DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencapai sasaran . yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis tata kelola energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG UNIT PENGENDALIKINERJA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL MENTER I ENERGI DAN SUM BER DA YA MINERAL MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 28 Tahun 2015

(3)UPK ...

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPK KESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. MEMUTUSKAN:

6.Undang-l.3:nd~ng Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagahstnkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1p1l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194); Menetapkan Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPK KESDM dalam membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang energi dan sumber daya mineral urituk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.
(1)Susunan organisasi UPK KESDM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota; dan
5. e.Sekretariat.
(2)Struktur organisasi UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

SUSUNANORGANISASI Pasal 4

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPK KESDM menyelenggarakan fungsi:

a.membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sinkronisasi dan konsistensi pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis;
b.membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program strategis, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisis kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program strategis;
c.melakukan pemantauan, analisis, fasilitasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program strategis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
d.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

UPK KESDM mempunyai tugas membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

(3)UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
(2)Kepala ...

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPK KESDM.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasa19 Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada UPK KESDM.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio dijabat oleh Kepala · Biro yang membidangi perencanaan.
(3)Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ban tu oleh Sekretariat.

Pasal 7

( 1) Wakil Kepala I se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.
(2)Wakil Kepala II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang mineral dan batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta geologi.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala I; dan
2. b.Wakil Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Geologi, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala II.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 14

Mas a tugas Kepala dan Wakil Kepala se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama sama dengan masa jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 13

(1)Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat berasal dari:
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditugaskan pada UPK KESDM; dan/ atau
2. b.tenaga profesional.
(2)Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

BAB III

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1)Pengangkatan dan pemberhentian:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala; dan
3. c.Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian:
1. a.Wakil Kepala; dan
2. b.Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Kepala.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usul dari Sekretaris.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencapai sasaran . yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis tata kelola energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

(3)UPK ...

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPK KESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. MEMUTUSKAN:

6.Undang-l.3:nd~ng Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagahstnkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1p1l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194); Menetapkan Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPK KESDM dalam membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang energi dan sumber daya mineral urituk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.
(1)Susunan organisasi UPK KESDM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota; dan
5. e.Sekretariat.
(2)Struktur organisasi UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

SUSUNANORGANISASI Pasal 4

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPK KESDM menyelenggarakan fungsi:

a.membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sinkronisasi dan konsistensi pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis;
b.membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program strategis, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisis kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program strategis;
c.melakukan pemantauan, analisis, fasilitasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program strategis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
d.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(3)UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
(2)Kepala ...

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPK KESDM.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasa19 Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada UPK KESDM.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio dijabat oleh Kepala · Biro yang membidangi perencanaan.
(3)Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ban tu oleh Sekretariat.

Pasal 7

( 1) Wakil Kepala I se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.
(2)Wakil Kepala II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang mineral dan batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta geologi.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala I; dan
2. b.Wakil Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Geologi, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala II.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 14

Mas a tugas Kepala dan Wakil Kepala se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama sama dengan masa jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 13

(1)Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat berasal dari:
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditugaskan pada UPK KESDM; dan/ atau
2. b.tenaga profesional.
(2)Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

BAB III

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1)Pengangkatan dan pemberhentian:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala; dan
3. c.Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian:
1. a.Wakil Kepala; dan
2. b.Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Kepala.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usul dari Sekretaris.