DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017

Nomor: 33
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); www.peraturan.go.id 2017, No. 665
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lampu Tenaga Surya Hemat Energi yang selanjutnya disingkat LTSHE adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya www.peraturan.go.id 2017, No. 665 bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik.
2.Penyediaan LTSHE adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE.
3.Penerima LTSHE adalah warga Negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.
4.Kontrak adalah perjanjian kerja antara Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi
9.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE;
b.pengadaan, pendistribusian, pemasangan, serah terima, dan pemeliharaan LTSHE; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN WILAYAH PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN LTSHE

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan usulan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rincian lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE; dan
2. b.jumlah dan nama calon Penerima LTSHE, dengan mempertimbangkan kriteria lokasi.
(3)Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu lokasi calon Penerima LTSHE berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.
(4)Dalam hal pada lokasi calon Penerima LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat desa yang masih gelap gulita, lokasi tersebut diprioritaskan untuk pemasangan LTSHE.
(5)Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung paling sedikit meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 665
1. a.surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari masing-masing calon Penerima LTSHE yang diwakilkan oleh kepala desa/camat; dan
2. b.pakta integritas sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi.
(3)Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(4)Selain melalui usulan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE khusus untuk Tahun Anggaran 2017 ditentukan oleh Menteri setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan alokasi anggaran kebutuhan tahunan pendistribusian dan pemasangan LTSHE.
(2)Penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.peraturan.go.id 2017, No. 665
1. a.lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE yang mencantumkan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan
2. b.jumlah calon Penerima LTSHE di tiap lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE.
(3)Dalam hal terjadi perubahan lokasi calon Penerima LTSHE pada masa Kontrak, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi Penyediaan LTSHE kepada calon Penerima LTSHE dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penyediaan tempat untuk melakukan sosialisasi;
2. b.penentuan waktu sosialisasi; dan/atau
3. c.pengumpulan calon Penerima LTSHE.

BAB III

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMASANGAN, SERAH TERIMA, DAN PEMELIHARAAN LTSHE

Pasal 7

(1)Pengadaan LTSHE dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengadaan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menetapkan Badan Usaha sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 8

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memenuhi persyaratan:

a.memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri;
b.mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;
c.menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan
d.menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

Pasal 9

(1)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan produksi, pendistribusian, dan pemasangan LTSHE.
(2)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib memberikan penyuluhan cara pengoperasian dan perawatan LTSHE sebagai bagian dari kewajiban yang tercantum dalam Kontrak.
(3)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib menyediakan layanan purna jual produk selama 3 (tiga) tahun setelah serah terima pertama (provisional hand over) dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.
(4)Lingkup layanan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dicantumkan dalam Kontrak.

Pasal 10

Pemberian LTSHE secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 11

Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE, serta dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); www.peraturan.go.id 2017, No. 665
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lampu Tenaga Surya Hemat Energi yang selanjutnya disingkat LTSHE adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya www.peraturan.go.id 2017, No. 665 bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik.
2.Penyediaan LTSHE adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE.
3.Penerima LTSHE adalah warga Negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.
4.Kontrak adalah perjanjian kerja antara Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi
9.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE;
b.pengadaan, pendistribusian, pemasangan, serah terima, dan pemeliharaan LTSHE; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN WILAYAH PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN LTSHE

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan usulan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rincian lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE; dan
2. b.jumlah dan nama calon Penerima LTSHE, dengan mempertimbangkan kriteria lokasi.
(3)Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu lokasi calon Penerima LTSHE berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.
(4)Dalam hal pada lokasi calon Penerima LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat desa yang masih gelap gulita, lokasi tersebut diprioritaskan untuk pemasangan LTSHE.
(5)Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung paling sedikit meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 665
1. a.surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari masing-masing calon Penerima LTSHE yang diwakilkan oleh kepala desa/camat; dan
2. b.pakta integritas sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi.
(3)Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(4)Selain melalui usulan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE khusus untuk Tahun Anggaran 2017 ditentukan oleh Menteri setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan alokasi anggaran kebutuhan tahunan pendistribusian dan pemasangan LTSHE.
(2)Penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.peraturan.go.id 2017, No. 665
1. a.lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE yang mencantumkan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan
2. b.jumlah calon Penerima LTSHE di tiap lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE.
(3)Dalam hal terjadi perubahan lokasi calon Penerima LTSHE pada masa Kontrak, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi Penyediaan LTSHE kepada calon Penerima LTSHE dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penyediaan tempat untuk melakukan sosialisasi;
2. b.penentuan waktu sosialisasi; dan/atau
3. c.pengumpulan calon Penerima LTSHE.

BAB III

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMASANGAN, SERAH TERIMA, DAN PEMELIHARAAN LTSHE

Pasal 7

(1)Pengadaan LTSHE dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengadaan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menetapkan Badan Usaha sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 8

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memenuhi persyaratan:

a.memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri;
b.mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;
c.menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan
d.menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

Pasal 9

(1)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan produksi, pendistribusian, dan pemasangan LTSHE.
(2)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib memberikan penyuluhan cara pengoperasian dan perawatan LTSHE sebagai bagian dari kewajiban yang tercantum dalam Kontrak.
(3)Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib menyediakan layanan purna jual produk selama 3 (tiga) tahun setelah serah terima pertama (provisional hand over) dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.
(4)Lingkup layanan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dicantumkan dalam Kontrak.

Pasal 10

Pemberian LTSHE secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE. www.peraturan.go.id 2017, No. 665

Pasal 11

Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE, serta dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.