DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017

Nomor: 37
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) www.peraturan.go.id 2017, No.726 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2.Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
3.Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.
4.Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.726
5.Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
6.Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
7.Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
8.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
9.Evaluasi Terpadu adalah evaluasi terhadap hasil survei geologi, survei geokimia, dan survei geofisika.
10.Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. www.peraturan.go.id 2017, No.726
13.Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
14.Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
17.Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
18.Tim Penyiapan Wilayah Kerja adalah tim yang bertugas merencanakan, menyiapkan, mengkaji, dan/atau mengevaluasi Wilayah Kerja.

BAB II

PERENCANAAN, PENYIAPAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menyusun perencanaan Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(2)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan melalui penyiapan peta jalan (road map) pengembangan Panas Bumi dengan mempertimbangkan peta potensi Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Geologi.
(3)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif melalui koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyiapan Wilayah Kerja.

Pasal 3

(1)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal pada:
1. a.Wilayah Terbuka Panas Bumi;
2. b.Wilayah Kerja yang dikembalikan; dan/atau
3. c.Wilayah Kerja yang IPB atau kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi telah berakhir.
(2)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil:
1. a.Survei Pendahuluan;
2. b.Survei Pendahuluan dan Eksplorasi; atau www.peraturan.go.id 2017, No.726
3. c.evaluasi kegiatan pengusahaan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
(4)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batas koordinat Wilayah Kerja.
(5)Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pakar yang berasal dari praktisi dan/atau akademisi.

Pasal 4

(1)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri.
(2)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.
(3)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 5

(1)Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri.
(2)Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan badan layanan umum www.peraturan.go.id 2017, No.726 atau BUMN untuk pembiayaan dan/atau pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi oleh Pemerintah Pusat.
(3)Badan layanan umum atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh berdasarkan hasil pengeboran sumur eksplorasi yang dilakukan.
(4)Besaran kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari calon pemegang IPB yang Wilayah Kerjanya ditetapkan berdasarkan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain.
(2)Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam menyiapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim Penyiapan Wilayah Kerja.
(2)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, Badan Geologi, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(3)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan wakil dari instansi terkait, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai dasar menilai kelayakan dalam penetapan Wilayah Kerja.
(2)Pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan layak, Tim Penyiapan Wilayah Kerja mengusulkan peta Wilayah Kerja.

Pasal 9

(1)Peta Wilayah Kerja diolah dan disajikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pengolahan dan penyajian peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyeragaman:
1. a.sistem koordinat peta Wilayah Kerja;
2. b.data dasar peta Wilayah Kerja; dan
3. c.tata letak peta Wilayah Kerja.
(3)Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang www.peraturan.go.id 2017, No.726 mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial; dan/atau
2. b.peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 10

(1)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan sistem koordinat yang telah ditetapkan secara nasional.
(2)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.batas dan luas Wilayah Kerja;
2. b.kode Wilayah Kerja;
3. c.besar dan kelas cadangan Panas Bumi;
4. d.koordinat batas;
5. e.legenda dan keterangan peta;
6. f.lokasi dan batas administratif;
7. g.skala grafis;
8. h.skala numerik dan arah utara;
9. i.peta indeks; dan
10. j.pengesahan peta Wilayah Kerja.
(3)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi yang dilakukan Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(2)Dalam hal usulan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil PSPE, Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan akhir hasil PSPE diterima dan PSPE dinyatakan selesai.
(3)Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan Wilayah Kerja.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) www.peraturan.go.id 2017, No.726 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2.Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
3.Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.
4.Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.726
5.Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
6.Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
7.Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
8.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
9.Evaluasi Terpadu adalah evaluasi terhadap hasil survei geologi, survei geokimia, dan survei geofisika.
10.Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. www.peraturan.go.id 2017, No.726
13.Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
14.Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
17.Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
18.Tim Penyiapan Wilayah Kerja adalah tim yang bertugas merencanakan, menyiapkan, mengkaji, dan/atau mengevaluasi Wilayah Kerja.

BAB II

PERENCANAAN, PENYIAPAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal menyusun perencanaan Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(2)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan melalui penyiapan peta jalan (road map) pengembangan Panas Bumi dengan mempertimbangkan peta potensi Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Geologi.
(3)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif melalui koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4)Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyiapan Wilayah Kerja.

Pasal 3

(1)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal pada:
1. a.Wilayah Terbuka Panas Bumi;
2. b.Wilayah Kerja yang dikembalikan; dan/atau
3. c.Wilayah Kerja yang IPB atau kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi telah berakhir.
(2)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil:
1. a.Survei Pendahuluan;
2. b.Survei Pendahuluan dan Eksplorasi; atau www.peraturan.go.id 2017, No.726
3. c.evaluasi kegiatan pengusahaan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
(4)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batas koordinat Wilayah Kerja.
(5)Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6)Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pakar yang berasal dari praktisi dan/atau akademisi.

Pasal 4

(1)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri.
(2)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.
(3)Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 5

(1)Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri.
(2)Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan badan layanan umum www.peraturan.go.id 2017, No.726 atau BUMN untuk pembiayaan dan/atau pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi oleh Pemerintah Pusat.
(3)Badan layanan umum atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh berdasarkan hasil pengeboran sumur eksplorasi yang dilakukan.
(4)Besaran kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari calon pemegang IPB yang Wilayah Kerjanya ditetapkan berdasarkan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain.
(2)Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam menyiapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim Penyiapan Wilayah Kerja.
(2)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, Badan Geologi, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(3)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan wakil dari instansi terkait, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai dasar menilai kelayakan dalam penetapan Wilayah Kerja.
(2)Pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan layak, Tim Penyiapan Wilayah Kerja mengusulkan peta Wilayah Kerja.

Pasal 9

(1)Peta Wilayah Kerja diolah dan disajikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pengolahan dan penyajian peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyeragaman:
1. a.sistem koordinat peta Wilayah Kerja;
2. b.data dasar peta Wilayah Kerja; dan
3. c.tata letak peta Wilayah Kerja.
(3)Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang www.peraturan.go.id 2017, No.726 mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial; dan/atau
2. b.peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 10

(1)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan sistem koordinat yang telah ditetapkan secara nasional.
(2)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.batas dan luas Wilayah Kerja;
2. b.kode Wilayah Kerja;
3. c.besar dan kelas cadangan Panas Bumi;
4. d.koordinat batas;
5. e.legenda dan keterangan peta;
6. f.lokasi dan batas administratif;
7. g.skala grafis;
8. h.skala numerik dan arah utara;
9. i.peta indeks; dan
10. j.pengesahan peta Wilayah Kerja.
(3)Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi yang dilakukan Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.726
(2)Dalam hal usulan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil PSPE, Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan akhir hasil PSPE diterima dan PSPE dinyatakan selesai.
(3)Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan Wilayah Kerja.