DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2019, No. 1464 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka 2019, No. 1464 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 2019, No. 1464

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.
2.Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
3.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
4.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan layanan publik tertentu. 2019, No. 1464
9.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10.Inspektur Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pemberian layanan publik tertentu di KESDM harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui:

a.sistem informasi pada KESDM yang telah terhubung dengan sistem online single submission dan/atau sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau 2019, No. 1464
b.aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh:

a.petugas pada Unit Organisasi yang melakukan layanan publik tertentu; atau
b.pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke:

a.kantor pelayanan pajak sesuai domisili Wajib Pajak; atau
b.kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan Wajib Pajak.

Pasal 7

(1)Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid. 2019, No. 1464
(4)Pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu secara mandiri melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan Layanan Publik Tertentu untuk diproses lebih lanjut.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Layanan Publik Tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
(3)Permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Layanan Publik Tertentu memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pimpinan Unit Organisasi melakukan pembinaan berupa fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KSWP.

Pasal 10

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan KESDM. 2019, No. 1464

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka 2019, No. 1464 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 2019, No. 1464

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.
2.Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
3.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
4.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan layanan publik tertentu. 2019, No. 1464
9.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10.Inspektur Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pemberian layanan publik tertentu di KESDM harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui:

a.sistem informasi pada KESDM yang telah terhubung dengan sistem online single submission dan/atau sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau 2019, No. 1464
b.aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh:

a.petugas pada Unit Organisasi yang melakukan layanan publik tertentu; atau
b.pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke:

a.kantor pelayanan pajak sesuai domisili Wajib Pajak; atau
b.kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan Wajib Pajak.

Pasal 7

(1)Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid. 2019, No. 1464
(4)Pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu secara mandiri melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan Layanan Publik Tertentu untuk diproses lebih lanjut.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Layanan Publik Tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
(3)Permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Layanan Publik Tertentu memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pimpinan Unit Organisasi melakukan pembinaan berupa fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KSWP.

Pasal 10

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan KESDM. 2019, No. 1464