DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021

Nomor: 37
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi energi.
(2)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional, serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
b.pengelolaan administrasi umum dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja;
c.pemberian dukungan teknis fasilitasi perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional, dan pembinaan penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah- Provinsi (RUED-P);
d.pemberian dukungan teknis penanggulangan krisis dan darurat energi serta pengaturan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi;
e.pemberian dukungan teknis penyelenggaran pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral;
f.pelaksanaan persidangan Dewan Energi Nasional;
g.pelaksanaan urusan kerja sama di bidang energi dan urusan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri yang membidangi energi.

Pasal 4

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri atas:
1. a.Biro Umum;
2. b.Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
3. c.Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.
(2)Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

BIRO UMUM

Pasal 5

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perencanaan pengadaan barang/jasa, dan keprotokolan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi administrasi umum;
b.penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan pengelolaan sistem informasi;
c.pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
d.penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
e.pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, dan pengurusan keanggotaan Dewan Energi Nasional;
f.pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan;
g.perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
h.pengelolaan urusan keprotokolan.

Pasal 7

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, perencanaan pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara;
b.perencanaan pengadaan barang/jasa;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
d.penyediaan akomodasi persidangan Dewan Energi Nasional; dan
e.pelayanan pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, koordinasi persidangan Dewan Energi Nasional, dan keprotokolan.

Pasal 10

a.Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Keprotokolan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi energi.
(2)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional, serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
b.pengelolaan administrasi umum dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja;
c.pemberian dukungan teknis fasilitasi perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional, dan pembinaan penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah- Provinsi (RUED-P);
d.pemberian dukungan teknis penanggulangan krisis dan darurat energi serta pengaturan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi;
e.pemberian dukungan teknis penyelenggaran pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral;
f.pelaksanaan persidangan Dewan Energi Nasional;
g.pelaksanaan urusan kerja sama di bidang energi dan urusan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri yang membidangi energi.

Pasal 4

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri atas:
1. a.Biro Umum;
2. b.Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
3. c.Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.
(2)Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

BIRO UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi administrasi umum;
b.penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan pengelolaan sistem informasi;
c.pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
d.penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
e.pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, dan pengurusan keanggotaan Dewan Energi Nasional;
f.pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan;
g.perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
h.pengelolaan urusan keprotokolan.

Pasal 7

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara;
b.perencanaan pengadaan barang/jasa;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
d.penyediaan akomodasi persidangan Dewan Energi Nasional; dan
e.pelayanan pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, koordinasi persidangan Dewan Energi Nasional, dan keprotokolan.

Pasal 10

a.Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Keprotokolan.