DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia; www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
8.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN METODOLOGI, FORMULA HARGA, DAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Minyak Mentah adalah Minyak Bumi termasuk kondensat.
3.Minyak Mentah Indonesia adalah Minyak Mentah yang diproduksikan dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
4.Minyak Mentah Utama adalah Minyak Mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan/atau dipublikasikan oleh lembaga publikasi internasional.
5.Minyak Mentah Lainnya adalah Minyak Mentah Indonesia yang tidak termasuk kedalam Minyak Mentah Utama.
6.Lembaga Publikasi Internasional adalah penyedia data harga dan perkembangan pasar minyak mentah internasional yang mempublikasikan harga dan perkembangan pasar Minyak Mentah Indonesia di pasar internasional.
7.Harga Minyak Mentah Indonesia adalah nilai Minyak Mentah Indonesia yang diterbitkan setiap bulan oleh Pemerintah.
8.Formula Harga Minyak Mentah Indonesia adalah formula/rumus yang digunakan untuk menghitung dan menentukan Harga Minyak Mentah Indonesia.
9.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
10.Tim Harga Minyak Mentah yang selanjutnya disebut Tim Harga adalah tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.
14.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

Pasal 2

(1)Minyak Mentah Indonesia terdiri atas:
1. a.Minyak Mentah Utama; dan
2. b.Minyak Mentah Lainnya;
(2)Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Minyak Mentah permanen; dan
2. b.Minyak Mentah sementara. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204

BAB II

PENETAPAN METODOLOGI FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 3

(1)Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia dapat ditentukan dengan:
1. a.metode benchmarking;
2. b.metode indeksasi; atau
3. c.metode lelang.
(2)Metode benchmarking sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan berdasarkan harga acuan dan/atau tambahan alpha untuk Minyak Mentah Utama atau konstanta untuk Minyak Mentah Lainnya dengan mempertimbangkan:
1. a.kesesuaian kualitas/spesifikasi;
2. b.perkembangan harga Minyak Mentah internasional;
3. c.faktor koreksi;
4. d.ketahanan energi nasional; dan/atau
5. e.harga penyerapan oleh pasar.
(3)Harga acuan pada metode benchmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.harga Minyak Mentah internasional;
2. b.harga Minyak Mentah Utama; atau
3. c.harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(4)Metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan persentase dari harga acuan.
(5)Harga acuan pada metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.harga Minyak Mentah Utama; atau
2. b.harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204
(6)Metode lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 4

(1)Menteri menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
(2)Dalam menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3)Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkan.
(4)Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.formula harga Minyak Mentah Utama; dan
2. b.formula harga Minyak Mentah Lainnya.
(5)Formula harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.formula harga Minyak Mentah permanen; dan
2. b.formula harga Minyak Mentah sementara.
(6)Dalam menetapkan formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Menteri mempertimbangkan harga Minyak Mentah yang:
1. a.diperdagangkan di pasar internasional; dan/atau
2. b.dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(7)Formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dihitung dengan menggunakan:
1. a.metode benchmarking terhadap harga Minyak Mentah internasional; atau www.peraturan.go.id 2021, No. 1204
2. b.metode indeksasi terhadap harga Minyak Mentah Indonesia yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(8)Formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dihitung dengan menggunakan metode benchmarking terhadap harga acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c atau menggunakan metode indeksasi terhadap harga acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(9)Dalam hal tidak dapat dilakukan metode benchmarking atau metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan dengan menggunakan metode lelang.

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri membentuk Tim Harga yang diketuai oleh Direktur Jenderal dan beranggotakan wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, dan BPMA.
(2)Tim Harga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan evaluasi atas usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas atau BPMA;
2. b.mengusulkan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri; dan
3. c.melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas atau BPMA terhadap Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan periode uji mutu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan aspek:
1. a.kontinuitas dan kestabilan pola operasi;
2. b.kestabilan kualitas Minyak Mentah;
3. c.ketersediaan infrastruktur; dan/atau
4. d.kestabilan penyerapan pasar atas Minyak Mentah.
(4)Dalam hal terjadi perubahan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Harga dapat mengusulkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri.
(5)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri dapat menetapkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Pasal 6

(1)Terhadap Minyak Mentah yang baru diproduksi dan belum terdapat aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harga Minyak Mentah ditentukan dengan menggunakan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.
(2)Dalam hal Minyak Mentah sementara telah terdapat aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harga Minyak Mentah ditentukan dengan menggunakan formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Minyak Mentah Utama, Minyak Mentah permanen dan/atau Minyak Mentah sementara tidak diproduksi lagi secara permanen, Menteri menetapkan penghapusan formula harga Minyak Mentah Utama, formula harga Minyak Mentah permanen dan/atau formula harga Minyak Mentah sementara. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204

