DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2015

Nomor: 35
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentnang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur www.peraturan.go.id 2015, No.1587 Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputu Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengankutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1587 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, beserta harta benda yang dimiliki oleh istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut BPH Migas, adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
9.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DEN, adalah unsur pembantu Dewan Energi Nasional yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara selama dan setelah memangku jabatannya wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
(2)Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN.

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Anggota Dewan Energi Nasional;
3. c.Komite BPH Migas;
4. d.Staf Khusus Menteri; www.peraturan.go.id 2015, No.1587
5. e.Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
6. f.Pejabat Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
7. g.Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. h.Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
9. i.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. j.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Pengelola Pelayanan Usaha dan Perijinan;
11. k.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang memiliki bidang tugas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
12. l.Ketua Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas;
13. m.Pejabat Fungsional Auditor; dan
14. n.Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran;
2. b.Kuasa Pengguna Barang;
3. c.Pejabat Pembuat Komitmen;
4. d.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
5. e.Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan;
6. f.Pejabat Pengadaan;
7. g.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
8. h.Bendahara Penerimaan; dan
9. i.Bendahara Pengeluaran. www.peraturan.go.id 2015, No.1587

BAB III

TATA CARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila melaporkan Harta Kekayaannya yang:
1. a.untuk pertama kali maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A; atau
2. b.pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(3)Pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

(1)Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan kepada KPK:
1. a.secara langsung kepada customer service LHKPN;
2. b.melalui pos;
3. c.secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM; dan/atau www.peraturan.go.id 2015, No.1587
4. d.secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
(2)Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada customer service LHKPN dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B setiap 2 (dua) tahun selama memangku jabatannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Dalam hal dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(2)Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau www.peraturan.go.id 2015, No.1587 setelah pensiun wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B.
(2)Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

(1)Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaannya dalam rangkap 2 (dua).
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap kepada KPK; dan
2. b.1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau ahli warisnya.
(3)Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani di atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:
1. a.menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan;
2. b.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu www.peraturan.go.id 2015, No.1587 paling lambat 2 (dua) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan;
3. c.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pensiun; dan/atau
4. d.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara berkala dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun.
(2)Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentnang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur www.peraturan.go.id 2015, No.1587 Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputu Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengankutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1587 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, beserta harta benda yang dimiliki oleh istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut BPH Migas, adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
9.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DEN, adalah unsur pembantu Dewan Energi Nasional yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara selama dan setelah memangku jabatannya wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
(2)Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN.

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Anggota Dewan Energi Nasional;
3. c.Komite BPH Migas;
4. d.Staf Khusus Menteri; www.peraturan.go.id 2015, No.1587
5. e.Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
6. f.Pejabat Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
7. g.Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. h.Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
9. i.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. j.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Pengelola Pelayanan Usaha dan Perijinan;
11. k.Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang memiliki bidang tugas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
12. l.Ketua Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas;
13. m.Pejabat Fungsional Auditor; dan
14. n.Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran;
2. b.Kuasa Pengguna Barang;
3. c.Pejabat Pembuat Komitmen;
4. d.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
5. e.Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan;
6. f.Pejabat Pengadaan;
7. g.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
8. h.Bendahara Penerimaan; dan
9. i.Bendahara Pengeluaran. www.peraturan.go.id 2015, No.1587

BAB III

TATA CARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila melaporkan Harta Kekayaannya yang:
1. a.untuk pertama kali maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A; atau
2. b.pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(3)Pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

(1)Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan kepada KPK:
1. a.secara langsung kepada customer service LHKPN;
2. b.melalui pos;
3. c.secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM; dan/atau www.peraturan.go.id 2015, No.1587
4. d.secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
(2)Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada customer service LHKPN dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B setiap 2 (dua) tahun selama memangku jabatannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Dalam hal dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(2)Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau www.peraturan.go.id 2015, No.1587 setelah pensiun wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B.
(2)Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

(1)Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaannya dalam rangkap 2 (dua).
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap kepada KPK; dan
2. b.1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau ahli warisnya.
(3)Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani di atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:
1. a.menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan;
2. b.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu www.peraturan.go.id 2015, No.1587 paling lambat 2 (dua) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan;
3. c.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pensiun; dan/atau
4. d.menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara berkala dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun.
(2)Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.