DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
5.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Keija yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran ralQ^'at.
8.Komitmen Kerja Fasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
9.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
11.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
14.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
(2)Pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat(1) dapat dilakukan melalui:
1. a.perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
2. b.pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
3. c.pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero).
(3)Selain pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat [2], Menteri dapat menetapkan lelang Wilayah Kerja.

Pasal 3

Menteri dalam menetapkan pengelolaan Wilayah Keija untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit mempertimbangkan faktor:

a.potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
b.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
c.kelayakan teknis dan ekonomis;
d.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
e.kineija Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
f.manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR

Pasal 4

(1)Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri.
(2)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
(3)Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2(dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dapat disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(5)Kesepakatan jual beli Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa letter of intent^ memorandum of understanding, head ofagreement, atau kontrak jual beli.

Pasal 5

(1)Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak semua Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat.
(2)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 6

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kontraktor tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Keija Sama untuk mengelola Wilayah Kerja dimaksud.

Pasal 7

(1)Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan:
1. a.permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit:
  1. 1.program keija;
  2. 2.usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Keija Sama;
  3. 3.potensi atau kepastian pasar serta kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  4. 4.usulan bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara;
  5. 5.usulan besaran bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Keija;
  6. 6.usulan besaran bonus tanda tangan;
  7. 7.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
  8. 8.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  9. 9.kelayakan teknis dan ekonomis yang meliputi: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan negara.
  10. 10.rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah {relinquishment);
  11. 11.kemampuan fmansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan
  12. 12.rencana pemulihan pascaoperasi.
2. b.laporan pelaksanaan Kontrak Keija Sama yang memuat:
  1. 1.basil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan;
  2. 2.investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan penerimaan negara;
  3. 3.teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan;
  4. 4.sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  5. 5.cadangan tersisa {remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  6. 6.fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai aset;
  7. 7.luasan akhir Wilayah Kerja;
  8. 8.pengembalian data;
  9. 9.penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri;
  10. 10.pembinaan kemitraan lokal;
  11. 11.pengembangan masyarakat sekitar {community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility);
  12. 12.keselamatan dan kesehatan keija;
  13. 13.pengelolaan lingkungan hidup;
  14. 14.pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan
  15. 15.hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.
(2)SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(4)SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dari Kontraktor.

Pasal 8

(1)PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Keija Sama yang akan berakhir kepada Menteri.
(2)PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Keija Sama berakhir.
(3)Dalam hal Menteri menetapkan jangka waktu permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Menteri.
(4)Menteri melakukan kajian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)PT Pertamina (Persero) dalam mengajukan permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hams melampirkan data pendukung sebagai berikut:
1. a.program keija yang paling sedikit meliputi;
  1. 1.rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan;
  2. 2.rencana keselamatan dan kesehatan keija serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  3. 3.rencana pemulihan pascaoperasi;
2. b.usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
3. c.kemampuan teknis dan manajerial;
4. d.kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut;
5. e.kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara;
6. f.usulan besaran bonus tanda tangan;
7. g.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
8. h.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
9. i.rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor.
(2)Untuk permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri.
(3)Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data; dan
2. b.PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

Pasal 10

(1)Menteri dapat meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
5.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Keija yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran ralQ^'at.
8.Komitmen Kerja Fasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
9.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
11.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
14.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
(2)Pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat(1) dapat dilakukan melalui:
1. a.perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
2. b.pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
3. c.pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero).
(3)Selain pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat [2], Menteri dapat menetapkan lelang Wilayah Kerja.

Pasal 3

Menteri dalam menetapkan pengelolaan Wilayah Keija untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit mempertimbangkan faktor:

a.potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
b.potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
c.kelayakan teknis dan ekonomis;
d.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
e.kineija Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
f.manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR

Pasal 4

(1)Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri.
(2)Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
(3)Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2(dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dapat disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(5)Kesepakatan jual beli Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa letter of intent^ memorandum of understanding, head ofagreement, atau kontrak jual beli.

Pasal 5

(1)Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak semua Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat.
(2)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan:
1. a.permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit:
  1. 1.program keija;
  2. 2.usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Keija Sama;
  3. 3.potensi atau kepastian pasar serta kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  4. 4.usulan bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara;
  5. 5.usulan besaran bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Keija;
  6. 6.usulan besaran bonus tanda tangan;
  7. 7.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
  8. 8.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  9. 9.kelayakan teknis dan ekonomis yang meliputi: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan negara.
  10. 10.rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah {relinquishment);
  11. 11.kemampuan fmansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan
  12. 12.rencana pemulihan pascaoperasi.
2. b.laporan pelaksanaan Kontrak Keija Sama yang memuat:
  1. 1.basil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan;
  2. 2.investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan penerimaan negara;
  3. 3.teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan;
  4. 4.sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  5. 5.cadangan tersisa {remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  6. 6.fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai aset;
  7. 7.luasan akhir Wilayah Kerja;
  8. 8.pengembalian data;
  9. 9.penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri;
  10. 10.pembinaan kemitraan lokal;
  11. 11.pengembangan masyarakat sekitar {community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility);
  12. 12.keselamatan dan kesehatan keija;
  13. 13.pengelolaan lingkungan hidup;
  14. 14.pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan
  15. 15.hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.
(2)SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(4)SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dari Kontraktor.

Pasal 8

(1)PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Keija Sama yang akan berakhir kepada Menteri.
(2)PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Keija Sama berakhir.
(3)Dalam hal Menteri menetapkan jangka waktu permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Menteri.
(4)Menteri melakukan kajian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)PT Pertamina (Persero) dalam mengajukan permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hams melampirkan data pendukung sebagai berikut:
1. a.program keija yang paling sedikit meliputi;
  1. 1.rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan;
  2. 2.rencana keselamatan dan kesehatan keija serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  3. 3.rencana pemulihan pascaoperasi;
2. b.usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
3. c.kemampuan teknis dan manajerial;
4. d.kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut;
5. e.kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara;
6. f.usulan besaran bonus tanda tangan;
7. g.komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
8. h.pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
9. i.rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor.
(2)Untuk permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri.
(3)Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data; dan
2. b.PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

Pasal 10

(1)Menteri dapat meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).