Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
www.peraturan.go.id 2021, No.1155 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No.1155
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penyediaan LPG, pendistribusian LPG, pengguna LPG, harga jual LPG, standar dan mutu LPG, keselamatan minyak dan gas bumi, pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan pengawasan.
www.peraturan.go.id 2021, No.1155
www.peraturan.go.id 2021, No.1155
1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri; 3) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) telah beroperasi atau melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan; 5) memiliki kemampuan pendanaan; 6) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; 7) memiliki pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 8) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kemampuan pendanaan; 3) memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian www.peraturan.go.id 2021, No.1155 LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG; 5) memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 6) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
www.peraturan.go.id 2021, No.1155
Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim dalam pelaksanaan proses penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
Membuka PDF…
Dokumen