daerah Penghasil;
4. d.pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
5. e.badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau
6. f.pihak lain apabila diperlukan.
(3)Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.luas Wilayah Kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); www.peraturan.go.id 2017, No.458
3. c.infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
4. d.realisasi produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
(4)Penentuan besaran parameter untuk menghitung persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit menggunakan:
1. a.data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun sebelumnya; dan
2. b.data produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

Pasal 9

(1)Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan luas yang tercantum pada lampiran Izin Panas Bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi.
(2)Infrastruktur produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas sumur produksi, sumur injeksi, jaringan pipa, dan pembangkit tenaga listrik.
(3)Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas bangunan dan jalan.
(4)Realisasi produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan realisasi produksi sejak tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya hingga tanggal 30 Juni tahun berjalan dan prognosa sejak tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun berjalan.
(5)Perhitungan persentase Daerah Penghasil menggunakan format sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.458

Pasal 10

(1)Hasil perhitungan persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persentase Daerah Penghasil.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penetapan persentase Daerah Penghasil.
(3)Penetapan presentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penghitungan dana bagi hasil panas bumi.

Pasal 11

(1)Pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik tahun sebelumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan Desember tahun sebelumnya dengan dilengkapi:
1. a.salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau
2. b.salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik.
(2)Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik triwulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan terakhir triwulan sebelumnya, dengan dilengkapi:
1. a.salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau
2. b.salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik. www.peraturan.go.id 2017, No.458
(3)Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dengan dokumen pendukung yang mempengaruhi perhitungan pendapatan kotor penjualan uap panas bumi yang telah dikonversi menjadi listrik dan/atau penjualan listrik dari PLTP.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900); www.peraturan.go.id 2017, No.458
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2.Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas www.peraturan.go.id 2017, No.458 koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
3.Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi.
4.Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
5.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan www.peraturan.go.id 2017, No.458 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.

BAB II

RENCANA TAHUNAN PRODUKSI UAP PANAS BUMI DAN/ATAU LISTRIK DARI PLTP

Pasal 2

(1)Untuk memperkirakan besaran Bonus Produksi, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP yang akan dijual termasuk rencana besaran Bonus Produksi.
(2)Rencana besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
1. a.1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan uap panas bumi; atau
2. b.0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan listrik, dengan didasarkan pada asumsi nilai tukar APBN.
(3)Rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulai tahun takwim sesuai dengan format dalam Lampiran I yang www.peraturan.go.id 2017, No.458 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENAAN DAN PERHITUNGAN BONUS PRODUKSI

Pasal 3

(1)Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(2)Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memberikan Bonus Produksi dengan ketentuan:
1. a.yang telah berproduksi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
2. b.yang belum berproduksi pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(3)Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pemerintah Daerah Penghasil.
(4)Daftar pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi merupakan badan usaha milik negara penerima penugasan pengusahaan www.peraturan.go.id 2017, No.458 panas bumi yang penugasannya berlaku sebagai Izin Panas Bumi dan telah berproduksi sebelum penugasan yang berlaku sebagai Izin Panas Bumi diberikan, Bonus Produksi dikenakan sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(2)Daftar Pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Bonus Produksi dikenakan sebesar:
1. a.1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; atau
2. b.0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari penjualan listrik.
(2)Pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan jumlah uap panas bumi setara listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual uap panas bumi.
(3)Pendapatan kotor dari penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan jumlah produksi tenaga listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual tenaga listrik.

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

REKONSILIASI

Pasal 8

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi untuk menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian.
(2)Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
3. c.pemerintah Daerah Penghasil;
4. d.pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
5. e.badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau
6. f.pihak lain apabila diperlukan.
(3)Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.luas Wilayah Kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); www.peraturan.go.id 2017, No.458
3. c.infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
4. d.realisasi produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
(4)Penentuan besaran parameter untuk menghitung persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit menggunakan:
1. a.data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun sebelumnya; dan
2. b.data produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

Pasal 9

(1)Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan luas yang tercantum pada lampiran Izin Panas Bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi.
(2)Infrastruktur produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas sumur produksi, sumur injeksi, jaringan pipa, dan pembangkit tenaga listrik.
(3)Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas bangunan dan jalan.
(4)Realisasi produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan realisasi produksi sejak tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya hingga tanggal 30 Juni tahun berjalan dan prognosa sejak tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun berjalan.
(5)Perhitungan persentase Daerah Penghasil menggunakan format sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.458

Pasal 10

(1)Hasil perhitungan persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persentase Daerah Penghasil.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penetapan persentase Daerah Penghasil.
(3)Penetapan presentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penghitungan dana bagi hasil panas bumi.

Pasal 11

(1)Pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik tahun sebelumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan Desember tahun sebelumnya dengan dilengkapi:
1. a.salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau
2. b.salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik.
(2)Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik triwulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan terakhir triwulan sebelumnya, dengan dilengkapi:
1. a.salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau
2. b.salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik. www.peraturan.go.id 2017, No.458
(3)Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dengan dokumen pendukung yang mempengaruhi perhitungan pendapatan kotor penjualan uap panas bumi yang telah dikonversi menjadi listrik dan/atau penjualan listrik dari PLTP.