DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 2014, No.1582 2 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
5.Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
6.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1999 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/E/KL/2013 tanggal 15 Maret 2013;
2.Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3174/ M.PANRB/ 8/2014 tanggal 26 Agustus 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut STEM Akamigas adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)STEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

7.Peraturan ... 2014, No.1582 3

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik STEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

STEM Akamigas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, STEM Akamigas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di bidang energi dan sumber daya mineral;
b.pelaksanaan penelitian terapan bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan pendidikan dan pembelajaran di bidang energi dan sumber daya mineral;
e.pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan kerja sama; dan
g.pelaksanaan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi STEM Akamigas terdiri atas:

a.Senat Akademik; 2014, No.1582 4
b.Pemimpin;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 6

(1)Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 7

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STEM Akamigas.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas memimpin STEM Akamigas dalam menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Organisasi Pemimpin terdiri atas:

a.Wakil Ketua;
b.Bagian;
c.Program Studi dan Kelompok Dosen;
d.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
e.Unit Penjaminan Mutu;
f.Unit Laboratorium dan Bengkel;
g.Perpustakaan; dan
h.Unit Komputer dan Teknologi Informasi. 2014, No.1582 5 Paragraf Kesatu Wakil Ketua

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Wakil Ketua terdiri atas:

a.Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I;
b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Ketua II; dan
c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Ketua III.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 2014, No.1582 2 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
5.Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
6.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1999 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/E/KL/2013 tanggal 15 Maret 2013;
2.Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3174/ M.PANRB/ 8/2014 tanggal 26 Agustus 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut STEM Akamigas adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)STEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

7.Peraturan ... 2014, No.1582 3

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik STEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, STEM Akamigas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di bidang energi dan sumber daya mineral;
b.pelaksanaan penelitian terapan bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan pendidikan dan pembelajaran di bidang energi dan sumber daya mineral;
e.pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan kerja sama; dan
g.pelaksanaan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi STEM Akamigas terdiri atas:

a.Senat Akademik; 2014, No.1582 4
b.Pemimpin;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 6

(1)Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 7

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STEM Akamigas.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 8

Pasal 9

Organisasi Pemimpin terdiri atas:

a.Wakil Ketua;
b.Bagian;
c.Program Studi dan Kelompok Dosen;
d.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
e.Unit Penjaminan Mutu;
f.Unit Laboratorium dan Bengkel;
g.Perpustakaan; dan
h.Unit Komputer dan Teknologi Informasi. 2014, No.1582 5 Paragraf Kesatu Wakil Ketua

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Wakil Ketua terdiri atas:

a.Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I;
b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Ketua II; dan
c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Ketua III.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015