DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014

Nomor: 30
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merietapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; MENTER! ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 30 TAHUN 2014 Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.Sekretariat Inspektorat J enderal;
b.Inspektorat I;
c.Inspektorat II;
d.Inspektorat III;
e.Inspektorat IV; dan
f.Inspektorat V. Pasal 546
1. 1.Ketentuan Pasal 546 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552), diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3883/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
2.Ketentuan ...

a.Penyusunan ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 555

3.Ketentuan Pasal 554, Pasal 555, Pasal 556, dan Pasal 557 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 554

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.Bagian Rencana dan Keuangan;
b.Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan;
c.Bagian Hukum dan Kepegawaian;
d.Bagian Umum; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 549

d.koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
e.pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 7, Sekretariat Inspektorat J enderal menyelenggarakan fungsi:

Pasal 548

2.Ketentuan Pasal 548 dan Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Inspektoratkegiatanpelaksanaana. koordinasi Jenderal;

b.koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi;
c.penyusunan rencana, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan;

Pasal 557

(1)Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero).
(2)Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat J enderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.
1. a.Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I; dan
2. b.Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II.

Pasal 556

a.Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero); dan
b.Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat J enderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.
1. 4.Ketentuan ...

Pasal 566

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan clan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT. PLN (Persero).

6.Ketentuan Pasal 566 dan Pasal 567 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

(1)Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi clan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi clan informasi hukum, serta penataan organisasi clan tata laksana.
(2)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepega waian.

5.Ketentuan Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi clan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi clan informasi hukum, serta penataan organisasi clan tata laksana; clan
b.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 559

4.Ketentuan Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ...

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b.penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c.pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
d.pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
e.penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat II.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merietapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; MENTER! ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 30 TAHUN 2014 Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.Sekretariat Inspektorat J enderal;
b.Inspektorat I;
c.Inspektorat II;
d.Inspektorat III;
e.Inspektorat IV; dan
f.Inspektorat V. Pasal 546
1. 1.Ketentuan Pasal 546 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552), diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Menetapkan

5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
2.Ketentuan ...

a.Penyusunan ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 555

3.Ketentuan Pasal 554, Pasal 555, Pasal 556, dan Pasal 557 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 554

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.Bagian Rencana dan Keuangan;
b.Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan;
c.Bagian Hukum dan Kepegawaian;
d.Bagian Umum; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 549

d.koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
e.pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 7, Sekretariat Inspektorat J enderal menyelenggarakan fungsi:

Pasal 548

2.Ketentuan Pasal 548 dan Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Inspektoratkegiatanpelaksanaana. koordinasi Jenderal;

b.koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi;
c.penyusunan rencana, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan;

Pasal 557

(1)Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero).
(2)Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat J enderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.
1. a.Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan I; dan
2. b.Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan II.

Pasal 556

a.Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero); dan
b.Penyusunan program kerja pengawasan dan laporan Inspektorat J enderal, serta penyusunan laporan berkala, penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.
1. 4.Ketentuan ...

Pasal 566

6.Ketentuan Pasal 566 dan Pasal 567 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

(1)Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi clan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi clan informasi hukum, serta penataan organisasi clan tata laksana.
(2)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepega waian.

5.Ketentuan Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi clan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi clan informasi hukum, serta penataan organisasi clan tata laksana; clan
b.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 559

4.Ketentuan Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ...

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b.penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c.pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
d.pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
e.penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat II.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 555

Pasal 554

Pasal 549

Pasal 548

Pasal 557

Pasal 556

Pasal 566

Pasal 561

Pasal 559

Pasal 571

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 555

Pasal 554

Pasal 549

Pasal 548

Pasal 557

Pasal 556

Pasal 566

Pasal 561

Pasal 559

Pasal 571

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015