DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofeen Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban minimal pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuen Jenis Biodiesel (BlOO) sebagai campuran Bahan Bakar Minyak J enis Min yak Solar dalam rangka optimalisasi peran energi baru dan energi terbarukan, diperlukan pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan biodiesel untuk terwujudnya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional; MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYEDIAANDAN PEMANFAATANBAHANBAKARNABATI(BIOFUEL) JENIS BIODIESEL DALAMKERANGKAPEMBIAYAANOLEH BADANPENGELOLADANAPERKEBUNANKELAPASAWIT TENTANG PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 26 TAHUN 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.Peraturan ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

11.Direktur ....

(1)Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan ke berlanju tan.

Pasal 4

BAB III PENGADAANBBN JENIS BIODIESEL Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGADAANBBN JENIS BIODIESEL Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan:

a.terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan
b.terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Pasal 2

11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
12.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

(2)Pelaksanaan ...
(2)Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE.

BAB II

TUJUAN PENGATURANPENYEDIAAN DANPEMANFAATANBBN JENIS BIODIESEL

Pasal 5

(7)Daftar Badan Usaha BBN J enis Biodiesel dan alokasi be saran volume BBN J enis Biodiesel se bagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Badan Usaha Jenis BBM Tertentu melakukan penunjukan langsung.
(6)Tim Penunjukan Langsung Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola Dana dan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu.
(5)Alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penunjukan Langsung Pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang dibentuk oleh Menteri.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Dirjen EBTKE secara resmi kepada publik.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan:
1. a.daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel.
(2)Pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan.
1. a.mempunya1 .... Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melaporkan kepada Dirjen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk dan besaran volume yang harus disalurkan untuk setiap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK)pengadaan BBN J enis Biodiesel.

Pasal 6

a.mempunyai dokumen Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofueij sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel yang masih berlaku;
b.menyampaikan bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/ disalurkan telah memenuhi standar kualitas/ spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada/ diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
c.menyampaikan salinan laporan berkala yang telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai:
1. 1.kegiatan produksi dan distribusi (domestik dan ekspor) bagi Badan Usaha BBN J enis Biodiesel yang telah beroperasi; atau
2. 2.rencana produksi dan distribusi bagi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang baru didirikan / beroperasi.
d.menyampaikan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e.menyampaikan surat pernyataan mengutamakan penyediaan BBN Jenis Biodiesel untuk pemanfaatan di dalam negeri.

(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Verifikasi dari Badan Pengelola Dana oleh Menteri c.q. Dirjen EBTKE.
(1)Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Dirjen EBTKE atas nama Menteri dapat dibantu oleh pihak ketiga yang independen.

Pasal 8

(3)Berdasarkan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk mendapatkan Verifikasi.
(2)Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengajukan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola Dana setiap bulannya dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.salinan penetapan Dirjen EBTKE atas nama Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3);
1. b.salinan kontrak pengadaan BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
2. c.beri ta acara serah terima asli bermeterai cuku p, yang ditandatangani oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengenai kesepakatan titik suplai dan titik serah BBN Jenis Biodiesel, volume BBN Jenis biodiesel yang disediakan/ disalurkan, dan besaran ongkos angkut.
(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana, setelah dilakukan Verifikasi oleh Menteri c.q. Dirjen EBTKE.

Pasal 7

(3)Verifikasi. ... Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana dilakukan paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah Badan Pengelola Dana menerima hasil Verifikasi.

BAB IV

DANAPEMBIAYAANBIODIESEL DAN KETENTUANVERIFIKASI

Pasal 10

(3)Jumlah volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar penentuan Dana Pembiayaan Biodiesel yang harus dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Solar dengan harga indeks pasar BBN J enis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.
(2)Hasil Verifikasi yang disampaikan kepada Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat informasi mengenai:
1. a.nama Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, dan alokasi be saran volume BBN J enis Biodiesel yang disalurkan;
2. b.nama Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
3. c.volume BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu, dan besaran ongkosangkut;dan
4. d.bulan transaksi.
(1)Dirjen EBTKE atas nama Menteri menyampaikan hasil Verifikasi kepada Badan Pengelola Dana untuk keperluan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil Verifikasi.

Pasal 9

(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sebagai berikut:
1. a.volume BBN J enis Biodiesel yang disalurkan oleh Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
2. b.volume BBN Jenis Biodiesel yang diterima, disimpan dan dicampur serta didistribusikan oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
3. c.bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti besaran ongkos angkut. BABV ...
(3)Dalam hal berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak melakukan kewajiban pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri dikarenakan kondisi antara lain:
1. a.keadaan kahar; atau
2. b.keterlambatan dan/ atau keterbatasan pasokan BBN J enis Biodiesel dari Badan Usaha BBN J enis Biodiesel, Sadan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak dikenakan sanksi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 11.
(2)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan mempertimbangkan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, dan/ atau Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penerapan sanksi administratif oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diberikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Dirjen Migas atas nama Menteri berdasarkan usulan dari Dirjen EBTKE.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu

Menetapkan

4.Peraturan ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

11.Direktur ....

