DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
6.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 3
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1465); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan.
2.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 (satu) MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
3.Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terpusat yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Terpusat adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan tenaga listrik.
4.Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Tersebar yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Tersebar adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan langsung ke instalasi rumah pemakai.
5.Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir pencernaan anaerobik biomassa oleh mikro organisme di dalam tangki pencerna (digester) dengan komponen utama metana 40% (empat puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dan karbondioksida. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 4
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah provinsi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
9.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
10.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014.
(2)Petunjuk teknis ini bertujuan:
1. a.menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. b.menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 5
3. c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan;
4. d.meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; dan
5. e.meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.arah kegiatan, sasaran dan perencanaan;
b.koordinasi penyelenggaraan;
c.tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
d.sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi;
e.pelaporan; dan
f.penilaian kinerja.

BAB III

ARAH KEGIATAN, SASARAN, DAN PERENCANAAN

Pasal 4

(1)DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi:
1. a.pembangunan PLTMH;
2. b.rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
3. c.perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS terpusat;
4. d.pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar;
5. e.pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(2)Pembangunan PLTMH dan PLTS Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d merupakan instalasi pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya (off grid).
(3)Rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak serta perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 6 b dan huruf c hanya dapat dilakukan terhadap instalasi pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya (off grid).
(4)Kegiatan pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas.
(5)Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila di suatu kabupaten tidak mempunyai potensi energi air skala kecil yang layak secara teknis dapat dikembangkan sebagai PLTMH.
(6)Pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Untuk setiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib mengalokasikan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari anggarannya untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(2)Untuk setiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib mengalokasikan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari anggarannya untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(3)Untuk kabupaten penerima anggaran DAK Bidang Energi Perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga disesuaikan dengan potensi ternak masing-masing kabupaten.
(4)Terhadap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)yang tidak dapat memenuhi kewajiban alokasi anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga maka Dirjen EBTKE dapat memberikan persetujuan perubahan persentase alokasi anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan bersama SKPD provinsi setempat.
(5)Kabupaten yang mendapat rekomendasi persetujuan perubahan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 7 pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga sesuai dengan jumlah persentase alokasi anggaran yang disetujui.

Pasal 6

Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diperuntukkan pada desa yang belum terjangkau listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

Pasal 7

(1)Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Energi Perdesaan dari Menteri Keuangan, bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan membuat rencana kegiatan yang akan didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
(2)Rencana kegiatan dan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE, dan Kepala SKPD Provinsi.
(3)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan, Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian ESDM melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan.
(3)Menteri melimpahkan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 9

(1)Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SKPD Kabupaten melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 8 dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Kepala SKPD Kabupaten bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.

Pasal 10

(1)Bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Energi Perdesaan yang diterimanya.
(2)Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
6.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 3
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1465); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan.
2.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 (satu) MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
3.Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terpusat yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Terpusat adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan tenaga listrik.
4.Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Tersebar yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Tersebar adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan langsung ke instalasi rumah pemakai.
5.Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir pencernaan anaerobik biomassa oleh mikro organisme di dalam tangki pencerna (digester) dengan komponen utama metana 40% (empat puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dan karbondioksida. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 4
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah provinsi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
9.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
10.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014.
(2)Petunjuk teknis ini bertujuan:
1. a.menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. b.menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 5
3. c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan;
4. d.meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; dan
5. e.meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.arah kegiatan, sasaran dan perencanaan;
b.koordinasi penyelenggaraan;
c.tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
d.sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi;
e.pelaporan; dan
f.penilaian kinerja.

BAB III

ARAH KEGIATAN, SASARAN, DAN PERENCANAAN

Pasal 4

(1)DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi:
1. a.pembangunan PLTMH;
2. b.rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
3. c.perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS terpusat;
4. d.pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar;
5. e.pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(2)Pembangunan PLTMH dan PLTS Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d merupakan instalasi pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya (off grid).
(3)Rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak serta perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 6 b dan huruf c hanya dapat dilakukan terhadap instalasi pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya (off grid).
(4)Kegiatan pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas.
(5)Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila di suatu kabupaten tidak mempunyai potensi energi air skala kecil yang layak secara teknis dapat dikembangkan sebagai PLTMH.
(6)Pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Untuk setiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib mengalokasikan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari anggarannya untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(2)Untuk setiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib mengalokasikan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari anggarannya untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.
(3)Untuk kabupaten penerima anggaran DAK Bidang Energi Perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga disesuaikan dengan potensi ternak masing-masing kabupaten.
(4)Terhadap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)yang tidak dapat memenuhi kewajiban alokasi anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga maka Dirjen EBTKE dapat memberikan persetujuan perubahan persentase alokasi anggaran untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan bersama SKPD provinsi setempat.
(5)Kabupaten yang mendapat rekomendasi persetujuan perubahan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 7 pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga sesuai dengan jumlah persentase alokasi anggaran yang disetujui.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Energi Perdesaan dari Menteri Keuangan, bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan membuat rencana kegiatan yang akan didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
(2)Rencana kegiatan dan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE, dan Kepala SKPD Provinsi.
(3)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan, Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian ESDM melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan.
(3)Menteri melimpahkan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 9

(1)Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SKPD Kabupaten melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 8 dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Kepala SKPD Kabupaten bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.

Pasal 10

(1)Bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Energi Perdesaan yang diterimanya.
(2)Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005