DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); www.peraturan.go.id 2017, No.594

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan www.peraturan.go.id 2017, No.594 Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.594

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
5.Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional termasuk gas metana batubara.
6.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7.Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.594 Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
8.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
9.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
10.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
11.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disingkat SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
14.Persetujuan Menteri adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri yang berisi persetujuan atas usulan terminasi yang disampaikan oleh SKK Migas sebagai dasar pemrosesan administrasi lebih lanjut dalam rangka penetapan terminasi Wilayah Kerja.
15.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online, yang selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem www.peraturan.go.id 2017, No.594 informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem billing, dan Sistem Pelaporan PNBP.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:

a.jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document);
b.bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor; dan
c.kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 3

(1)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
(2)Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

(1)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditetapkan Kontraktornya.
(2)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada: www.peraturan.go.id 2017, No.594
1. a.kontraktor yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
2. b.kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
3. c.anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau
4. d.PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor yang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 5

(1)Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan atas nilai sisa komitmen pasti eksplorasi yang belum dilaksanakan oleh Kontraktor pada saat kontrak kerja sama diterminasi.
(2)Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap Kontraktor yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.
(3)Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
1. a.kontraktor yang telah mengusulkan pengembalian seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Buminya dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya;
2. b.kontraktor yang direkomendasikan oleh SKK Migas dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya; atau www.peraturan.go.id 2017, No.594
3. c.kontraktor yang jangka waktu kontrak kerja samanya berakhir secara otomatis dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 6

Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat tidak dikenakan kepada Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya diterminasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.terjadinya sengketa perbatasan dengan negara lain pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani;
b.terjadinya keadaan kahar (force majeure) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
c.terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1)Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang (Bid Document).
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang www.peraturan.go.id 2017, No.594 berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

(1)PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah dibayar sebelum penandatanganan Kontrak Kerja Sama atau penandatanganan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(2)Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihitung berdasarkan nilai bonus tanda tangan (signature bonus) yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kepada pemenang lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir, yang akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.
(3)Pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan pembayaran tunai atau pencairan jaminan penawaran.

Pasal 9

(1)Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Direktur Jenderal.
(2)Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berbentuk Bank Garansi atau Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank yang berkedudukan di Jakarta dan dibuat atas nama Kepala SKK Migas.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKK Migas setelah dilakukan pencatatan. www.peraturan.go.id 2017, No.594

Pasal 10

(1)Berdasarkan Persetujuan Menteri mengenai pengakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), SKK Migas menerbitkan surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi kepada Kontraktor.
(2)Besaran kewajiban finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung oleh SKK Migas berdasarkan sisa nilai komitmen pasti Eksplorasi yang belum dilaksanakan Kontraktor.
(3)Kontraktor wajib membayar kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) diterbitkan.
(4)Pembayaran kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sisa jaminan pelaksanaan dan/atau pembayaran tunai.
(5)Dalam hal Kontraktor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi, SKK Migas menerbitkan surat tagihan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.surat tagihan kedua dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi; dan/atau
2. b.surat tagihan ketiga dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban www.peraturan.go.id 2017, No.594 finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.
(6)SKK Migas menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial terutang dengan memperhitungkan dendanya ke Kas Negara.
(7)Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari SKK Migas.
(8)Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penyerahan penagihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Instansi yang berwenang mengurus piutang negara.
(9)Dalam hal pembayaran kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jatuh tempo, Kontraktor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(10)Dalam hal terlambat membayar kekurangan kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. www.peraturan.go.id 2017, No.594

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 11

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayarkan/disetorkan seluruhnya secara langsung ke Kas Negara melalui sistem billing SIMPONI.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan www.peraturan.go.id 2017, No.594 Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.594

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
5.Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional termasuk gas metana batubara.
6.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7.Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.594 Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
8.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
9.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
10.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
11.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disingkat SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
14.Persetujuan Menteri adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri yang berisi persetujuan atas usulan terminasi yang disampaikan oleh SKK Migas sebagai dasar pemrosesan administrasi lebih lanjut dalam rangka penetapan terminasi Wilayah Kerja.
15.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online, yang selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem www.peraturan.go.id 2017, No.594 informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem billing, dan Sistem Pelaporan PNBP.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:

a.jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document);
b.bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor; dan
c.kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 3

(1)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
(2)Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

(1)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditetapkan Kontraktornya.
(2)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada: www.peraturan.go.id 2017, No.594
1. a.kontraktor yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
2. b.kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
3. c.anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau
4. d.PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor yang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 5

(1)Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan atas nilai sisa komitmen pasti eksplorasi yang belum dilaksanakan oleh Kontraktor pada saat kontrak kerja sama diterminasi.
(2)Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap Kontraktor yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.
(3)Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
1. a.kontraktor yang telah mengusulkan pengembalian seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Buminya dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya;
2. b.kontraktor yang direkomendasikan oleh SKK Migas dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya; atau www.peraturan.go.id 2017, No.594
3. c.kontraktor yang jangka waktu kontrak kerja samanya berakhir secara otomatis dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 6

a.terjadinya sengketa perbatasan dengan negara lain pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani;
b.terjadinya keadaan kahar (force majeure) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
c.terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1)Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang (Bid Document).
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang www.peraturan.go.id 2017, No.594 berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

(1)PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah dibayar sebelum penandatanganan Kontrak Kerja Sama atau penandatanganan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
(2)Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihitung berdasarkan nilai bonus tanda tangan (signature bonus) yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kepada pemenang lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir, yang akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.
(3)Pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan pembayaran tunai atau pencairan jaminan penawaran.

Pasal 9

(1)Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Direktur Jenderal.
(2)Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berbentuk Bank Garansi atau Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank yang berkedudukan di Jakarta dan dibuat atas nama Kepala SKK Migas.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKK Migas setelah dilakukan pencatatan. www.peraturan.go.id 2017, No.594

Pasal 10

(1)Berdasarkan Persetujuan Menteri mengenai pengakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), SKK Migas menerbitkan surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi kepada Kontraktor.
(2)Besaran kewajiban finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung oleh SKK Migas berdasarkan sisa nilai komitmen pasti Eksplorasi yang belum dilaksanakan Kontraktor.
(3)Kontraktor wajib membayar kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) diterbitkan.
(4)Pembayaran kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sisa jaminan pelaksanaan dan/atau pembayaran tunai.
(5)Dalam hal Kontraktor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi, SKK Migas menerbitkan surat tagihan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.surat tagihan kedua dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi; dan/atau
2. b.surat tagihan ketiga dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban www.peraturan.go.id 2017, No.594 finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.
(6)SKK Migas menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial terutang dengan memperhitungkan dendanya ke Kas Negara.
(7)Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari SKK Migas.
(8)Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penyerahan penagihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Instansi yang berwenang mengurus piutang negara.
(9)Dalam hal pembayaran kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jatuh tempo, Kontraktor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(10)Dalam hal terlambat membayar kekurangan kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. www.peraturan.go.id 2017, No.594

BAB IV