DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 serta Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 790); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
3.Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
4.Pembakaran Gas Suar (Flaring) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus- menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
5.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7.Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8.Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas Suar yang memiliki Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
11.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
12.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

BAB II

PEMANFAATAN GAS SUAR

Pasal 2

(1)Gas Suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan gas melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, compressed natural gas, liquefied petroleum gas, dimetil eter, dan/atau keperluan lainnya sesuai dengan komposisinya.
(2)Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan memperhatikan kaidah keteknikan yang baik.
(3)Pemanfaatan Gas Suar dapat dilaksanakan oleh Pembeli Gas Suar.
(4)Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan; dan/atau
2. b.badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Gas Suar dilakukan berdasarkan pada kelaziman bisnis sesuai kaidah dan perhitungan komersialitas yang wajar. www.peraturan.go.id 2021, No. 1205
(2)Penetapan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan disertai:
1. a.dokumen teknis yang terdiri atas:
  1. 1.sumber Gas Suar;
  2. 2.prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman;
  3. 3.titik serah;
  4. 4.tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran; dan
  5. 5.jumlah perkiraan penyerahan Gas Suar harian, dan/atau jumlah volume kontrak;
2. b.dokumen Identifikasi volume Pembakaran Gas Suar yang dilakukan dengan menggunakan:
  1. 1.alat ukur;
  2. 2.perhitungan neraca massa; atau
  3. 3.perhitungan engineering lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
3. c.dokumen lainnya yang menerangkan calon Pembeli Gas Suar dan infrastruktur penyaluran Gas Suar;
4. d.keekonomian penjualan Gas Suar; dan
5. e.salinan dokumen kesepakatan harga Gas Suar.
(5)SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri disertai dengan pertimbangan.

Pasal 4

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2021, No. 1205
(2)Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
(3)Menteri menetapkan atau menolak permohonan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar dengan mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya serta penilaian dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

Permohonan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar.

Pasal 6

(1)Pembeli Gas Suar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib melakukan kegiatan pemanfaatan Gas Suar.
(2)Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak melakukan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat meminta SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya untuk mengevaluasi ulang penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar.

Pasal 7

Dalam hal perjanjian jual beli Gas Suar akan diperpanjang, Kontraktor melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya dapat mengajukan permohonan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian jual beli Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2021, No. 1205

Pasal 8

Perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberlakukan take or pay dan stand by letter of credit.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Pembeli Gas Suar wajib memiliki atau menguasai infrastruktur fasilitas penyaluran dan/atau penggunaan Gas Suar.
(2)Jangka waktu pemanfaatan Gas Suar yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi dapat ditetapkan sampai dengan Gas Suar habis.
(3)Dalam hal terdapat potensi pasokan Gas Suar melewati jangka waktu Kontrak Kerja Sama, Kontraktor yang mendapat perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau Kontraktor baru wajib melanjutkan pemanfaatan Gas Suar dengan Pembeli Gas Suar.
(4)Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan informasi potensi dan rencana pemanfaatan Gas Suar kepada masyarakat berdasarkan data yang disampaikan oleh SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.perjanjian jual beli Gas Suar yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian jual beli Gas Suar dimaksud;
b.harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; www.peraturan.go.id 2021, No. 1205

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 790); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
3.Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
4.Pembakaran Gas Suar (Flaring) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus- menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
5.Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7.Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8.Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas Suar yang memiliki Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
11.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu www.peraturan.go.id 2021, No. 1205 Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
12.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

BAB II

PEMANFAATAN GAS SUAR

Pasal 2

(1)Gas Suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan gas melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, compressed natural gas, liquefied petroleum gas, dimetil eter, dan/atau keperluan lainnya sesuai dengan komposisinya.
(2)Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan memperhatikan kaidah keteknikan yang baik.
(3)Pemanfaatan Gas Suar dapat dilaksanakan oleh Pembeli Gas Suar.
(4)Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan; dan/atau
2. b.badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Gas Suar dilakukan berdasarkan pada kelaziman bisnis sesuai kaidah dan perhitungan komersialitas yang wajar. www.peraturan.go.id 2021, No. 1205
(2)Penetapan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan disertai:
1. a.dokumen teknis yang terdiri atas:
  1. 1.sumber Gas Suar;
  2. 2.prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman;
  3. 3.titik serah;
  4. 4.tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran; dan
  5. 5.jumlah perkiraan penyerahan Gas Suar harian, dan/atau jumlah volume kontrak;
2. b.dokumen Identifikasi volume Pembakaran Gas Suar yang dilakukan dengan menggunakan:
  1. 1.alat ukur;
  2. 2.perhitungan neraca massa; atau
  3. 3.perhitungan engineering lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
3. c.dokumen lainnya yang menerangkan calon Pembeli Gas Suar dan infrastruktur penyaluran Gas Suar;
4. d.keekonomian penjualan Gas Suar; dan
5. e.salinan dokumen kesepakatan harga Gas Suar.
(5)SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri disertai dengan pertimbangan.

Pasal 4

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2021, No. 1205
(2)Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
(3)Menteri menetapkan atau menolak permohonan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar dengan mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya serta penilaian dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

Permohonan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar.

Pasal 6

(1)Pembeli Gas Suar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib melakukan kegiatan pemanfaatan Gas Suar.
(2)Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak melakukan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat meminta SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya untuk mengevaluasi ulang penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar.

Pasal 7

Pasal 8

Perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberlakukan take or pay dan stand by letter of credit.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Pembeli Gas Suar wajib memiliki atau menguasai infrastruktur fasilitas penyaluran dan/atau penggunaan Gas Suar.
(2)Jangka waktu pemanfaatan Gas Suar yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi dapat ditetapkan sampai dengan Gas Suar habis.
(3)Dalam hal terdapat potensi pasokan Gas Suar melewati jangka waktu Kontrak Kerja Sama, Kontraktor yang mendapat perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau Kontraktor baru wajib melanjutkan pemanfaatan Gas Suar dengan Pembeli Gas Suar.
(4)Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan informasi potensi dan rencana pemanfaatan Gas Suar kepada masyarakat berdasarkan data yang disampaikan oleh SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.perjanjian jual beli Gas Suar yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian jual beli Gas Suar dimaksud;
b.harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; www.peraturan.go.id 2021, No. 1205