Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2017
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); www.peraturan.go.id 2017, No.594
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.594
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:
BAB II TATA CARA PENGENAAN
BAB II
www.peraturan.go.id 2017, No.594
Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat tidak dikenakan kepada Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya diterminasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB III
(1), dihitung berdasarkan nilai bonus tanda tangan (signature bonus) yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kepada pemenang lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir, yang akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.
www.peraturan.go.id 2017, No.594
www.peraturan.go.id 2017, No.594 BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
BAB IV
Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayarkan/disetorkan seluruhnya secara langsung ke Kas Negara melalui sistem billing SIMPONI.
Membuka PDF…