DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, sudah tidak www.peraturan.go.id 2021, No.1155 sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.1155 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefed Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); www.peraturan.go.id 2021, No.1155 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 16 Pasal 1 diubah, serta angka 6, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada www.peraturan.go.id 2021, No.1155 dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
4.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.lzin Usaha Niaga LPG adalah Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6.Dihapus.
7.Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
8.Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah/bulk.
9.LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.
10.LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
11.Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG. www.peraturan.go.id 2021, No.1155
12.Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha dan digunakan untuk menunjang dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG.
13.Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penyediaan LPG, pendistribusian LPG, pengguna LPG, harga jual LPG, standar dan mutu LPG, keselamatan minyak dan gas bumi, pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan pengawasan.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyediaan LPG yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan penyediaan LPG yang berasal dari impor oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga www.peraturan.go.id 2021, No.1155 LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Menteri melalui Direktur Jenderal dan izin Menteri Perdagangan.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG.
(2)Pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pendistribusian LPG Umum; dan
2. b.pendistribusian LPG Tertentu.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melaksanakan kegiatan pendistribusian LPG Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a kepada:
1. a.pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga; dan/atau
2. b.Pengguna Besar LPG, melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
(2)LPG Umum untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didistribusikan melalui Penyalur LPG.
(3)LPG Umum untuk Pengguna Besar LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didistribusikan secara langsung melalui Sarana dan Fasilitas yang dikelola dan/atau dimilikinya.

6.Pasal 16 dihapus. www.peraturan.go.id 2021, No.1155
7.Pasal 17 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan di Wilayah Distribusi LPG Tertentu.
(2)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
(3)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Penugasan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan melalui:
1. a.penunjukan langsung; dan/atau
2. b.seleksi.
(5)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan kuota volume penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk melaksanakan penugasan melalui mekanisme penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam 1 (satu) Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
(7)Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1155

9.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Untuk mendapatkan penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan penunjukan langsung: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri; 3) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) telah beroperasi atau melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan; 5) memiliki kemampuan pendanaan; 6) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; 7) memiliki pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 8) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
2. b.persyaratan seleksi: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kemampuan pendanaan; 3) memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian www.peraturan.go.id 2021, No.1155 LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG; 5) memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 6) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
(2)Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dengan ketentuan:
1. a.kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
2. b.memiliki Izin Usaha Niaga LPG.
(3)Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), angka 3), angka 6), angka 7) dan angka 8) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan dengan kepemilikan saham langsung Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 18B

(1)Badan Usaha yang mendapat penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Badan Usaha;
2. b.hak dan kewajiban Badan Usaha; www.peraturan.go.id 2021, No.1155
3. c.jangka waktu penugasan;
4. d.kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; dan
5. e.wilayah penugasan.
(3)Besaran kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Perubahannya.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Direktur Jenderal menetapkan pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
(2)Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi, Direktur Jenderal menetapkan dokumen seleksi.

11.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim dalam pelaksanaan proses penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, sudah tidak www.peraturan.go.id 2021, No.1155 sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.1155 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefed Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); www.peraturan.go.id 2021, No.1155 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 16 Pasal 1 diubah, serta angka 6, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada www.peraturan.go.id 2021, No.1155 dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
4.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.lzin Usaha Niaga LPG adalah Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6.Dihapus.
7.Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
8.Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah/bulk.
9.LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.
10.LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
11.Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG. www.peraturan.go.id 2021, No.1155
12.Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha dan digunakan untuk menunjang dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG.
13.Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyediaan LPG yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan penyediaan LPG yang berasal dari impor oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga www.peraturan.go.id 2021, No.1155 LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Menteri melalui Direktur Jenderal dan izin Menteri Perdagangan.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG.
(2)Pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pendistribusian LPG Umum; dan
2. b.pendistribusian LPG Tertentu.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melaksanakan kegiatan pendistribusian LPG Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a kepada:
1. a.pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga; dan/atau
2. b.Pengguna Besar LPG, melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
(2)LPG Umum untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didistribusikan melalui Penyalur LPG.
(3)LPG Umum untuk Pengguna Besar LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didistribusikan secara langsung melalui Sarana dan Fasilitas yang dikelola dan/atau dimilikinya.

6.Pasal 16 dihapus. www.peraturan.go.id 2021, No.1155
7.Pasal 17 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan di Wilayah Distribusi LPG Tertentu.
(2)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
(3)Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Penugasan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan melalui:
1. a.penunjukan langsung; dan/atau
2. b.seleksi.
(5)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan kuota volume penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk melaksanakan penugasan melalui mekanisme penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam 1 (satu) Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
(7)Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1155

9.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Untuk mendapatkan penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan penunjukan langsung: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri; 3) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) telah beroperasi atau melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan; 5) memiliki kemampuan pendanaan; 6) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; 7) memiliki pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 8) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
2. b.persyaratan seleksi: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kemampuan pendanaan; 3) memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian www.peraturan.go.id 2021, No.1155 LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG; 5) memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 6) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu.
(2)Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dengan ketentuan:
1. a.kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
2. b.memiliki Izin Usaha Niaga LPG.
(3)Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), angka 3), angka 6), angka 7) dan angka 8) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan dengan kepemilikan saham langsung Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 18B

(1)Badan Usaha yang mendapat penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Badan Usaha;
2. b.hak dan kewajiban Badan Usaha; www.peraturan.go.id 2021, No.1155
3. c.jangka waktu penugasan;
4. d.kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; dan
5. e.wilayah penugasan.
(3)Besaran kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Perubahannya.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Direktur Jenderal menetapkan pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
(2)Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi, Direktur Jenderal menetapkan dokumen seleksi.

11.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim dalam pelaksanaan proses penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: