DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya; www.peraturan.go.id 2019, No.476 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2019, No.476
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 606); www.peraturan.go.id 2019, No.476 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 606) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b, dan angka 7c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2019, No.476
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
5.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
7.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 7a. Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 7b. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara www.peraturan.go.id 2019, No.476 Kesatuan Republik Indonesia. 7c. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
8.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
11.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2019, No.476
2.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau ekonomis kepada Menteri melalui SKK Migas.
(2)Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama dan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama.
(3)Setelah mendapatkan pertimbangan Kepala SKK Migas, Menteri dapat menolak atau menyetujui usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja baru.
(5)Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diakui sebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sama dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor.
(6)Pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme di bawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas. www.peraturan.go.id 2019, No.476

3.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf b dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor terdahulu, berdasarkan kelaziman bisnis.
(2)Kemitraan PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejak mengajukan permohonan pengelolaan kepada Pemerintah.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PT Pertamina (Persero) wajib mempertahankan participating interest paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sejak ditetapkan sebagai pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk meningkatkan cadangan dan/atau meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat www.peraturan.go.id 2019, No.476 melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru.
(2)Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib membuat perjanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dan kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang disetujui dan diawasi oleh SKK Migas.
(3)SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(4)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dengan Kontraktor terdahulu, Menteri dapat mengambil kebijakan terkait dengan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diperlakukan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru. www.peraturan.go.id 2019, No.476

7.Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d, dan huruf e sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang telah mendapatkan penetapan Menteri namun belum dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, tetap dilanjutkan proses penandatangannya;
b.terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
c.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
d.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani dan telah berlaku efektif wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
e.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani, telah berlaku efektif, dan telah mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka, dan/atau melakukan kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.476 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2019, No.476
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 606); www.peraturan.go.id 2019, No.476 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 606) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b, dan angka 7c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2019, No.476
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
5.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
7.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 7a. Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 7b. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara www.peraturan.go.id 2019, No.476 Kesatuan Republik Indonesia. 7c. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
8.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
11.PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2019, No.476
2.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau ekonomis kepada Menteri melalui SKK Migas.
(2)Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama dan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama.
(3)Setelah mendapatkan pertimbangan Kepala SKK Migas, Menteri dapat menolak atau menyetujui usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja baru.
(5)Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diakui sebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sama dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor.
(6)Pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme di bawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas. www.peraturan.go.id 2019, No.476

3.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf b dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor terdahulu, berdasarkan kelaziman bisnis.
(2)Kemitraan PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejak mengajukan permohonan pengelolaan kepada Pemerintah.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

5.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk meningkatkan cadangan dan/atau meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat www.peraturan.go.id 2019, No.476 melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru.
(2)Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib membuat perjanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dan kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang disetujui dan diawasi oleh SKK Migas.
(3)SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(4)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dengan Kontraktor terdahulu, Menteri dapat mengambil kebijakan terkait dengan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

7.Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d, dan huruf e sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang telah mendapatkan penetapan Menteri namun belum dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, tetap dilanjutkan proses penandatangannya;
b.terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
c.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
d.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani dan telah berlaku efektif wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
e.terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani, telah berlaku efektif, dan telah mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka, dan/atau melakukan kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.476 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id