BAB IV

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 8

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama; dan
2. b.dasar perhitungan paling rendah untuk penjualan minyak mentah bagian negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
(3)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan dengan menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
(4)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan pada awal hari kerja bulan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan metodologi, formula harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
8.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN METODOLOGI, FORMULA HARGA, DAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.Minyak Mentah adalah Minyak Bumi termasuk kondensat.
3.Minyak Mentah Indonesia adalah Minyak Mentah yang diproduksikan dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
4.Minyak Mentah Utama adalah Minyak Mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan/atau dipublikasikan oleh lembaga publikasi internasional.
5.Minyak Mentah Lainnya adalah Minyak Mentah Indonesia yang tidak termasuk kedalam Minyak Mentah Utama.
6.Lembaga Publikasi Internasional adalah penyedia data harga dan perkembangan pasar minyak mentah internasional yang mempublikasikan harga dan perkembangan pasar Minyak Mentah Indonesia di pasar internasional.
7.Harga Minyak Mentah Indonesia adalah nilai Minyak Mentah Indonesia yang diterbitkan setiap bulan oleh Pemerintah.
8.Formula Harga Minyak Mentah Indonesia adalah formula/rumus yang digunakan untuk menghitung dan menentukan Harga Minyak Mentah Indonesia.
9.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
10.Tim Harga Minyak Mentah yang selanjutnya disebut Tim Harga adalah tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.
14.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

Pasal 2

(1)Minyak Mentah Indonesia terdiri atas:
1. a.Minyak Mentah Utama; dan
2. b.Minyak Mentah Lainnya;
(2)Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Minyak Mentah permanen; dan
2. b.Minyak Mentah sementara. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204

BAB II

PENETAPAN METODOLOGI FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 3

(1)Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia dapat ditentukan dengan:
1. a.metode benchmarking;
2. b.metode indeksasi; atau
3. c.metode lelang.
(2)Metode benchmarking sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan berdasarkan harga acuan dan/atau tambahan alpha untuk Minyak Mentah Utama atau konstanta untuk Minyak Mentah Lainnya dengan mempertimbangkan:
1. a.kesesuaian kualitas/spesifikasi;
2. b.perkembangan harga Minyak Mentah internasional;
3. c.faktor koreksi;
4. d.ketahanan energi nasional; dan/atau
5. e.harga penyerapan oleh pasar.
(3)Harga acuan pada metode benchmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.harga Minyak Mentah internasional;
2. b.harga Minyak Mentah Utama; atau
3. c.harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(4)Metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan persentase dari harga acuan.
(5)Harga acuan pada metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.harga Minyak Mentah Utama; atau
2. b.harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional. www.peraturan.go.id 2021, No. 1204
(6)Metode lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 4

(1)Menteri menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
(2)Dalam menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3)Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkan.
(4)Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.formula harga Minyak Mentah Utama; dan
2. b.formula harga Minyak Mentah Lainnya.
(5)Formula harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.formula harga Minyak Mentah permanen; dan
2. b.formula harga Minyak Mentah sementara.
(6)Dalam menetapkan formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Menteri mempertimbangkan harga Minyak Mentah yang:
1. a.diperdagangkan di pasar internasional; dan/atau
2. b.dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(7)Formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dihitung dengan menggunakan:
1. a.metode benchmarking terhadap harga Minyak Mentah internasional; atau www.peraturan.go.id 2021, No. 1204
2. b.metode indeksasi terhadap harga Minyak Mentah Indonesia yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
(8)Formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dihitung dengan menggunakan metode benchmarking terhadap harga acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c atau menggunakan metode indeksasi terhadap harga acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(9)Dalam hal tidak dapat dilakukan metode benchmarking atau metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan dengan menggunakan metode lelang.

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri membentuk Tim Harga yang diketuai oleh Direktur Jenderal dan beranggotakan wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, dan BPMA.
(2)Tim Harga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan evaluasi atas usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas atau BPMA;
2. b.mengusulkan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri; dan
3. c.melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas atau BPMA terhadap Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) www.peraturan.go.id 2021, No. 1204 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan periode uji mutu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan aspek:
1. a.kontinuitas dan kestabilan pola operasi;
2. b.kestabilan kualitas Minyak Mentah;
3. c.ketersediaan infrastruktur; dan/atau
4. d.kestabilan penyerapan pasar atas Minyak Mentah.
(4)Dalam hal terjadi perubahan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Harga dapat mengusulkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri.
(5)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri dapat menetapkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Pasal 6

(1)Terhadap Minyak Mentah yang baru diproduksi dan belum terdapat aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harga Minyak Mentah ditentukan dengan menggunakan formula harga Minyak Mentah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.
(2)Dalam hal Minyak Mentah sementara telah terdapat aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harga Minyak Mentah ditentukan dengan menggunakan formula harga Minyak Mentah permanen sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.

Pasal 7

BAB IV

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 8

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama; dan
2. b.dasar perhitungan paling rendah untuk penjualan minyak mentah bagian negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
(3)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan dengan menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
(4)Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan pada awal hari kerja bulan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan metodologi, formula harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP- 0025 ISKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP- 0025 ISKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023