DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014, No.1233 2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
8.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2014, No.12333
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang selanjutnya disebut PPPTMGB "LEMIGAS" adalah salah satu instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4.Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 2014, No.1233 4

BAB II

RUANG L INGKUP

Pasal 2

PPPTMGB "LEMIGAS" melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi kepada masyarakat industri minyak dan gas bumi.

Pasal 3

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi pada PPPTMGB "LEMIGAS" dilaksanakan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi kegiatan yang terdiri atas:

a.eksplorasi minyak dan gas bumi;
b.eksploitasi minyak dan gas bumi;
c.proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya;
d.aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi; dan
e.teknologi gas bumi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, organisasi BLU PPPTMGB "LEMIGAS" terdiri atas :

a.Pejabat Pengelola;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Satuan Pemeriksaan Intern. 2014, No.12335

Pasal 6

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.Pemimpin;
b.Pejabat Keuangan; dan
c.Pejabat Teknis.

Pasal 7

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pejabat yang memimpin BLU PPPTMGB "LEMIGAS" yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban:

a.menyiapkan rencana strategis bisnis;
b.menyiapkan RBA tahunan;
c.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara ex-officio dijabat oleh Kepala PPPTMGB "LEMIGAS" yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BLU PPPTMGB "LEMIGAS".

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
8.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2014, No.12333
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang selanjutnya disebut PPPTMGB "LEMIGAS" adalah salah satu instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4.Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 2014, No.1233 4

BAB II

RUANG L INGKUP

Pasal 2

PPPTMGB "LEMIGAS" melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi kepada masyarakat industri minyak dan gas bumi.

Pasal 3

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi pada PPPTMGB "LEMIGAS" dilaksanakan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi kegiatan yang terdiri atas:

a.eksplorasi minyak dan gas bumi;
b.eksploitasi minyak dan gas bumi;
c.proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya;
d.aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi; dan
e.teknologi gas bumi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, organisasi BLU PPPTMGB "LEMIGAS" terdiri atas :

a.Pejabat Pengelola;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Satuan Pemeriksaan Intern. 2014, No.12335

Pasal 6

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.Pemimpin;
b.Pejabat Keuangan; dan
c.Pejabat Teknis.

Pasal 7

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pejabat yang memimpin BLU PPPTMGB "LEMIGAS" yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban:

a.menyiapkan rencana strategis bisnis;
b.menyiapkan RBA tahunan;
c.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara ex-officio dijabat oleh Kepala PPPTMGB "LEMIGAS" yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BLU PPPTMGB "LEMIGAS".