DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); www.peraturan.go.id 2017, No.459

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan www.peraturan.go.id 2017, No.459 Tenaga Listrik (Excess Power) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MEKANISME PENETAPAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2.Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan yang selanjutnya disebut BPP Pembangkitan adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di pembangkitan tenaga listrik, tidak termasuk biaya penyaluran tenaga listrik.
3.Sistem Ketenagalistrikan adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.
4.Subsistem Ketenagalistrikan adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit tenaga listrik yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan distribusi dengan pusat beban.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
6.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, www.peraturan.go.id 2017, No.459 pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Penghitungan BPP Pembangkitan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)BPP Pembangkitan terdiri atas:
1. a.BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat; dan
2. b.BPP Pembangkitan nasional.
(2)BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BPP Pembangkitan per unit distribusi/wilayah, per Sistem Ketenagalistrikan, atau per Subsistem Ketenagalistrikan.

Pasal 4

BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

Pasal 5

(1)PT PLN (Persero) wajib mengusulkan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri paling lambat pada minggu kedua bulan Maret tahun berjalan sesuai dengan format tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Usulan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi besaran BPP Pembangkitan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(3)Berdasarkan usulan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi www.peraturan.go.id 2017, No.459 atas usulan penetapan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan besaran BPP Pembangkitan.
(5)Besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mulai awal bulan April tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) digunakan sebagai acuan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.harga pada titik keluaran busbar pembangkit, dalam hal tidak menggunakan trafo step up; atau
2. b.harga pada titik keluaran busbar trafo step up, dalam hal menggunakan trafo step up.

Pasal 7

Apabila sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) belum terdapat penetapan BPP Pembangkitan terbaru, BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya BPP Pembangkitan terbaru.

Pasal 8

Dalam hal tertentu, PT PLN (Persero) dapat mengusulkan kembali penetapan besaran BPP Pembangkitan tahun sebelumnya untuk ditetapkan sebagai BPP Pembangkitan terbaru. www.peraturan.go.id 2017, No.459

Pasal 9

Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan BPP Pembangkitan, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 10

PT PLN (Persero) wajib melaporkan informasi realisasi rata-rata BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat pada tahun berjalan kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan www.peraturan.go.id 2017, No.459 Tenaga Listrik (Excess Power) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MEKANISME PENETAPAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2.Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan yang selanjutnya disebut BPP Pembangkitan adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di pembangkitan tenaga listrik, tidak termasuk biaya penyaluran tenaga listrik.
3.Sistem Ketenagalistrikan adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.
4.Subsistem Ketenagalistrikan adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit tenaga listrik yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan distribusi dengan pusat beban.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
6.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, www.peraturan.go.id 2017, No.459 pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Penghitungan BPP Pembangkitan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)BPP Pembangkitan terdiri atas:
1. a.BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat; dan
2. b.BPP Pembangkitan nasional.
(2)BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BPP Pembangkitan per unit distribusi/wilayah, per Sistem Ketenagalistrikan, atau per Subsistem Ketenagalistrikan.

Pasal 4

BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

Pasal 5

(1)PT PLN (Persero) wajib mengusulkan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri paling lambat pada minggu kedua bulan Maret tahun berjalan sesuai dengan format tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Usulan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi besaran BPP Pembangkitan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(3)Berdasarkan usulan penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi www.peraturan.go.id 2017, No.459 atas usulan penetapan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan besaran BPP Pembangkitan.
(5)Besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mulai awal bulan April tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) digunakan sebagai acuan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.harga pada titik keluaran busbar pembangkit, dalam hal tidak menggunakan trafo step up; atau
2. b.harga pada titik keluaran busbar trafo step up, dalam hal menggunakan trafo step up.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam hal tertentu, PT PLN (Persero) dapat mengusulkan kembali penetapan besaran BPP Pembangkitan tahun sebelumnya untuk ditetapkan sebagai BPP Pembangkitan terbaru. www.peraturan.go.id 2017, No.459