DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan konservasi energi, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi, apresiasi, penerapan nilai ekonomi karbon dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
6.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2.Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
3.Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan Energi secara efisien dan tepat guna dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas.
4.Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi Energi untuk menghasilkan output yang sama dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi Energi yang sama.
5.Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber Energi.
6.Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi Energi agar tercapai Pemanfaatan Energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi Pemanfaatan Energi termasuk Energi untuk proses produksi, bahan baku, dan bahan pendukung.
7.Peralatan Pemanfaat Energi adalah peranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan sumber Energi atau Energi.
8.Kinerja Energi adalah hasil terukur terkait dengan Efisiensi Energi, Pemanfaatan Energi, dan konsumsi Energi.
9.Audit Energi adalah proses evaluasi Pemanfaatan Energi dan identifikasi peluang Penghematan Energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna sumber Energi dan pengguna Energi dalam rangka Konservasi Energi.
10.Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
11.Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12.Manajer Energi adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin tim Manajemen Energi.
13.Auditor Energi adalah orang yang melakukan Audit Energi.
14.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi.
17.Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara, lembaga Pemerintah nonkementerian negara, dan lembaga negara.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi pada kegiatan Pemanfaatan Energi.
(2)Selain melalui Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program Konservasi Energi paling sedikit melalui:
1. a.penerapan standar Kinerja Energi dan label tanda hemat Energi;
2. b.peningkatan kesadaran Konservasi Energi;
3. c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
4. d.kerja sama bidang Konservasi Energi.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(4)Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri.
(5)Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi dan dikoordinasikan oleh gubernur.
(6)Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh bupati/wali kota.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi oleh Pemerintah diterapkan pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.fasilitas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara/Pemerintah;
2. b.fasilitas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
3. c.fasilitas di bawah pengurusan lembaga negara dalam arti yang luas yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi oleh Pemerintah Daerah diterapkan pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.fasilitas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. b.fasilitas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. c.fasilitas di bawah pengurusan Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah menentukan sarana dan prasarana yang menjadi lingkup Manajemen Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penentuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat pimpinan tinggi madya, sekretaris daerah provinsi, atau sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Manajemen Energi dilaksanakan melalui:

a.penunjukan Manajer Energi;
b.penyusunan program Efisiensi Energi;
c.pelaksanaan Audit Energi secara berkala; dan
d.pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi.

Pasal 7

(1)Penunjukan Manajer Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan pembentukan tim Manajemen Energi dilakukan oleh:
1. a.Menteri/menteri/pimpinan lembaga melalui pejabat pimpinan tinggi madya;
2. b.gubernur melalui sekretaris daerah provinsi; dan
3. c.bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua, yang dijabat oleh 1 (satu) orang Manajer Energi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi;
2. b.wakil ketua, yang dijabat oleh 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi; dan
3. c.anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperoleh melalui uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyiapkan kebijakan Energi;
b.menyusun rencana Manajemen Energi;
c.melaksanakan rencana Manajemen Energi;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi; dan
e.meningkatkan Kinerja Energi secara berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komitmen secara keseluruhan untuk mencapai Kinerja Energi.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa komitmen untuk:
1. a.memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan target Energi;
2. b.memenuhi persyaratan legal yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan Efisiensi Energi, Pemanfaatan Energi, dan konsumsi Energi;
3. c.melakukan peningkatan berkelanjutan Kinerja Energi dan Manajemen Energi melalui kegiatan berulang;
4. d.mendukung pengadaan produk hemat Energi dan jasa yang memengaruhi Kinerja Energi; dan
5. e.mendukung aktivitas desain yang mempertimbangkan peningkatan Kinerja Energi.
(3)Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penyusunan manajemen risiko dan peluang;
2. b.pelaksanaan tinjauan Energi;
3. c.penetapan indikator Kinerja Energi;
4. d.penetapan nilai awal (baseline) Energi;
5. e.penyusunan dan penetapan tujuan, target, program Efisiensi Energi; dan
6. f.perencanaan pengumpulan data Energi.
(2)Penyusunan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Energi.

Pasal 11

Pelaksanaan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

a.pelaksanaan program Efisiensi Energi dan pengendalian operasi;
b.pertimbangan peluang peningkatan Kinerja Energi dan pengendalian operasi dalam rancangan baru atau modifikasi terhadap peralatan, sistem, dan proses; dan
c.pertimbangan Kinerja Energi dalam proses pengadaan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…