DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYEDIAANTENAGALISTRIK UNTUKBANGUNANDALAMKAWASANTERBATAS TENTANG PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 31 TAHUN 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL MEMUTUSKAN: ...

(2)Dalam ...
(1)Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha wajib menyediakan Tenaga Listrik di dalam wilayah usahanya.

Pasal 2

5.Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
6.Satuan Bangunan adalah satuan rumah susun, satuan apartemen, satuan kondominium, kios pasar, toko, ruang kantor, gudang, atau satuan bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) lainnya yang dimiliki oleh perseorangan at au badan hukum.
7.Bagian Bersama adalah bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan Satuan Bangunan.
8.Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah un tuk pemakaian bersama.
3.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya dise bu t IUPTL adalah izm un tuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
2.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. adalah rumah susun, pusat perbelanjaan, bangunan dengan (strata title) untuk
1.Bangunan Dalam Kawasan Terbatas apartemen, kondominium, pasar, perkantoran, pergudangan, atau kepemilikan individual dan bersama kegiatan lainnya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANGPENYEDIAANTENAGALISTRIKUNTUKBANGUNAN DALAMKAWASANTERBATAS. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas:
(1)Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan. Pasa13
(5)Penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama dengan ketentuan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh pemilik atau penghuni Satuan Bangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak lebih dari biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL;
2. b.penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas (APP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
3. c.tarif Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan mengacu pada tar if Tenaga Listrik yang berlaku pada pemegang IUPTLsesuai peruntukannya; dan
4. d.pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama.
5. a.biaya ...
(4)Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL melakukan penyambungan Tenaga Listrik kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola untuk disalurkan kepada Satuan Bangunan dan untuk pemakaian Tenaga Listrik pada Bagian Bersama dan Benda Bersama.
(3)Dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Pengelola dapat dibentuk oleh pelaku pembangunan.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni untuk menyediakan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
(2)Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan setiap bulan sesuai permintaan.
1. b.data total pemakaian Tenaga Listrik Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dan pemakaian Tenaga Listrik pada Benda Bersama dan Bagian Bersama.
2. a.biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL;dan
(1)Pemilik atau penghuni Satuan Bangunan berhak mendapatkan informasi dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola atas: Pasa14
(4)Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan.
(3)Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan.

5.pajak penerangan jalan.
4.selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP)Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan
3.selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan;
2.biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama;
1.biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh);

b.biaya tambahan, yaitu:
a.biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan Pasal 5 ... KEMENT suai dengan aslinya ~~ial'~AN SUMBER DAYA MINERAL ~ 'roHukum~ ~l~ srofi \ YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1442 ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal29 September 2015 SUDIRMAN SAID Ditetapkan di Jakarta padatangga129 September 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

ttd.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(2)Dalam ...
(1)Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha wajib menyediakan Tenaga Listrik di dalam wilayah usahanya.

Pasal 2

5.Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
6.Satuan Bangunan adalah satuan rumah susun, satuan apartemen, satuan kondominium, kios pasar, toko, ruang kantor, gudang, atau satuan bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) lainnya yang dimiliki oleh perseorangan at au badan hukum.
7.Bagian Bersama adalah bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan Satuan Bangunan.
8.Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah un tuk pemakaian bersama.
3.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya dise bu t IUPTL adalah izm un tuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
2.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. adalah rumah susun, pusat perbelanjaan, bangunan dengan (strata title) untuk
1.Bangunan Dalam Kawasan Terbatas apartemen, kondominium, pasar, perkantoran, pergudangan, atau kepemilikan individual dan bersama kegiatan lainnya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANGPENYEDIAANTENAGALISTRIKUNTUKBANGUNAN DALAMKAWASANTERBATAS. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas:
(1)Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan. Pasa13
(5)Penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama dengan ketentuan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh pemilik atau penghuni Satuan Bangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak lebih dari biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL;
2. b.penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas (APP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
3. c.tarif Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan mengacu pada tar if Tenaga Listrik yang berlaku pada pemegang IUPTLsesuai peruntukannya; dan
4. d.pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama.
5. a.biaya ...
(4)Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL melakukan penyambungan Tenaga Listrik kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola untuk disalurkan kepada Satuan Bangunan dan untuk pemakaian Tenaga Listrik pada Bagian Bersama dan Benda Bersama.
(3)Dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Pengelola dapat dibentuk oleh pelaku pembangunan.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni untuk menyediakan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
(2)Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan setiap bulan sesuai permintaan.
1. b.data total pemakaian Tenaga Listrik Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dan pemakaian Tenaga Listrik pada Benda Bersama dan Bagian Bersama.
2. a.biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL;dan
(1)Pemilik atau penghuni Satuan Bangunan berhak mendapatkan informasi dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola atas: Pasa14
(4)Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan.
(3)Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan.

5.pajak penerangan jalan.
4.selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP)Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan
3.selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan;
2.biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama;
1.biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh);

b.biaya tambahan, yaitu:
a.biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan Pasal 5 ... KEMENT suai dengan aslinya ~~ial'~AN SUMBER DAYA MINERAL ~ 'roHukum~ ~l~ srofi \ YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1442 ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal29 September 2015 SUDIRMAN SAID Ditetapkan di Jakarta padatangga129 September 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

ttd.