DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B.1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM dan surat Nomor B/1074/M.KT.01/2021 tanggal 12 November 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.1425 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI. www.peraturan.go.id 2021, No.1425

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UPT Badan Geologi merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Geologi.
(2)UPT Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Museum Geologi;
2. b.Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
3. c.Balai Konservasi Air Tanah; dan
4. d.Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah.

Pasal 2

(1)Museum Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Geologi melalui Sekretaris Badan Geologi.
(2)Museum Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan www.peraturan.go.id 2021, No.1425 pengelolaan, penyelidikan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, serta pengelolaan kerja sama;
b.pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi;
c.pelaksanaan penyelidikan, pengembangan dan konservasi koleksi geologi;
d.pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi geologi;
e.pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi;
f.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Pasal 5

(1)Museum Geologi terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Museum Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program anggaran, laporan, kerja sama, dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. www.peraturan.go.id 2021, No.1425

Pasal 7

Museum Geologi berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

(1)Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
(2)Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
b.pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi;
c.pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana www.peraturan.go.id 2021, No.1425 Gunung Merapi;
d.pelaksanaan, penyelidikan, dan pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi kebencanaan geologi;
e.pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi;
f.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B.1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM dan surat Nomor B/1074/M.KT.01/2021 tanggal 12 November 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.1425 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI. www.peraturan.go.id 2021, No.1425

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UPT Badan Geologi merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Geologi.
(2)UPT Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Museum Geologi;
2. b.Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
3. c.Balai Konservasi Air Tanah; dan
4. d.Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah.

Pasal 2

(1)Museum Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Geologi melalui Sekretaris Badan Geologi.
(2)Museum Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan www.peraturan.go.id 2021, No.1425 pengelolaan, penyelidikan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, serta pengelolaan kerja sama;
b.pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi;
c.pelaksanaan penyelidikan, pengembangan dan konservasi koleksi geologi;
d.pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi geologi;
e.pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi;
f.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Pasal 5

(1)Museum Geologi terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Museum Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Museum Geologi berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

(1)Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
(2)Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
b.pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi;
c.pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana www.peraturan.go.id 2021, No.1425 Gunung Merapi;
d.pelaksanaan, penyelidikan, dan pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi kebencanaan geologi;
e.pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi;
f.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.