(1)Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan ke berlanju tan.

Pasal 4

BAB III

PENGADAANBBN JENIS BIODIESEL Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan:

a.terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan
b.terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Pasal 2

11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
12.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

(2)Pelaksanaan ...
(2)Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE.

BAB II

TUJUAN PENGATURANPENYEDIAAN DANPEMANFAATANBBN JENIS BIODIESEL

Pasal 5

(7)Daftar Badan Usaha BBN J enis Biodiesel dan alokasi be saran volume BBN J enis Biodiesel se bagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Badan Usaha Jenis BBM Tertentu melakukan penunjukan langsung.
(6)Tim Penunjukan Langsung Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola Dana dan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu.
(5)Alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penunjukan Langsung Pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang dibentuk oleh Menteri.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Dirjen EBTKE secara resmi kepada publik.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan:
1. a.daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
2. b.alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel.
(2)Pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan.
1. a.mempunya1 .... Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melaporkan kepada Dirjen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk dan besaran volume yang harus disalurkan untuk setiap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK)pengadaan BBN J enis Biodiesel.

Pasal 6

a.mempunyai dokumen Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofueij sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel yang masih berlaku;
b.menyampaikan bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/ disalurkan telah memenuhi standar kualitas/ spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada/ diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
c.menyampaikan salinan laporan berkala yang telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai:
1. 1.kegiatan produksi dan distribusi (domestik dan ekspor) bagi Badan Usaha BBN J enis Biodiesel yang telah beroperasi; atau
2. 2.rencana produksi dan distribusi bagi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang baru didirikan / beroperasi.
d.menyampaikan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e.menyampaikan surat pernyataan mengutamakan penyediaan BBN Jenis Biodiesel untuk pemanfaatan di dalam negeri.

(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Verifikasi dari Badan Pengelola Dana oleh Menteri c.q. Dirjen EBTKE.
(1)Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Dirjen EBTKE atas nama Menteri dapat dibantu oleh pihak ketiga yang independen.

Pasal 8

(3)Berdasarkan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk mendapatkan Verifikasi.
(2)Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengajukan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola Dana setiap bulannya dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.salinan penetapan Dirjen EBTKE atas nama Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3);
1. b.salinan kontrak pengadaan BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
2. c.beri ta acara serah terima asli bermeterai cuku p, yang ditandatangani oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengenai kesepakatan titik suplai dan titik serah BBN Jenis Biodiesel, volume BBN Jenis biodiesel yang disediakan/ disalurkan, dan besaran ongkos angkut.
(1)Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana, setelah dilakukan Verifikasi oleh Menteri c.q. Dirjen EBTKE.

Pasal 7

(3)Verifikasi. ... Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana dilakukan paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah Badan Pengelola Dana menerima hasil Verifikasi.

BAB IV

DANAPEMBIAYAANBIODIESEL DAN KETENTUANVERIFIKASI

Pasal 10

(3)Jumlah volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar penentuan Dana Pembiayaan Biodiesel yang harus dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Solar dengan harga indeks pasar BBN J enis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.
(2)Hasil Verifikasi yang disampaikan kepada Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat informasi mengenai:
1. a.nama Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, dan alokasi be saran volume BBN J enis Biodiesel yang disalurkan;
2. b.nama Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
3. c.volume BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu, dan besaran ongkosangkut;dan
4. d.bulan transaksi.
(1)Dirjen EBTKE atas nama Menteri menyampaikan hasil Verifikasi kepada Badan Pengelola Dana untuk keperluan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil Verifikasi.

Pasal 9

(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sebagai berikut:
1. a.volume BBN J enis Biodiesel yang disalurkan oleh Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
2. b.volume BBN Jenis Biodiesel yang diterima, disimpan dan dicampur serta didistribusikan oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
3. c.bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti besaran ongkos angkut. BABV ...
(3)Dalam hal berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak melakukan kewajiban pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri dikarenakan kondisi antara lain:
1. a.keadaan kahar; atau
2. b.keterlambatan dan/ atau keterbatasan pasokan BBN J enis Biodiesel dari Badan Usaha BBN J enis Biodiesel, Sadan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak dikenakan sanksi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 11.
(2)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan mempertimbangkan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, dan/ atau Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penerapan sanksi administratif oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diberikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Dirjen Migas atas nama Menteri berdasarkan usulan dari Dirjen EBTKE.